Legalisasi “Law As a Tool of Crime” di Penangkapan Wilson Lalengke

Jakarta,RM Judul di atas mungkin terkesan ekstrim. Tapi fakta yang terjadi sulit bagi penulis untuk tidak mengatakan bahwa dalam kasus penan...


Jakarta,RM

Judul di atas mungkin terkesan ekstrim. Tapi fakta yang terjadi sulit bagi penulis untuk tidak mengatakan bahwa dalam kasus penangkapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) telah terjadi legalisasi “Law as a tool of crime” atau perbuatan menjadikan hukum sebagai alat kejahatan.


Kepolisian Resort Lampung Timur boleh saja beralasan menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Laporan masyarakat memang wajib dilayani dan diproses sesuai ketentuan yang diatur.


Namun dalam kasus penangkapan Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke atas laporan polisi terkait pengrusakan karangan bunga pemberian warga yang sudah menjadi milik Polres Lampung Timur langsung diproses secara ‘membabi-buta’. Tak ada surat pemanggilan kepada pelaku dan surat penetapan sebagai tersangka tiba-tiba Wilson Lalengke langsung ditangkap bak teroris saat hendak memperjuangkan keadilan terhadap wartawan di Markas Polda Lampung.


Wilson Lalengke kemudian diborgol dan diseret ke Mapolres dan diperlakukan oleh oknum petugas polisi seperti penjahat kelas berat. Sebagai rekan seprofesi, penulis miris dan sedih melihat perlakuan aparat negara yang digaji dari keringat rakyat dan memperlakukan tokoh pers dan alumni Lemhanas ini seperti penjahat dalam kasus sepeleh.


Kapolres Lampung Timur sesungguhnya bukan anggota polisi yang masih berpangkat rendahan. Seharusnya paham bahwa pemberi karangan bunga ucapan selamat dalam bentuk apapun secara hukum sudah melepas hak kepemilikan atas barang yang diberikan kepada penerima. Itu sudah menjadi hukum positif yang berlaku di seluruh dunia. Jadi karangan bunga itu adalah milik Polres bukan lagi milik si pemberi.


Bahwa terjadi insiden penurunan papan karangan bunga milik Polres Lampung Timur di halaman Mapolres oleh Wilson Lalengke lebih disebabkan reaksi berlebihan yang diakibatkan isi dari ucapan selamat itu berisi pelecehan terhadap wartawan dan seakan ingin membenturkan watawan dengan institusi Polres Lamptim dalam penanganan perkara Pemimpin Redaksi ResolusiTV.com Muhammad Indra.

Terlepas dari kejadian itu, Polres Lamptim seharusnya tidak memproses laporan polisi yang dilayangkan orang yang mengaku pemilik papan karangan bunga yang sejatinya sudah menjadi milik Polres Lamptim.


Penulis ingin lebih menarik jauh ke belakang terkait apa sebetulnya yang diperjuangkan Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke di Polres Lamptim. Wilson sedang tidak membela pengusaha kaya tapi sedang memperjuangkan hak azasi anggotanya yang dikriminalisasi.


Wilson yang saya kenal bukan sekali ini membela kepentingan wartawan yang terzalimi, tapi warga umum sekalipun tak luput dari perhatiannya. Bahkan seorang ibu anggota Bhayangkara, isteri perwira polisi di Polda Sulut yang menjadi korban kriminalisasi turut pula dibelanya mati-matian. Karena Wison menentang keras praktek legalisasi hukum sebagai alat kejahatan untuk mengkriminalisasi orang yang tak bersalah.


Akan halnya Anggota PPWI Muhammad Indra, Pemimpin Redaksi ResolusiTV.com yang menjadi korban kriminalisasi ikut dibela Wilson tanpa pamrih. Jauh-jauh dari Jakarta terbang ke Lampung untuk membela anggotanya yang dizalimi.


Dalam keterangan pers yang disampaikan Wilson selaku Ketua DPN PPWI usai korban kriminalisasi pers Muhammad Indra ditahan penyidik Polres Lamptim, secara gamblang diungkapan kronologis kejadian penangkapan terhadap korban di rumahnya.


Sebelum ditangkap, Muhammad Indra diungkapkan sempat memberitakan peristiwa seorang isteri menggrebek suaminya lagi berselingkuh dengan wanita idaman lainnya. Pelaku perselingkuhan itu Bernama Rio yang disebut-sebut merupakan pimpinan organisasi masyarakat dan orang dekat Bupati di Lampung.


Pasca pemberitaan itu, Rio Bersama keponakannya Noval yang juga berprofesi sebagai wartawan meminta Muhammad Indra melakukan pertemuan untuk membicarakan kasus perselingkuhan yang diberitakan di media ResolusiTV.com.


Pihak Rio meminta bantuan Noval agar persoalan itu diselesaikan secara baik-baik dengan Muhammad Indra. Meskipun sibuk dengan kegiatan medianya, Indra akhirnya mengorbankan waktu dan kesibukannya untuk memenuhi permintaan Noval rekannya sesama wartawan untuk bertemu di Masjid Desa Sumbergede.


Dalam suasana damai dan kekeluargaan Muhammad Indra bersedia menolong rekannya Noval agar berita tentang perselinguhan pamanya Rio dihapus dari halaman media ResolusiTV.com. Dan Noval pun memberikan uang kepada Muhammad Indra sebagai uang pengganti transport serta waktu yang diberikan untuk bertemu menyelesaikan persoalan nama baik pamannya dengan pendekatan sesama profesi.


Uang yang diterima Muhammad Indra tidak banyak karena hanya 3 juta rupiah sehingga tidak layak dikategorikan pemerasan. Itupun bukan permintaan Indra melainkan pemberian. Yang pasti uang itu tidak diterima korban kriminalisasi pers Muhammad Indra dari Rio sang pelapor.


Pertemuan itu rupanya bagian dari skenario untuk menjebak Muhamad Indra setelah menerima uang dari Noval. Rio yang secara langsung tidak memberikan uang kepada Muhammad Indra justeru menghianati kesepakatan dan pertemuan di Masjid dengan melaporkan Muhammad Indra dengan tuduhan pemerasan.


Dari peristiwa pertemuan itu sudah bisa dipastikan ada scenario yang dilakukan Rio Bersama Noval untuk menggunakan Hukum atau pasal pidana pemerasan terhadap Pimred ResolusiTV.com Muhammad Indra dengan bukti pemberian uang tersebut ke polisi.


Bagi penulis cukup sulit untuk tidak berprasangka bahwa oknum aparat Polres Lampung Timur tidak terlibat dalam skenario legalisasi law as a tool of crime yang diterapkan Rio untuk menjerat Muhammad Indra. Sepertinya tabiat Rio yang suka berhianat kepada isterinya ikut pula dipraktekan kepada Mumammad Indra dengan menghianati kesepakatan dan niat baiknya menolong untuk menghapus berita perselingkuhannya di media ResolusiTV.com agar nama baik Rio bisa tetap terjaga.


Bagaimana mungkin polisi memproses tuduhan pemerasan dengan uang yang hanya berjumlah 3 juta rupiah yang diterima tersangka. Serendah itukah parameter nilai uang pemerasan menurut Polres Lamptim? Polisi sangat jelas tidak memperlihatkan profesionalismenya ketika menangani perkara ini. Sejatinya wartawan yang dilaporkan dimintai keterangan dulu.


Motif atau mens rea dalam kasus ini pun gak ada sama sekali. Karena berita terkait kasus tersebut sudah dimuat di media ResolusiTV.com oleh Muhammad Indra. Dari mana polisi dan pelapor memiliki bukti ada pemerasan atau permintaan uang dari Muhammad Indra kepada pelapor dalam jumlah besar karena tujuan pemberitaan.


Faktanya berita sudah naik dan terpublikasi. Di mana letak pemerasannya lalu polisi bertindak fulgar dan menggerbek rumah tersangka dengan cara-cara yang kurang pas dan menggambarkan arogansi lembaga kepada rakyat yang menggajinya.


Operasi tangkap tangan kelihatan sekali sangat dipaksakan. Karena tersangka tidak pernah meminta uang kepada pelapor dan kejadian bukan di rumah tersangka melainkan di Masjid Desa Sumber Gede. Niat tersangka justeru sebaliknya adalah itikad baik menolong pelapor agar nama baiknya bisa terjaga dengan bersedia menghapus berita perselingkuhanya. Fakta ini pun disaksikan langsung isteri tersangka.


Akibat dari itu, wajar jika Wilson Lalengke selau Ketum DPN PPWI meradang karena anggotanya dikriminalisasi. Meskipun dalam proses pembelaan yang dilakukan Wilson Lalengke itu telah terjadi rentetan peristiwa yang menyebabkan dirinya ditangkap polisi.


Dengan fakta penangkapan Ketum PPWI Wilson Lalengke ini, penulis menjadi semakin yakin ada pihak yang sukses menjadikan law as a tool of crime. Dan pihak oknum Polres Lamptim dan Kapolresnya harus ikut bertanggungjawab atas persoalan itu. Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo sebaiknya segera mencopot Kapolres Lampung Timur dan memberi sanksi kepada seluruh oknum penyidik yang melakukan penangkapan terhadap Wilson Lalengke yang melanggar prosedur. Polisi harusnya menunjukan profesionalisme bukan arogansi.

Terlepas dari semua itu, Wilson Lalengke juga dikabarkan sudah meminta maaf kepada Polres karena sempat membentak petugas Polres dan merobohkan papan karangan bunga. Selain itu Wilson juga meminta maaf kepada tokoh adat Lampung karena karangan bunga dari keluarga adat yang dirobohkannya menyinggung keluarga adat setempat.

***


Penulis : Heintje G. Mandagi

Ketua Dewan Pers Indonesia dan Ketum DPP SPRI

COMMENTS
























Nama

(Lombok Tengah),562,(Praya Tengah,4,5erkini,1,a,1,Abepura,1,abu dhabi,5,Aceh,119,Aceh barat,1,aceh besar,4,Aceh singkil,28,ACEH TENGAH,3,aceh timur,7,Aceh Utara,8,adepura,1,adv,1,Aek Kanopan,3,agam(Sumbar),20,Ambon,2,Amuntai,3,anabas,1,anambas-kepri,16,ankara,1,ANTERO,1,anyer,1,Artikel,9,asahan,366,ASMAT,1,atambua,1,babakan,2,babel,1,badau(kalbar),2,badung,4,bagansiapiapi,2,bajawa,1,Balai Karangan,1,balai pungut Pinggir,1,balai raja pinggir,2,balangan,1,Bali,29,Balikpapan,4,Banda Aceh,31,bandar lampung,68,Bandung,195,bandung barat,7,Banggai,2,Banggai Kepulauan,1,Bangka belitung,5,bangka selatan(babel),19,bangkalan,3,bangkinang,2,banjar,1,Banjarbaru,1,banjarmasin,9,Banjarnegara,2,bantaeng,1,banten,26,bantul,3,Banyumas,5,Banyuwangi,30,bappenas,6,barabai,1,BARABATU PANGKEP,1,Barelang,4,Barito Selatan,1,Barito utama,1,barito utara,1,barru,1,batam,744,batang,138,BATAVIA,1,Bathin Salopan,16,Bathinsolapan,1,Batu Ampar,4,Batu Panjang Rupat,4,batubara,40,batukliang utara,1,Batunyala,1,beirut,1,bekas,1,Bekasi,56,belawan,4,belitang,1,belitung,2,belu,2,bengkalis,160,bengkayang,65,bengkulu,2,bengkulu utara,7,berastagi,1,BERAU,4,berita terkini,566,Bima,4,binjai,5,bintan,185,Bireuen,176,biru biru,1,bisnis,4,bitung,1,Blitar,2,BLORA,57,Bobong,1,Bogor,82,bojonegoro,1,bolmong,1,Bolmut,2,bondowoso,515,bone,2,boven digoel,1,boyolali,78,brandan barat,1,Brang Ene(Sumbawa Barat),10,brebes,9,bukit barisan,1,BUKITTINGGI,24,bulukumba,1,BULUNGAN,1,buol,2,Business,1,Calang,1,Catatan RM,2,ciamis,9,cianjar,1,Cianjur,89,cikalong,1,Cikampek,4,Cikarang,7,cikopo,1,cilacap,9,Cilegon,25,cimahi,5,Cirebon,40,dabo singkep,6,daera,3,Daerah,291,dairi,2,deiyai,1,Deli Serdang,206,Denpasar,28,depok,158,dewan pers,1,DIY,5,dolok sanggul,1,dompu,1,Donggala,4,DPI,2,DPRD Bekasi,28,DPRD Kab. Bekasi,11,Dubai,6,dumai,28,dumaring,1,Dungun Baru Rupat,1,duri,9,duri barat,1,Duri(Mandau),86,Ekonomi,57,enrekang,1,entikong,43,galang,3,Garut,138,Geragai,1,Global,3,Gorontalo,198,Gowa,10,Gresik,31,grobogan,4,Gunung kidul,2,Gunung Meriah,1,gunung puyuh,1,gunung sitoli,2,Halmahera Barat,3,halmahera selatan,1,halmahera tengah,1,halmahera timur,1,hamparan perak,15,Hateng,1,Health Info,2,Humas Beltim,3,Humbahas,6,Hutan Panjang(Rupat),4,i,1,Indonesia,2,indragiri,1,Indramayu,8,Indrapura,1,informasi,1,INHIL,1,inhu,2,ini,1,Internasional,29,itali,1,jabar,10,jabodetabek,1,Jagoi Babang,1,jakara,9,jakarta,2683,jakarta barat,17,jakarta timur,5,jakarta utara,1,jambi,4,Janapria(Lombok Tengah),14,jateng,4,Jatim,5,Jawa barat,126,Jawa tengah,8,Jawa Timur,11,Jayapura,40,jayawijaya,1,Jeddah,1,Jember,370,Jembrana,1,Jeneponto,17,Jenggik Utara(Lombok timur),3,Jepara,7,Jogja,1,Johannesburg,1,jombang,1,kab,1,Kab Bandung,69,kab. Bandung,7,Kab. Bekasi,31,Kab. Langkat,282,Kab. Mimika,24,kab. musi rawas,151,Kab. Pekalongan,4,kab. pemalang,7,kab. polman,6,Kab. Seluma,43,kab. Subang,2,Kab. Wajo,5,kab.bandung,16,kab.bekasi,10,kab.bengkalis,52,kab.bogor,3,kab.keerom(Papua),4,kab.kubu,2,kab.kubu raya(kalbar),1171,Kab.Nganjuk,53,kab.pemalang,3,Kab.Semarang,2,kab.sintang,145,kab.Tangerang,3,kab.Tegal,78,Kabar Rohul,2,Kabupaten Bireuen-Aceh,26,Kabupaten Pelalawan,1,kalbar,124,Kalembu Kaha(NTT),1,kalideres,1,kalimantan barat,18,kalimantan selatan,2,kalimantan timur,2,kalimantan utara,1,KALSEL,3,Kalteng,15,Kaltim,10,kaltra,2,kampar,62,Kandangan,1,Kao Teluk,1,KAPUAS,6,Kapuas Hulu,47,karanganyar,2,karangasem,5,Karawang,57,Karimun-Kepulauan Riau,207,karo,2,Katingan,20,kaur,2,Kayong Utara,7,kayuagung,2,Kebumen,1,kediri,21,Keerom,2,Kementerian PPN/Bappenas,89,kendari,4,KENDARI(SULTRA),37,kepri,118,keprri,5,Keranji paidang,1,Keruak(Lombok Timur),2,kerumak,1,ketapang,145,klaten,57,klungkung,5,kolaka timur,2,konawe,2,kota bima,1,kota pekalongan,4,Kotabumi,1,kotawaringin barat,1,Kotawaringin Timur,1,kotim,1,koto tengah,1,koyang utara,1,Kuala Behe,6,Kuala kapuas,11,kuala lumpur,1,Kuala Pembuang,20,kualuh hulu,1,kubu raya,33,kudus,5,Kulim Bathinsolapan,2,Kuliner,3,kuningan,6,Kupang,12,Kutai Kartanegara,1,kutai timur,1,kutim,1,l,1,Lab. Wajo,1,labuhan bajo,2,labuhan batu,359,labuhan batu utara,3,labuhan haji,5,Labura,46,Labusel,12,lagoi,1,lagon,2,laguboti,1,lamboya (NTT),1,lamongan,3,lampok(sumbawa barat),1,lampung,59,Lampung Selatan,12,Lampung Tengah,441,lampung timur,10,lampung utara,37,lampura,6,landak,7,landak(Kalbar),330,lando(Terara Lombok Timur),1,langkat,28,langsa,1,Lantamal V,807,lantamal x,244,lawang kidul,2,lebak,23,lemo morut,1,lesung batu,1,Lhokseumawe,10,Lhoksukon,3,Limapuluh Kota,12,LINGGA,463,LOBOK TIMUR,1,LOMBOK,2,lombok barat,29,lombok tengah,84,Lombok timur,484,lombok utara,1,loteng,2,loteng(NTB),7,loteng),1,lubuk pakam,5,Lubuklinggau,87,Lumajang,38,Luwu,8,luwu timur,1,luwu utara,9,Luwuk Banggai,2,Maddaremmeng,1,Madina,2,Madiun,6,madura,1,magelang,4,magetan,1,Majalengka,644,majene,72,makassar,26,malaka,1,malang,7,malang selatan,1,Maluku,2,Maluku Utara,5,Mamberamo Raya,1,Mamuju,27,mamuju tengah,6,Manado,10,mancanegara,1,Mandau,4,Mandor,2,manduamas,1,Manemeng (Sumbawa Barat),4,manokwari,19,marindal,1,maroko,2,Maros,82,mataram,8,mataram(ntb),22,mateng,1,Medan,827,Melawi,7,MELAWI(KALBAR),185,meliau,1,Mempawah,37,Mengkopot,4,menjalin,38,merak,7,Merangin,1,meranti,10,Merauke,5,MESUJI,43,metro lampung,3,MEULABOH,3,Minahasa,1,mojokerto,8,Montong Gading (Lombok Timur),2,Morowali,9,Morowali Utara,3,morut,4,muara,2,Muara Basung Pinggir,4,Muara Enim(Sumsel),80,muara medak,5,muara tami,1,muara teweh,3,muba,20,Muko Muko,27,mukomuko,80,mukoq,1,Muna barat,1,Muna(Sultra),1,mura(sumbawa barat),1,MURATARA,166,murung jaya,1,murung raya,1,musi banyuasin,44,musirawas,57,Nabire,1,nagan raya,3,Nanga Mahap,1,Nanga Pinoh,2,Nasional,40,Natuna(Kepri),38,New York,1,News,187,ngabang,2,Nganjuk,33,Ngawi,2,nias selatan,6,NTB,35,nternasional,1,NTT,5,Nunukan,128,oku selatan,2,Oku Timur(Sumsel),15,Olahraga,1,opini,7,Otomotif,3,P.SUSU,13,Pacitan,1,padalarang,1,Padang,7,padang genting,1,padangsidempuan,13,pagaralam,11,pakpak,1,Palangka raya,43,Palas,1,Palas (Lampung Selatan),3,palelawan,7,Palembang,48,palimanan,1,palopo,2,palu,12,Pamekasan,2,pancur batu,4,Pandeglang,454,Pangandaran,26,Pangkal Pinang,8,pangkalan brandan,1,pangkalan bun,2,Pangkep,2,panyabungan,1,Papua,64,papua barar,2,papua barat,13,parapat,3,Parepare,3,Parimo,9,Pariwisata,31,pasaman barat,2,pasangkayu,9,Pasuruan,5,pati,4,Payakumbuh,2,pekalongan,42,Pekanbaru,349,pelalawan,1,Pemkab Bekasi,17,PemkaPelalawan,1,Pemkot Bekasi,1,PEN Sdm,1,Pendidikan,51,Pengumuman,8,peristiwa,75,pesawaran,4,Pessel,2,Pidie,1,pidie jaya,2,Pilkada,6,pinggir,7,pinrang,14,polda kalbar,1,Polda Kalteng,3,Polewalimamdar,1,Polewalimandar,3,Polhukam,158,politik,13,Polman Sulbar,32,polres Pekalongan,248,polres Sekadau,488,Polsek Belitang,21,Polsek Belitang Hulu,3,polsek Sekadau,3,Polsek Sekadau Hilir,5,Polsek Sekadau Hulu,6,Ponorogo,5,Pontianak,13,pontianak(kalbar),640,porsea,1,Poso,2,praya,3,pringsewu,134,Probolinggo,1,prov. Aceh,1,Prov.Papua,1,pulang pisau,3,Pulau Berhala,1,puplis,1,Purwakarta,67,purwokerto,1,Purworejo,2,puspenerbal,1,putussibau,4,Pyongyang,1,q,1,rabat,2,rada,2,radar metro,905,ragam,5,rambah samo,2,ranai.,2,Randublatung,3,rantau rasau,1,Rasau Jaya,2,Regional,31,rejang lebong,3,Rembang,1,Riau,36,rimo,1,Rohil,5,ROHUL,7,rokan hilir,5,Rokan Hulu,540,rote ndao,31,rundeng,1,rupat,68,rupat utara,78,Sabas,1,saham,1,sakra barat,2,Sakra(Lombok Timur),4,Salatiga,2,samalanga,1,samarinda,10,sambas,80,samosir,2,sampang,118,sampit,6,sanana,47,sanggau,606,sangkar,1,satbrimob,1,Sebanga Pinggir,2,sebangki,11,sekadau,98,Sekadau Hilir,7,Sekadau Hulu,1,sekayam,14,selayar,1,selebritis,8,selong,5,selopan,4,seluma,5,Seluma Utara,1,Semarang,29,Sengah Temila,3,sentani,1,seputihbanyak,1,serang,169,serdang bedagai,5,siak,15,siak hulu,1,siantar,4,sibolga,3,sidas,2,sidikalang,2,Sidoarjo,25,sidrap,1,Sigi,23,silangit,1,Simalungun,217,simeule,1,singaraja,1,singkawang,60,singkil,9,Sinjai,1,sintang,90,situbondo,15,slawi,2,Sleman,4,solapan,1,solo,6,Solok,1,Solok selatan,1,sopeng,1,Soppeng,3,sorong,10,sorong selatan,18,sragen,41,stabat,27,subang,36,subulussalam,163,suka Makmue,1,Sukabumi,171,sukoharjo,19,sukowono,1,Sulawesi Selatan,2,sulbar,3,sulsel,21,sULTENG,8,sultra,3,Sulut,2,Sumba Barat(NTT),8,sumbar,8,sumbawa,3,sumbawa barat,10,Sumedang,7,Sumenep,100,Sumsel,9,sumut,9,sungai kakap,3,SUNGAI RAYA,1,Surabaya,83,surakarta,25,surakata,2,tabanan,1,takalar,1,talang muandau,3,Taliabu.,43,talisayan,5,taliwang(Sumbawa Barat),8,tambang,1,tana tidung,4,tanah datar,1,tanah jawa,2,tandem hilir,1,tangerang,32,Tangerang Selatan,7,tanggamus,3,Tanjabtim,27,Tanjung agung,1,tanjung balai,2,tanjung batu,2,TANJUNG MEDANG,9,tanjung morawa,9,TANJUNG PINANG,3,tanjung pinang (Kepri),721,tanjung punak,5,tanjung selor,3,tanjung uban,26,TANJUNGPINANGKEPRI,1,Tapanuli Selatan,1001,tapteng,2,TAREMPA(KEPRI),2,Tasikmalaya,108,tayan hilir,1,tayan hulu,3,tebing tinggi,381,tebingtinggi,35,Technology,12,Teekini,4,tegal,18,Tekini,4,teluk kapuas,1,temajuk,4,temanggung,1,Terikini,1,Terindikasi,1,Terintegrasi,1,Terjini,1,Terk,1,TERKI,2,Terki i,4,Terkibi,1,Terkiji,1,Terkiki,1,Terkimi,2,Terkin,8,Terkini,26548,TERKINIM,3,Terkinj,1,Terkink,1,Terkino,7,Terkinu,2,Terkirni,1,Terkuni,1,Termini,4,Ternate,2,ternate selatan,1,Tertkini,1,Tetkini,2,tigaraksa,1,timika,9,toba,8,tolikara,1,Tolitoli,12,toraja utara,1,trenggelek,8,Trkini,1,Trrkini,2,Tubaba,2,tubabar,1,tuban,1,tulang bawang,77,Tulang Bawang Barat,16,tulang bawang barat (lampung),9,Tulangbawang,18,tulungagung,1,Twrkini,1,ujung batu,2,Waibakul-NTT,1,Waikabubak(NTT),5,wakatobi,1,Walla Ndimu(NTT),3,wamena,1,Way Kanan,374,Wonogiri,2,Wonosobo,1,Yogyakarta,24,
ltr
item
Radar Metro: Legalisasi “Law As a Tool of Crime” di Penangkapan Wilson Lalengke
Legalisasi “Law As a Tool of Crime” di Penangkapan Wilson Lalengke
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhkMebVMEhB6cbOPZ_m1CNHutjwspakL5Jdz0vyHmoXisaHvx6tfl9TzsQWBr-I72KEmbNvBfRGgt9UmAdh10F0oyBVsnsATU2_o4oHKsePIheLW0w-f3NhdmTZWGwgKo4iU1E2G0znHlSUsOM_g8QnD1-r2f7B6dfhdtnG-Ty31QE_nQNj2FLGL5Tq=s320
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhkMebVMEhB6cbOPZ_m1CNHutjwspakL5Jdz0vyHmoXisaHvx6tfl9TzsQWBr-I72KEmbNvBfRGgt9UmAdh10F0oyBVsnsATU2_o4oHKsePIheLW0w-f3NhdmTZWGwgKo4iU1E2G0znHlSUsOM_g8QnD1-r2f7B6dfhdtnG-Ty31QE_nQNj2FLGL5Tq=s72-c
Radar Metro
http://www.radarmetro.net/2022/03/legalisasi-law-as-tool-of-crime-di.html
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/2022/03/legalisasi-law-as-tool-of-crime-di.html
true
9158309300093259471
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy