Terkait Kriminalisasi Arthur Mumu, Alumni Lemhannas Pertanyakan Profesionalitas Penegak Hukum di Sulut

Jakarta,RM Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sulut) telah membuat putusan atas permohonan banding dari korban kriminalisasi atas nama Art...


Jakarta,RM

Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sulut) telah membuat putusan atas permohonan banding dari korban kriminalisasi atas nama Arthur Mumu (43), seorang warga Manado yang dituduh melakukan pelanggaran UU ITE. Dalam salinan putusan setebal 11 halaman itu, majelis hakim banding PT Sulut memperkuat putusan Pengadilan Negeri (PN) Manado yang menghukum Arthur dengan 9 bulan kurungan penjara. Hal itu luput dari perhatian publik, termasuk oleh media lokal dan nasional, jika saja Arthur Mumu menerima dan pasrah saja terhadap kezoliman para aparat penegak hukum di provinsi paling utara Pulau Sulawesi itu.


Menyikapi kenyataan pahit ini, Arthur Mumu, yang juga adalah Anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), menyampaikan permasalahan tersebut kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA. Alumni PPRA-48 tahun 2012 itu selanjutnya menelaah dan berdiskusi dengan berbagai pihak terkait kasus tersebut. Lalengke juga melakukan komunikasi dengan Kejati Sulut untuk mempertanyakan keanehan yang terjadi pada penyampaian putusan majelis hakim tinggi atas kasus kriminalisasi jurnalis PPWI Arthur Mumu.


Ada beberapa keganjilan, kata Wilson Lalengke, yang perlu mendapat perhatian bersama, khususnya bagi penyelenggara hukum, baik legislatif maupun eksekutif dan yudikatif, di tingkat nasional, terkait putusan majelis hakim di PT Sulut itu. Pertama, penyampaian salinan putusan majelis hakim banding atas kasus kriminalisasi bertameng pasal karet UU ITE ini kepada terdakwa Arthur Mumu dilakukan melalui pesan WhatsApp.


“Sejak kapan pengiriman putusan hakim dan surat-menyurat serta pengiriman dan/atau pertukaran informasi dari lembaga-lembaga hukum kepada warga yang berproses hukum boleh dilakukan hanya melalui pesan WhatsApp? Ini benar-benar konyol,” ujar lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, The United Kingdom, itu heran, Minggu, 13 Februari 2022.


Kedua, lanjutnya, penyampaian salinan putusan majelis hakim banding atas kasus kriminalisasi itu dilakukan secara langsung melalui pesan WhatsApp oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) kepada Arthur Mumu, bukan oleh jurusita PN Manado sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPid). Ketika hal tersebut ditanyakan kepada jaksa di Kejati Sulut, Elseus Salakori, SH, MH, yang menangani kasus ini, yang bersangkutan menjawab bahwa secara prosedural penyampaian putusan hakim dilakukan oleh jurusita PN Manado.


“Dalam proses persidangan perkara pidana kedudukan penuntut umum dan terdakwa adalah sejajar. Selanjutnya, untuk pemberitahuan putusan disampaikan oleh pengadilan (juru sita pengadilan negeri kepada penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum,” beber Lalengke mengutip penjelasan Elseus Salakori melalui pesan WhatsApp-nya kepada pemimpin redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) ini [1]. Salakori tidak menjelaskan mengapa Kejati Sulut yang aktif menyampaikan putusan banding itu, bukan PN Manado.


Ketiga, putusan hakim banding ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2021, namun pemberitahuan kepada Arthur Mumu dilakukan, sekali lagi hanya melalui pesan WhatsApp, pada tanggal 31 Januari 2022. “Fakta ini menjadi salah satu bukti atas kebobrokan sistem dan kinerja aparat penegak hukum di Sulut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Negeri Manado, karena jelas melanggar Pasal 226 ayat (1) KUHAPid yang berbunyi: Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan [2]. Jikapun PT Sulut dapat berkilah bahwa Pasal 226 ayat (1) tersebut hanya di lingkup pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, namun pemberitahuan putusan hakim banding wajib disampaikan kepada PN Manado sesegera mungkin, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 243 ayat (1) KUHAPid, yang berbunyi: Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus tingkat pertama [3],” tegas Lalengke.


Keempat, yang paling aneh bin absurd adalah bahwa putusan banding tersebut dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap alias _inkracht van gewijsde_. Hal itu tertuang dalam catatan Panitera Pengadilan Negeri Manado yang ditandatangani pada tanggal 11 januari 2022 oleh M. Abduh Abas, SH yang dikirimkan bersamaan dengan salinan putusan majelis hakim banding oleh Kejati Sulut kepada Arthur Mumu. Catatan itu berbunyi: Putusan Nomor 117/PID/2021/PT Mnd dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Desember 2021 berhubung terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menerima atau tidak mengajukan upaya hukum kasasi.


“Ini benar-benar sebuah kebiadaban hukum yang dipertontonkan dengan fulgar oleh oknum di lembaga-lembaga peradilan di Sulut itu. Bagaimana mungkin Arthur Mumu bisa melakukan upaya hukum kasasi ketika pemberitahuan tentang putusan hakim banding disampaikan kepadanya pada tanggal 31 Januari 2022 hanya melalui pesan WhatsApp oleh Kejati Sulut? Fakta ini mengindikasikan bahwa pihak pengadilan diduga kuat sengaja tidak memberitahukan terdakwa terkait hasil permohonan banding yang bersangkutan dan langsung memutuskan secara sepihak bahwa terdakwa menerima dan tidak melakukan perlawanan melalui upaya hukum kasasi. Ini benar-benar perlakuan sadis oknum aparat hukum terhadap warga negara menggunakan pedang hukum!” kata tokoh pers nasional yang getol membela rakyat terzolimi di berbagai daerah itu.


Sehubungan dengan buruknya proses penanganan perkara dalam rangka menghadirkan keadilan bagi semua warga negara di Sulawesi Utara, khususnya terkait kasus kriminalisasi Arthur Mumu ini, Lalengke mempertanyakan profesionalitas dan pertanggungjawaban para aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Bagi pria yang juga menamatkan program pasca sarjanannya di bidang Applied Ethics di Utrecht University, The Netherlands, dan Linkoping University, Sweden, itu seyogyanya profesionalitas kerja para polisi, jaksa dan hakim harus tercermin dari keadilan hukum yang berhasil mereka hadirkan bagi setiap warga yang berperkara melalui proses peradilan.


“Bagi saya, ketika keadilan tidak bisa dihadirkan dalam proses peradilan, berarti para petugas yang diberi amanah dan digaji negara untuk melaksanakan tugas peradilan itu tidak profesional dan gagal total. Karena itu mereka harus menanggalkan segala identitas, gelar dan jabatan yang disandangnya, seperti gelar akademis dan jabatan polisi, jaksa, hakim, dan termasuk pengacara. Mereka bergelar sarjana hukum, tapi jangankan mampu mewujudkan tujuan hukum, berperilaku adil saja mereka gagal. Hal itu tentu sangat memalukan!” ujar Lalengke yang juga menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) itu tegas.


Sebagai informasi singkat terkait kasus yang menjerat Arthur Mumu ini, perlu disampaikan bahwa warga yang tinggal di Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, itu dilaporkan oleh seorang pengusaha swalayan di Manado bernama Ridwan Sugianto ke Polda Sulut. Arthur dipolisikan dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik melalui teknologi informasi alias melanggar UU ITE.


Ridwan Sugianto keberatan atas postingan video live di akun facebook Arthur Mumu yang mengatakan: "Kawal kasus penguasaan hak dan pemalsuan oleh Ridwan Jumbo atas tanah milik ahli waris Glen Kemba Serentu dan Violieta Chorhelia Mailoor yang dilaporkan ke Polda Sulut." Video live ini dilakukan oleh Arthur Mumu langsung dari lokasi tanah kedua ahli waris yang dibelanya.


Menurut Arthur Mumu, apa yang dia sampaikan itu adalah informasi yang benar, faktual, dan bukan kebohongan. Kedua ahli waris memang benar telah melaporkan Ridwan Sugianto ke Polda Sulut terkait dugaan penyerobotan tanah waris mereka dengan alat bukti adanya pagar yang dibuat oleh Ridwan Sugianto dan material bangunan di atas tanah mereka. Tidak jelas alasannya, Polda Sulut selanjutnya menghentikan penyelidikan atas laporan Glen dan Violieta, walaupun BPN Manado telah memberikan keterangan bahwa telah terjadi penyerobotan tanah kedua ahli waris dan pembuatan sertifikat palsu atas tanah itu.


Berbanding terbalik dengan laporan ahli waris, laporan Ridwan 'orang berduit' Sugianto justru lancar melenggang-kangkung diproses oleh polisi, gayung bersambut dengan lincah diterima oleh Kejaksaan Tinggi Sulut, dan selanjutnya terserah majelis hakim Pengadilan Negeri Manado. Hasilnya 9 bulan untuk sang pejuang keadilan bagi warga 'tak berduit' di kampungnya, Arthur Mumu.


"Mengutip Pak Soesilo Bambang Yudhoyono, saya prihatin..." tutup Lalengke dengan nada prihatin. (APL/Mhd)

COMMENTS
























Nama

(Lombok Tengah),475,(Praya Tengah,4,5erkini,1,a,1,Abepura,1,abu dhabi,5,Aceh,119,Aceh barat,1,aceh besar,4,Aceh singkil,28,ACEH TENGAH,3,aceh timur,7,Aceh Utara,8,adepura,1,adv,1,Aek Kanopan,3,agam(Sumbar),20,Ambon,2,Amuntai,1,anabas,1,anambas-kepri,16,ankara,1,ANTERO,1,anyer,1,Artikel,9,asahan,365,ASMAT,1,atambua,1,babakan,2,babel,1,badau(kalbar),2,badung,3,bagansiapiapi,2,Balai Karangan,1,balai pungut Pinggir,1,balai raja pinggir,2,balangan,1,Bali,28,Balikpapan,4,Banda Aceh,31,bandar lampung,59,Bandung,186,bandung barat,7,Banggai,2,Banggai Kepulauan,1,Bangka belitung,5,bangka selatan(babel),9,bangkalan,3,bangkinang,2,banjar,1,Banjarbaru,1,banjarmasin,8,Banjarnegara,2,bantaeng,1,banten,23,bantul,3,Banyumas,5,Banyuwangi,28,bappenas,6,barabai,1,BARABATU PANGKEP,1,Barelang,4,Barito Selatan,1,Barito utama,1,barito utara,1,barru,1,batam,739,batang,138,BATAVIA,1,Bathin Salopan,16,Bathinsolapan,1,Batu Ampar,4,Batu Panjang Rupat,4,batubara,40,Batunyala,1,beirut,1,bekas,1,Bekasi,56,belawan,4,belitang,1,belitung,2,belu,2,bengkalis,160,bengkayang,64,bengkulu,1,bengkulu utara,7,berastagi,1,BERAU,4,berita terkini,566,Bima,4,binjai,4,bintan,185,Bireuen,176,biru biru,1,bisnis,4,bitung,1,Blitar,2,BLORA,52,Bobong,1,Bogor,81,bojonegoro,1,bolmong,1,Bolmut,2,bondowoso,419,bone,2,boven digoel,1,boyolali,71,brandan barat,1,Brang Ene(Sumbawa Barat),10,brebes,9,bukit barisan,1,BUKITTINGGI,24,bulukumba,1,BULUNGAN,1,buol,2,Business,1,Calang,1,Catatan RM,2,ciamis,9,Cianjur,84,cikalong,1,Cikampek,4,Cikarang,7,cikopo,1,cilacap,9,Cilegon,25,cimahi,4,Cirebon,40,dabo singkep,6,daera,3,Daerah,291,dairi,2,Deli Serdang,174,Denpasar,28,depok,151,dewan pers,1,DIY,5,dolok sanggul,1,dompu,1,Donggala,4,DPI,2,DPRD Bekasi,28,DPRD Kab. Bekasi,11,Dubai,6,dumai,28,dumaring,1,Dungun Baru Rupat,1,duri,9,duri barat,1,Duri(Mandau),86,Ekonomi,57,enrekang,1,entikong,43,galang,3,Garut,138,Geragai,1,Global,3,Gorontalo,198,Gowa,10,Gresik,30,grobogan,4,Gunung kidul,2,Gunung Meriah,1,gunung puyuh,1,gunung sitoli,2,Halmahera Barat,3,halmahera selatan,1,halmahera tengah,1,halmahera timur,1,hamparan perak,15,Hateng,1,Health Info,2,Humas Beltim,3,Humbahas,6,Hutan Panjang(Rupat),4,i,1,Indonesia,2,indragiri,1,Indramayu,8,Indrapura,1,informasi,1,INHIL,1,inhu,2,ini,1,Internasional,29,itali,1,jabar,10,Jagoi