Pontianak,RM Kalbar12 Februari 2022 Viral di media sosial Pro dan Kontra Penanganan Kasus Tidpikor DitKrimsus Polda Kalimantan Barat ,Banyak...
Pontianak,RM
Kalbar12 Februari 2022 Viral di media sosial Pro dan Kontra Penanganan Kasus Tidpikor DitKrimsus Polda Kalimantan Barat ,Banyak Media Sosial ,Media On line dan Cetak , yang menyoroti Pembangunan khusus nya penggiat konstruksi sebagai sosial kontrol terhadap penggunaan Anggaran APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota Kalimantan Barat ,
Tim DPD LPRI ( Lembaga Pemantau Reformasi ) ,DPN Lidik Krimsus RI ( Lembaga Investigasi dan Informasi data Kriminal Khusus Republik Indonesia ) dan FW LSM ( Forum Wartawan Lembaga Swadaya Masyarakat ) Kalimantan Barat sangat Mendukung Apa yang dilakukan APH Aparat Penegak Hukum Oleh Ditkrimsus Polda Kalbar ,dan mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat atas capaian penanganan Kasus Kasus Tipikor di Wilayah Kalbar terkait penggunaan Anggaran APBD ( Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di mulai dari Tahun Anggaran TA 2019 Hingga Sekarang .
Namun ketua DPD LPRI Kalbar Muhammad ( mamak ) Angkat Bicara terkait Kasus Tanah Hitam kabupaten Sambas yang sangat Kontroversial di publik pro dan kontra penggiatnya Sosial Kontrol maupun LSM Lembaga Swadaya Masyarakat di Wilayah Kalimantan Barat , padahal Kasus kasus temuan dan isu isu yang beredar di masyarakat luas serta temuan dari BPK RI Badan. Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Sangat Banyak selain proyek Tanah Hitam ,daftar Paket proyek yang di lakukan dan di laksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar Maupun Pemerintah Kabupaten Kota di Kalimantan Barat dimulai Tahun Anggaran 2019 sampai akhir Tahun 2021Salah satu nya dengan Rincian Paket Sebagai Berikut :
1. Peningkatan Tebas - Jawai ( Sentebang ) - Tanah Hitam Kabupaten Sambas
2. Ruas Jalan Pasar Segedong - ambo Pinang ,Wak Paik. Kabupaten Mempawah
3. Ruas Jalan Aur Kuning - Suka Ramai - Penyakit -kaveri Kabupaten Ketapang .
4. Proyek BP2TD kabupaten Mempawah.
5. Proyek Jembatan Tebas Kabupaten Sambas
6. Proyek jalan Pelang - Batu tajam Kabupaten Ketapang.
8.Bansos Kabupaten Sambas.
7. Dan lain Lain Yang dilelang Oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota.
Masih banyak lagi paket paket dari Sumber Dana APBD Provinsi maupun Kabupaten Kota , yang pada saat tahapan pekerjaan di periksa oleh APH Aparat Penegak Hukum DitKrimsus Polda Kalbar, DPD LPRI kalbar Muhammad meminta Aparat Penegak Hukum Polda kalimantan Barat dapat memproses secara profesional sesuai aturan dan perundang undangan yang berlaku baik berdasar kan KUHP, Kitap Undang Undang Hukum Acara Pidana Tipikor maupun Undang Undang Jasa Konstruksi no 2 tahun 2017 Yang berlandaskan dari Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1dan 2 inti nya setiap anak bangsa yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI mendapatkan Kepastian hukum yang adil dan mendapat kan pekerjaan yang sama serta berkeadilan .menurut Muhammad .
Atas kejadian Proyek Tanah Hitam yang viral dan menuai pro dan kontra.serta isu isu yang berkembang adanya tebang pilih kasus yang di tangani oleh DitKrimsus Polda Kalbar serta isu isu yang beredar adanya indikasi dugaan Pungli terhadap kasus yang di tangani oleh oknum DitKrimsus Polda Kalbar , Muhammad meminta Kepada Kapolda Kalimantan Barat untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap kinerja anggota Polda yang menangani kasus kasus yang terindikasi adanya penyimpangan Anggaran APBD provinsi maupun Kabupaten Kota di provinsi Kalimantan Barat , dan mengusut tuntas terkait isu isu yang berkembang di publik ,dan Muhammad selaku Ketua DPD LPRI akan melakukan koordinasi dengan pihak Mabes Polri dan Kejaksaan Agung di Jakarta terkait isu isu yang beredar .yang dapat mencoreng nama Baik institusi Kepolisian Republik Indonesia Atau APH aparat Penegak Hukum serta Lembaga Negara yang terkait isu isu yang berkembang.pungkas Muhammad .
DPD LPRI dan DPN Lidik Krimsus RI ,serta FW LSM Kalimantan Barat terus Melakukan investigasi terhadap pelaku penyedia barang dan jasa maupun instansi instansi terkait pelaksanaan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD provinsi maupun Kabupaten Kota serta APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara di wilayah Kalimantan Barat , pungkas Muhammad
Rekan Rekan .dan terus monitoring Kinerja Aparatur Sipil Negara ( ASN ) sebagai pelaku penyerapan anggaran .ucap nya.
sampai berita ini di turun kan Muhammad menyampaikan kepada seluruh lapisan Masyarakat untuk tetap mengedepan kan Azaz praduga tak bersalah kepada kelompok atau pun lembaga yang terkait indikasi kasus kasus sesuai undang undang dasar 1945.dan menciptakan suasana kondusif serta tetap mendukung pemerintahan Republik Indonesia berserta jajarannya.Pungkas Mamak
( Moel Tim )
COMMENTS