Babang,1,jakara,9,jakarta,2592,jakarta barat,16,jakarta timur,5,jakarta utara,1,jambi,4,Janapria(Lombok Tengah),14,jateng,4,Jatim,5,Jawa barat,111,Jawa tengah,6,Jawa Timur,10,Jayapura,39,Jeddah,1,Jember,352,Jembrana,1,Jeneponto,17,Jenggik Utara(Lombok timur),3,Jepara,7,Jogja,1,Johannesburg,1,jombang,1,kab,1,Kab Bandung,69,kab. Bandung,7,Kab. Bekasi,31,Kab. Langkat,282,Kab. Mimika,24,kab. musi rawas,141,Kab. Pekalongan,4,kab. pemalang,7,kab. polman,6,Kab. Seluma,43,kab. Subang,2,Kab. Wajo,5,kab.bandung,16,kab.bekasi,8,kab.bengkalis,52,kab.bogor,3,kab.keerom(Papua),3,kab.kubu,2,kab.kubu raya(kalbar),1119,Kab.Nganjuk,50,kab.pemalang,3,Kab.Semarang,2,kab.sintang,143,kab.Tangerang,3,kab.Tegal,78,Kabar Rohul,2,Kabupaten Bireuen-Aceh,26,Kabupaten Pelalawan,1,kalbar,118,Kalembu Kaha(NTT),1,kalideres,1,kalimantan barat,18,kalimantan selatan,2,kalimantan timur,1,kalimantan utara,1,KALSEL,3,Kalteng,15,Kaltim,9,kaltra,2,kampar,53,Kandangan,1,Kao Teluk,1,KAPUAS,6,Kapuas Hulu,46,karanganyar,2,karangasem,5,Karawang,55,Karimun-Kepulauan Riau,206,karo,2,Katingan,20,kaur,2,Kayong Utara,6,kayuagung,2,Kebumen,1,kediri,20,Keerom,2,Kementerian PPN/Bappenas,89,kendari,4,KENDARI(SULTRA),37,kepri,118,keprri,5,Keranji paidang,1,Keruak(Lombok Timur),2,kerumak,1,ketapang,133,klaten,57,klungkung,4,kolaka timur,2,konawe,2,kota bima,1,kota pekalongan,4,Kotabumi,1,kotawaringin barat,1,Kotawaringin Timur,1,kotim,1,koto tengah,1,koyang utara,1,Kuala Behe,6,Kuala kapuas,11,kuala lumpur,1,Kuala Pembuang,20,kualuh hulu,1,kubu raya,33,kudus,5,Kulim Bathinsolapan,2,Kuliner,3,kuningan,6,Kupang,12,Kutai Kartanegara,1,kutai timur,1,kutim,1,l,1,Lab. Wajo,1,labuhan bajo,2,labuhan batu,359,labuhan batu utara,3,labuhan haji,5,Labura,46,Labusel,12,lagoi,1,lagon,2,laguboti,1,lamboya (NTT),1,lamongan,3,lampok(sumbawa barat),1,lampung,56,Lampung Selatan,12,Lampung Tengah,409,lampung timur,7,lampung utara,36,lampura,6,landak,7,landak(Kalbar),322,lando(Terara Lombok Timur),1,langkat,28,langsa,1,Lantamal V,807,lantamal x,244,lawang kidul,2,lebak,23,lemo morut,1,lesung batu,1,Lhokseumawe,10,Lhoksukon,3,Limapuluh Kota,12,LINGGA,456,LOBOK TIMUR,1,LOMBOK,2,lombok barat,24,lombok tengah,84,Lombok timur,464,lombok utara,1,loteng,2,loteng(NTB),6,loteng),1,lubuk pakam,4,Lubuklinggau,81,Lumajang,38,Luwu,8,luwu timur,1,luwu utara,9,Luwuk Banggai,2,Maddaremmeng,1,Madina,2,Madiun,6,madura,1,magelang,4,magetan,1,Majalengka,611,majene,72,makassar,26,malaka,1,malang,7,malang selatan,1,Maluku,2,Maluku Utara,5,Mamberamo Raya,1,Mamuju,27,mamuju tengah,6,Manado,10,mancanegara,1,Mandau,4,Mandor,2,manduamas,1,Manemeng (Sumbawa Barat),4,manokwari,19,marindal,1,maroko,2,Maros,82,mataram,8,mataram(ntb),22,mateng,1,Medan,812,Melawi,6,MELAWI(KALBAR),184,meliau,1,Mempawah,35,Mengkopot,4,menjalin,38,merak,7,Merangin,1,meranti,10,Merauke,5,MESUJI,43,metro lampung,3,MEULABOH,3,Minahasa,1,mojokerto,7,Montong Gading (Lombok Timur),2,Morowali,9,Morowali Utara,3,morut,4,muara,2,Muara Basung Pinggir,4,Muara Enim(Sumsel),79,muara medak,5,muara tami,1,muara teweh,3,muba,20,Muko Muko,27,mukomuko,80,mukoq,1,Muna barat,1,Muna(Sultra),1,mura(sumbawa barat),1,MURATARA,166,murung jaya,1,murung raya,1,musi banyuasin,44,musirawas,47,Nabire,1,nagan raya,3,Nanga Mahap,1,Nanga Pinoh,2,Nasional,40,Natuna(Kepri),38,New York,1,News,187,ngabang,2,Nganjuk,29,Ngawi,2,nias selatan,6,NTB,35,nternasional,1,NTT,5,Nunukan,128,oku selatan,2,Oku Timur(Sumsel),15,Olahraga,1,opini,7,Otomotif,3,P.SUSU,13,Pacitan,1,padalarang,1,Padang,7,padang genting,1,padangsidempuan,13,pagaralam,2,pakpak,1,Palangka raya,43,Palas,1,Palas (Lampung Selatan),3,palelawan,7,Palembang,48,palimanan,1,palopo,2,palu,12,Pamekasan,2,pancur batu,4,Pandeglang,454,Pangandaran,25,Pangkal Pinang,6,pangkalan brandan,1,pangkalan bun,2,Pangkep,2,panyabungan,1,Papua,64,papua barar,2,papua barat,13,parapat,3,Parepare,3,Parimo,9,Pariwisata,31,pasaman barat,2,pasangkayu,9,Pasuruan,5,pati,2,Payakumbuh,2,pekalongan,42,Pekanbaru,344,pelalawan,1,Pemkab Bekasi,17,PemkaPelalawan,1,Pemkot Bekasi,1,PEN Sdm,1,Pendidikan,51,Pengumuman,8,peristiwa,75,pesawaran,4,Pessel,2,Pidie,1,pidie jaya,2,Pilkada,6,pinggir,7,pinrang,14,polda kalbar,1,Polda Kalteng,3,Polewalimamdar,1,Polewalimandar,3,Polhukam,158,politik,13,Polman Sulbar,32,polres Pekalongan,248,polres Sekadau,488,Polsek Belitang,21,Polsek Belitang Hulu,3,polsek Sekadau,3,Polsek Sekadau Hilir,5,Polsek Sekadau Hulu,6,Ponorogo,5,Pontianak,13,pontianak(kalbar),604,porsea,1,Poso,2,praya,3,pringsewu,130,Probolinggo,1,prov. Aceh,1,Prov.Papua,1,pulang pisau,3,Pulau Berhala,1,puplis,1,Purwakarta,67,purwokerto,1,Purworejo,2,puspenerbal,1,putussibau,4,Pyongyang,1,q,1,rabat,2,rada,2,radar metro,905,ragam,5,rambah samo,2,ranai.,2,Randublatung,3,rantau rasau,1,Rasau Jaya,2,Regional,31,rejang lebong,3,Rembang,1,Riau,35,rimo,1,Rohil,5,ROHUL,7,rokan hilir,5,Rokan Hulu,507,rote ndao,31,rundeng,1,rupat,68,rupat utara,78,Sabas,1,saham,1,sakra barat,2,Sakra(Lombok Timur),4,Salatiga,2,samalanga,1,samarinda,10,sambas,80,samosir,2,sampang,110,sampit,6,sanana,47,sanggau,582,sangkar,1,satbrimob,1,Sebanga Pinggir,2,sebangki,11,sekadau,96,Sekadau Hilir,7,Sekadau Hulu,1,sekayam,14,selayar,1,selebritis,8,selong,4,selopan,4,seluma,5,Seluma Utara,1,Semarang,29,Sengah Temila,3,seputihbanyak,1,serang,169,serdang bedagai,5,siak,15,siak hulu,1,siantar,3,sibolga,3,sidas,2,sidikalang,2,Sidoarjo,25,sidrap,1,Sigi,23,silangit,1,Simalungun,217,simeule,1,singaraja,1,singkawang,59,singkil,9,Sinjai,1,sintang,86,situbondo,9,slawi,2,Sleman,4,solapan,1,solo,6,Solok,1,Solok selatan,1,sopeng,1,Soppeng,3,sorong,9,sorong selatan,18,sragen,39,stabat,27,subang,35,subulussalam,157,suka Makmue,1,Sukabumi,157,sukoharjo,16,sukowono,1,Sulawesi Selatan,2,sulbar,3,sulsel,21,sULTENG,6,sultra,3,Sulut,2,Sumba Barat(NTT),8,sumbar,8,sumbawa,1,sumbawa barat,8,Sumedang,5,Sumenep,100,Sumsel,8,sumut,8,sungai kakap,3,SUNGAI RAYA,1,Surabaya,74,surakarta,24,surakata,2,tabanan,1,takalar,1,talang muandau,3,Taliabu.,43,talisayan,2,taliwang(Sumbawa Barat),8,tambang,1,tana tidung,4,tanah datar,1,tanah jawa,2,tandem hilir,1,tangerang,32,Tangerang Selatan,7,tanggamus,3,Tanjabtim,24,Tanjung agung,1,tanjung balai,2,tanjung batu,2,TANJUNG MEDANG,9,tanjung morawa,9,TANJUNG PINANG,3,tanjung pinang (Kepri),719,tanjung punak,5,tanjung selor,3,tanjung uban,26,TANJUNGPINANGKEPRI,1,Tapanuli Selatan,1001,tapteng,2,TAREMPA(KEPRI),2,Tasikmalaya,101,tayan hilir,1,tayan hulu,3,tebing tinggi,372,tebingtinggi,26,Technology,12,Teekini,4,tegal,18,Tekini,4,teluk kapuas,1,temajuk,4,temanggung,1,Terikini,1,Terindikasi,1,Terintegrasi,1,Terjini,1,Terk,1,TERKI,2,Terki i,4,Terkibi,1,Terkiji,1,Terkiki,1,Terkimi,2,Terkin,8,Terkini,25666,TERKINIM,3,Terkinj,1,Terkink,1,Terkino,7,Terkinu,2,Terkirni,1,Terkuni,1,Termini,4,Ternate,2,ternate selatan,1,Tertkini,1,Tetkini,1,tigaraksa,1,timika,9,toba,8,tolikara,1,Tolitoli,12,toraja utara,1,trenggelek,8,Trkini,1,Trrkini,2,Tubaba,2,tubabar,1,tuban,1,tulang bawang,77,Tulang Bawang Barat,16,tulang bawang barat (lampung),9,Tulangbawang,18,tulungagung,1,Twrkini,1,ujung batu,2,Waibakul-NTT,1,Waikabubak(NTT),5,wakatobi,1,Walla Ndimu(NTT),3,wamena,1,Way Kanan,371,Wonogiri,2,Wonosobo,1,Yogyakarta,23,
ltr
item
Radar Metro: Terkait Kriminalisasi Arthur Mumu, Alumni Lemhannas Pertanyakan Profesionalitas Penegak Hukum di Sulut
Terkait Kriminalisasi Arthur Mumu, Alumni Lemhannas Pertanyakan Profesionalitas Penegak Hukum di Sulut
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjZf3NjfMdyxz_Q4RKVrRXX26AHh-RhVViPb_HBCD39QyG6XB-nXuelWHqLJpKM2bS3nNVgSNoIdSxh0cSFYKLnbXOaBN46vVaOIykmTMy4FUfn0GSB9nDVE1ko5pLDgd-ooNrjhsWhzwd3CyK1t86B_BAqYCs8bHYKbexMLY0vE-9fkcf2w8zH6U3i=s320
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjZf3NjfMdyxz_Q4RKVrRXX26AHh-RhVViPb_HBCD39QyG6XB-nXuelWHqLJpKM2bS3nNVgSNoIdSxh0cSFYKLnbXOaBN46vVaOIykmTMy4FUfn0GSB9nDVE1ko5pLDgd-ooNrjhsWhzwd3CyK1t86B_BAqYCs8bHYKbexMLY0vE-9fkcf2w8zH6U3i=s72-c
Radar Metro
https://www.radarmetro.net/2022/02/terkait-kriminalisasi-arthur-mumu.html
https://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/2022/02/terkait-kriminalisasi-arthur-mumu.html
true
9158309300093259471
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy