PPWI Nasional Siapkan Pendampingan Hukum bagi Korban Kriminalisasi Arthur Mumu

Jakarta,RM Seorang warga Manado, Oldy Arthur Mumu (43), korban dugaan kriminalisasi oknum aparat penegak hukum di daerahnya mendatangi Sekre...


Jakarta,RM

Seorang warga Manado, Oldy Arthur Mumu (43), korban dugaan kriminalisasi oknum aparat penegak hukum di daerahnya mendatangi Sekretariat Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) di Jakarta untuk meminta pendampingan hukum dan membantu usahanya mencari keadilan, Sabtu, 19 Februari 2022. Merespon permintaan tersebut, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyatakan siap memberikan pendampingan dan pembelaan hukum terhadap Arthur Mumu, yang juga merupakan anggota PPWI Sulut ini.


“PPWI Nasional akan menyiapkan tim khusus untuk membantu memberikan pendampingan dan pembelaan hukum kepada rekan wartawan Sulut, Oldy Arthur Mumu. Kita siapkan tim advokat Jakarta dan Manado,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu kepada para pemimpin media massa yang tergabung dalam jaringan PPWI Media Group usai menerima kunjungan Arthur Mumu, Sabtu, 19 Februari 2022.


Sebagaimana viral diberitakan di berbagai media online, Arthur adalah wartawan Sulawesi Utara yang berupaya mengungkap kasus dugaan penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh seorang pengusaha tajir asal Manado, Ridwan Sugianto. Seperti dikutip dari Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI), Arthur dilaporkan oleh pemilik supermarket dengan merek Jumbo Pasar Swalayan ke Polda Sulut dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik melalui teknologi informasi alias melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik [1]. Ridwan keberatan atas postingan video live di akun facebook Arthur Mumu yang mengatakan: “Kawal kasus penguasaan hak dan pemalsuan oleh Ridwan Jumbo atas tanah milik ahli waris Glen Kemba Serentu dan Violieta Chorhelia Mailoor yang dilaporkan ke Polda Sulut.” Video live ini dilakukan oleh Arthur Mumu langsung dari lokasi tanah kedua ahli waris yang dibelanya.


Menurut Arthur Mumu, apa yang dia sampaikan itu adalah informasi yang benar, faktual, dan bukan kebohongan. Kedua ahli waris memang benar telah melaporkan Ridwan Sugianto ke Polda Sulut terkait dugaan penyerobotan tanah waris mereka dengan alat bukti adanya pagar yang dibuat oleh Ridwan Sugianto dan material bangunan di atas tanah mereka.


Tidak jelas alasannya, penyidik Polda Sulut selanjutnya menghentikan penyelidikan atas laporan Glen dan Violieta, walaupun BPN Manado telah memberikan keterangan bahwa benar telah terjadi penyerobotan tanah kedua ahli waris dan pembuatan sertifikat palsu atas tanah itu. Sangat patut diduga bahwa penerbitan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan) atas laporan itu dilakukan agar video live yang dibuat Arthur Mumu dapat dikategorikan sebagai kebohongan atau informasi yang tidak benar.


Dengan demikian, LP yang dibuat oleh Ridwan ‘orang berduit’ Sugianto mendapatkan pijakan yang kuat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulut. Proses berikutnya terserah majelis hakim yang mengadilinya di PN Manado. Melalui industri hukum yang dimainkan, proses berlangsung dengan lancar, Arthur diganjar 9 bulan kurungan penjara. Benarlah ungkapan KH. A. Mustofa Bisri dalam sebuah puisinya: ‘penegak keadilan jalannya miring, hakim main mata dengan maling, penuntut keadilan kepalanya pusing’ [2].


Seperti halnya Jenderal Douglas MacArthur, panglima perang sekutu pada PD II lalu, Oldy Arthur Mumu, tidak gampang menyerah menghadapi kezaliman rekayasa hukum yang dilakukan para oknum mafia berbaju hukum di negara ini. Dia seorang diri mendaftarkan permohonan banding atas vonis bersalah yang dihadiahkan oleh PN Manado.


Namun, Themis si Dewi Keadilan ternyata masih lelap tertidur akibat bius-racun para penjaganya. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menolak permohonan banding dari korban kriminalisasi, Oldy Arthur Mumu. Dalam salinan putusan setebal 11 halaman itu, majelis hakim banding PT Sulut memperkuat putusan Pengadilan Negeri (PN) Manado yang menghukum Arthur dengan 9 bulan kurungan penjara.


Dugaan pemaksaan hukuman ke korban kriminalisasi Arthur Mumu semakin kuat dengan munculnya putusan PT Sulut atas kasus ini. Pasalnya, bersamaan dengan salinan putusan yang diterima Arthur melalui kiriman pesan WhatsApp oleh Kejati Sulut, Elseus Salakori, SH, MH, disampaikan juga bahwa putusan banding tersebut dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap alias _inkracht van gewijsde_. Hal itu tertuang dalam catatan Panitera Pengadilan Negeri Manado yang ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2022 oleh M. Abduh Abas, SH yang dikirimkan bersamaan dengan salinan putusan majelis hakim banding oleh Kejati Sulut kepada Arthur Mumu. Catatan itu berbunyi: Putusan Nomor 117/PID/2021/PT Mnd dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Desember 2021 berhubung terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menerima atau tidak mengajukan upaya hukum kasasi.


“Ini benar-benar sebuah kebiadaban hukum yang dipertontonkan dengan vulgar oleh oknum di lembaga-lembaga peradilan di Sulut itu. Bagaimana mungkin Arthur Mumu bisa melakukan upaya hukum kasasi ketika pemberitahuan tentang putusan hakim banding disampaikan kepadanya pada tanggal 31 Januari 2022 hanya melalui pesan WhatsApp oleh Kejati Sulut? Fakta ini mengindikasikan bahwa pihak pengadilan diduga kuat sengaja tidak memberitahukan terdakwa terkait putusan permohonan banding yang bersangkutan dan langsung memutuskan secara sepihak bahwa terdakwa menerima dan tidak melakukan perlawanan melalui upaya hukum kasasi. Ini benar-benar perlakuan sadis oknum aparat hukum terhadap warga negara menggunakan pedang hukum!” kata Ketum PPWI, Wilson Lalengke, mengomentari fenomena hukum acak-kadut itu beberapa waktu lalu.


Sejalan dengan pernyataan Lalengke, pengacara kondang Dolfie Rompas, SH, MH mengatakan bahwa putusan majelis hakim di tingkat banding terhadap kasus kriminalisasi wartawan Arthur Mumu tidak sah dan otomatis dapat dibatalkan demi hukum. “Suatu putusan yang nyata-nyata melanggar KUHAP, tidak sesuai prosedur, maka putusan tersebut cacat formil. Akibatnya, putusan itu dinyatakan tidak sah yang oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum,” tegas Rompas, 16 Februari 2022 lalu.


KUHAP, tambah Rompas, sudah memberikan ketentuan yang harus dipatuhi pada setiap tahapan proses hukum. Salah satunya adalah pemberian kesempatan kepada setiap orang yang berproses hukum di pengadilan untuk melakukan upaya-upaya hukum di setiap tingkatan peradilan untuk mendapatkan keadilan.


“Nah, ketika Arthur Mumu dihilangkan haknya untuk melakukan upaya banding karena pemberitahuan putusan sangat terlambat, bahkan terkesan tidak diberitahukan terlebih dahulu sebelum dinyatakan inkracht (berkekuatan hukum tetap – red), hal itu berarti ada tahapan hukum yang dilanggar oleh penyenggara peradilan yang mengadili kasus tersebut. Putusan banding atas wartawan Arthur Mumu jelas tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum,” tambah pengacara nasional yang cukup terkenal di ibukota ini.


Kedatangannya ke Jakarta, kata Arthur, adalah sebagai bentuk perlawanan atas putusan hakim PN Manado yang menetapkan dirinya bersalah padahal pelapor serta saksi pelapor tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Bahkan, selama proses hukum, sejak dari Polda Sulut hingga di meja peradilan, rekayasa hukum atas kasus ini sangat jelas dan terang-benderang.


“Saya punya rekaman pembicaraan telepon dengan Ridwan Sugianto terkait pernyataan pelapor ini yang telah melakukan negosiasi dengan oknum jaksa dan hakim yang menangani kasus saya ini,” ungkap Arthur.


Oleh karena itu, Arthur sangat berharap PPWI berkenan membantunya. Selain itu, dirinya juga berharap kepada para petinggi Mahkamah Agung di Jakarta dapat memberikan haknya sebagai warga negara yang diperlakukan sama hadapan hukum. “Saya percaya masih ada orang baik di Mahkamah Agung yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan untuk pencari keadilan seperti saya,” kata Arthur yakin.


Di tempat yang sama, Ujang Kosasih, SH, praktisi hukum dan Advokat pegiat keadilan DPN-PPWI, yang ditunjuk langsung oleh Ketum PPWI menjadi Ketua Team Pembela Wartawan Arthur Mumu, menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini menjadi asas dalam penerapan hukum, yakni setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama.


“Hal tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” tegas Ujang Kosasih, SH [4].


Selaku penerima kuasa hukum dari Arthur, tambah Ujang Kosasih, timnya berencana akan melakukan upaya hukum untuk korban kriminalisasi itu semaksimal mungkin serta melakukan perlawanan atas dugaan ketidak-beresan dalam penanganan hukum oleh para oknum penegak hukum di Sulawesi Utara.


“Ini industri hukum namanya. Jaksa Agung harus menggunakan kewenangannya dalam proses penuntutan. Bagi lembaga kejaksaan dikenal adanya asas oportunitas atau lebih dikenal dengan istilah deponering yang menjadi tugas dan kewenangan Jaksa Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf (c) UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang berbunyi: ‘Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum’,” bebernya [5].


Lebih jauh Ujang Kosasih menerangkan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang di tempat hukum tersebut berlaku. Sebaliknya, dari sisi hukum, bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah di muka hukum. "Jika ada pengecualian yang bersifat penyimpangan dan tidak sesuai dengan koridor hukum, maka hal tersebut mengkhianati konsep hukum," imbuhnya.


Terkait dengan kasus kriminalisasi wartawan Arthur dan banyak kasus serupa di negara ini, Ujang Kosasih menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap wartawan harus dihentikan seperti termaktub dalam Pasal 35 huruf (c) UU Nomor 16 tahun 2004 karena masuk dalam kategori kepentingan umum. “Selain itu, Pasal 50 KUHP juga menegaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, dalam kasus ini UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, tidak boleh dipidana,” tegas Ujang Kosasi menutup pernyataannya [6]. (TEAM/Mhmd)

COMMENTS
























Nama

(Lombok Tengah),470,(Praya Tengah,4,5erkini,1,a,1,Abepura,1,abu dhabi,5,Aceh,119,Aceh barat,1,aceh besar,4,Aceh singkil,28,ACEH TENGAH,3,aceh timur,7,Aceh Utara,8,adepura,1,adv,1,Aek Kanopan,3,agam(Sumbar),20,Ambon,2,Amuntai,1,anabas,1,anambas-kepri,16,ankara,1,ANTERO,1,anyer,1,Artikel,9,asahan,364,ASMAT,1,atambua,1,babakan,2,babel,1,badau(kalbar),2,badung,3,bagansiapiapi,2,Balai Karangan,1,balai pungut Pinggir,1,balai raja pinggir,2,balangan,1,Bali,27,Balikpapan,4,Banda Aceh,31,bandar lampung,59,Bandung,185,bandung barat,7,Banggai,2,Banggai Kepulauan,1,Bangka belitung,5,bangka selatan(babel),8,bangkalan,3,bangkinang,2,banjar,1,Banjarbaru,1,banjarmasin,8,Banjarnegara,2,bantaeng,1,banten,23,bantul,3,Banyumas,5,Banyuwangi,28,bappenas,6,barabai,1,BARABATU PANGKEP,1,Barelang,4,Barito Selatan,1,Barito utama,1,barito utara,1,barru,1,batam,738,batang,138,BATAVIA,1,Bathin Salopan,16,Bathinsolapan,1,Batu Ampar,4,Batu Panjang Rupat,4,batubara,40,Batunyala,1,beirut,1,bekas,1,Bekasi,55,belawan,4,belitang,1,belitung,2,belu,2,bengkalis,160,bengkayang,64,bengkulu,1,bengkulu utara,7,berastagi,1,BERAU,4,berita terkini,566,Bima,4,binjai,4,bintan,185,Bireuen,176,biru biru,1,bisnis,4,bitung,1,Blitar,2,BLORA,52,Bobong,1,Bogor,78,bojonegoro,1,bolmong,1,Bolmut,2,bondowoso,409,bone,2,boven digoel,1,boyolali,69,brandan barat,1,Brang Ene(Sumbawa Barat),10,brebes,9,BUKITTINGGI,24,bulukumba,1,BULUNGAN,1,buol,2,Business,1,Calang,1,Catatan RM,2,ciamis,9,Cianjur,83,cikalong,1,Cikampek,4,Cikarang,7,cikopo,1,cilacap,9,Cilegon,25,cimahi,4,Cirebon,40,dabo singkep,6,daera,3,Daerah,291,dairi,2,Deli Serdang,174,Denpasar,28,depok,149,dewan pers,1,DIY,5,dolok sanggul,1,Donggala,4,DPI,2,DPRD Bekasi,28,DPRD Kab. Bekasi,11,Dubai,6,dumai,28,dumaring,1,Dungun Baru Rupat,1,duri,9,duri barat,1,Duri(Mandau),86,Ekonomi,57,enrekang,1,entikong,43,galang,3,Garut,138,Geragai,1,Global,3,Gorontalo,198,Gowa,10,Gresik,30,grobogan,4,Gunung kidul,2,Gunung Meriah,1,gunung puyuh,1,gunung sitoli,2,Halmahera Barat,3,halmahera selatan,1,halmahera tengah,1,halmahera timur,1,hamparan perak,15,Hateng,1,Health Info,2,Humas Beltim,3,Humbahas,6,Hutan Panjang(Rupat),4,i,1,Indonesia,2,indragiri,1,Indramayu,8,Indrapura,1,informasi,1,INHIL,1,inhu,2,ini,1,Internasional,29,itali,1,jabar,10,Jagoi Babang,1,jakara,9,jakarta,2583,jakarta barat,16,jakarta timur,5,jakarta utara,1,jambi,4,Janapria(Lombok Tengah),14,jateng,4,Jatim,5,Jawa barat,110,Jawa tengah,6,Jawa Timur,10,Jayapura,39,Jeddah,1,Jember,348,Jembrana,1,Jeneponto,17,Jenggik Utara(Lombok timur),3,Jepara,7,Jogja,1,Johannesburg,1,jombang,1,kab,1,Kab Bandung,69,kab. Bandung,7,Kab. Bekasi,31,Kab. Langkat,281,Kab. Mimika,24,kab. musi rawas,141,Kab. Pekalongan,4,kab. pemalang,7,kab. polman,6,Kab. Seluma,43,kab. Subang,2,Kab. Wajo,5,kab.bandung,16,kab.bekasi,8,kab.bengkalis,52,kab.bogor,3,kab.keerom(Papua),3,kab.kubu,2,kab.kubu raya(kalbar),1115,Kab.Nganjuk,50,kab.pemalang,3,Kab.Semarang,2,kab.sintang,142,kab.Tangerang,3,kab.Tegal,78,Kabar Rohul,2,Kabupaten Bireuen-Aceh,26,Kabupaten Pelalawan,1,kalbar,118,Kalembu Kaha(NTT),1,kalideres,1,kalimantan barat,18,kalimantan selatan,2,kalimantan timur,1,kalimantan utara,1,KALSEL,3,Kalteng,15,Kaltim,9,kaltra,2,kampar,53,Kandangan,1,Kao Teluk,1,KAPUAS,6,Kapuas Hulu,46,karanganyar,2,karangasem,5,Karawang,55,Karimun-Kepulauan Riau,205,karo,2,Katingan,20,kaur,2,Kayong Utara,6,kayuagung,2,Kebumen,1,kediri,20,Keerom,2,Kementerian PPN/Bappenas,89,kendari,4,KENDARI(SULTRA),37,kepri,118,keprri,5,Keranji paidang,1,Keruak(Lombok Timur),2,kerumak,1,ketapang,128,klaten,57,klungkung,4,kolaka timur,2,konawe,2,kota bima,1,kota pekalongan,4,Kotabumi,1,kotawaringin barat,1,Kotawaringin Timur,1,kotim,1,koto tengah,1,koyang utara,1,Kuala Behe,6,Kuala kapuas,11,kuala lumpur,1,Kuala Pembuang,20,kualuh hulu,1,kubu raya,33,kudus,5,Kulim Bathinsolapan,2,Kuliner,3,kuningan,6,Kupang,12,Kutai Kartanegara,1,kutai timur,1,kutim,1,l,1,Lab. Wajo,1,labuhan bajo,2,labuhan batu,358,labuhan batu utara,3,labuhan haji,5,Labura,46,Labusel,12,lagoi,1,lagon,2,laguboti,1,lamboya (NTT),1,lamongan,3,lampok(sumbawa barat),1,lampung,55,Lampung Selatan,12,Lampung Tengah,404,lampung timur,7,lampung utara,36,lampura,6,landak,7,landak(Kalbar),322,lando(Terara Lombok Timur),1,langkat,27,langsa,1,Lantamal V,807,lantamal x,244,lawang kidul,2,lebak,23,lemo morut,1,lesung batu,1,Lhokseumawe,10,Lhoksukon,3,Limapuluh Kota,12,LINGGA,453,LOBOK TIMUR,1,LOMBOK,2,lombok barat,24,lombok tengah,84,Lombok timur,463,lombok utara,1,loteng,2,loteng(NTB),6,loteng),1,lubuk pakam,4,Lubuklinggau,81,Lumajang,38,Luwu,8,luwu timur,1,luwu utara,8,Luwuk Banggai,2,Maddaremmeng,1,Madina,2,Madiun,6,madura,1,magelang,4,magetan,1,Majalengka,611,majene,72,makassar,26,malaka,1,malang,7,malang selatan,1,Maluku,2,Maluku Utara,5,Mamberamo Raya,1,Mamuju,27,mamuju tengah,6,Manado,10,mancanegara,1,Mandau,4,Mandor,2,manduamas,1,Manemeng (Sumbawa Barat),4,manokwari,19,marindal,1,maroko,2,Maros,82,mataram,8,mataram(ntb),22,mateng,1,Medan,807,Melawi,6,MELAWI(KALBAR),184,meliau,1,Mempawah,35,Mengkopot,4,menjalin,38,merak,7,Merangin,1,meranti,10,Merauke,5,MESUJI,43,metro lampung,3,MEULABOH,3,Minahasa,1,mojokerto,7,Montong Gading (Lombok Timur),2,Morowali,9,Morowali Utara,3,morut,4,muara,2,Muara Basung Pinggir,4,Muara Enim(Sumsel),79,muara medak,5,muara tami,1,muara teweh,3,muba,20,Muko Muko,27,mukomuko,80,mukoq,1,Muna barat,1,Muna(Sultra),1,mura(sumbawa barat),1,MURATARA,166,murung jaya,1,murung raya,1,musi banyuasin,44,musirawas,47,Nabire,1,nagan raya,3,Nanga Mahap,1,Nanga Pinoh,2,Nasional,40,Natuna(Kepri),38,New York,1,News,187,ngabang,2,Nganjuk,29,Ngawi,2,nias selatan,6,NTB,35,nternasional,1,NTT,5,Nunukan,128,oku selatan,2,Oku Timur(Sumsel),15,Olahraga,1,opini,7,Otomotif,3,P.SUSU,13,Pacitan,1,padalarang,1,Padang,7,padang genting,1,padangsidempuan,13,pagaralam,2,pakpak,1,Palangka raya,43,Palas,1,Palas (Lampung Selatan),3,palelawan,7,Palembang,48,palimanan,1,palopo,2,palu,12,Pamekasan,2,pancur batu,4,Pandeglang,454,Pangandaran,25,Pangkal Pinang,6,pangkalan brandan,1,pangkalan bun,2,Pangkep,2,panyabungan,1,Papua,64,papua barar,2,papua barat,13,parapat,3,Parepare,3,Parimo,9,Pariwisata,31,pasaman barat,2,pasangkayu,9,Pasuruan,5,pati,2,Payakumbuh,2,pekalongan,42,Pekanbaru,344,pelalawan,1,Pemkab Bekasi,17,PemkaPelalawan,1,Pemkot Bekasi,1,PEN Sdm,1,Pendidikan,51,Pengumuman,8,peristiwa,75,pesawaran,4,Pessel,2,Pidie,1,pidie jaya,2,Pilkada,6,pinggir,7,pinrang,14,polda kalbar,1,Polda Kalteng,3,Polewalimamdar,1,Polewalimandar,3,Polhukam,158,politik,13,Polman Sulbar,32,polres Pekalongan,248,polres Sekadau,488,Polsek Belitang,21,Polsek Belitang Hulu,3,polsek Sekadau,3,Polsek Sekadau Hilir,5,Polsek Sekadau Hulu,6,Ponorogo,5,Pontianak,13,pontianak(kalbar),604,porsea,1,Poso,2,praya,3,pringsewu,126,Probolinggo,1,prov. Aceh,1,Prov.Papua,1,pulang pisau,3,Pulau Berhala,1,puplis,1,Purwakarta,67,purwokerto,1,Purworejo,2,puspenerbal,1,putussibau,4,Pyongyang,1,q,1,rabat,2,rada,2,radar metro,905,ragam,5,rambah samo,2,ranai.,2,Randublatung,3,rantau rasau,1,Rasau Jaya,2,Regional,31,rejang lebong,3,Rembang,1,Riau,35,rimo,1,Rohil,5,ROHUL,7,rokan hilir,5,Rokan Hulu,504,rote ndao,31,rundeng,1,rupat,68,rupat utara,78,Sabas,1,saham,1,sakra barat,2,Sakra(Lombok Timur),4,Salatiga,2,samalanga,1,samarinda,10,sambas,80,samosir,2,sampang,108,sampit,6,sanana,47,sanggau,577,sangkar,1,satbrimob,1,Sebanga Pinggir,2,sebangki,11,sekadau,96,Sekadau Hilir,7,Sekadau Hulu,1,sekayam,14,selayar,1,selebritis,8,selong,4,selopan,4,seluma,5,Seluma Utara,1,Semarang,29,Sengah Temila,3,seputihbanyak,1,serang,169,serdang bedagai,5,siak,15,siak hulu,1,siantar,3,sibolga,3,sidas,2,sidikalang,2,Sidoarjo,25,sidrap,1,Sigi,23,silangit,1,Simalungun,217,simeule,1,singaraja,1,singkawang,59,singkil,9,Sinjai,1,sintang,85,situbondo,9,slawi,2,Sleman,4,solapan,1,solo,6,Solok,1,Solok selatan,1,sopeng,1,Soppeng,3,sorong,9,sorong selatan,18,sragen,38,stabat,27,subang,35,subulussalam,157,suka Makmue,1,Sukabumi,157,sukoharjo,16,sukowono,1,Sulawesi Selatan,2,sulbar,3,sulsel,21,sULTENG,6,sultra,3,Sulut,2,Sumba Barat(NTT),8,sumbar,8,sumbawa,1,sumbawa barat,8,Sumedang,5,Sumenep,100,Sumsel,8,sumut,8,sungai kakap,3,SUNGAI RAYA,1,Surabaya,72,surakarta,21,surakata,2,tabanan,1,takalar,1,talang muandau,3,Taliabu.,43,talisayan,2,taliwang(Sumbawa Barat),8,tambang,1,tana tidung,4,tanah datar,1,tanah jawa,2,tandem hilir,1,tangerang,32,Tangerang Selatan,7,tanggamus,3,Tanjabtim,24,Tanjung agung,1,tanjung balai,2,tanjung batu,2,TANJUNG MEDANG,9,tanjung morawa,9,TANJUNG PINANG,3,tanjung pinang (Kepri),717,tanjung punak,5,tanjung selor,3,tanjung uban,26,TANJUNGPINANGKEPRI,1,Tapanuli Selatan,1001,tapteng,2,TAREMPA(KEPRI),2,Tasikmalaya,101,tayan hilir,1,tayan hulu,3,tebing tinggi,371,tebingtinggi,26,Technology,12,Teekini,4,tegal,18,Tekini,4,teluk kapuas,1,temajuk,4,temanggung,1,Terikini,1,Terindikasi,1,Terintegrasi,1,Terjini,1,Terk,1,TERKI,2,Terki i,4,Terkibi,1,Terkiji,1,Terkiki,1,Terkimi,2,Terkin,8,Terkini,25569,TERKINIM,3,Terkinj,1,Terkink,1,Terkino,7,Terkinu,2,Terkirni,1,Terkuni,1,Termini,4,Ternate,2,ternate selatan,1,Tertkini,1,Tetkini,1,tigaraksa,1,timika,9,toba,8,tolikara,1,Tolitoli,12,toraja utara,1,trenggelek,8,Trkini,1,Trrkini,2,Tubaba,2,tubabar,1,tuban,1,tulang bawang,77,Tulang Bawang Barat,16,tulang bawang barat (lampung),9,Tulangbawang,18,tulungagung,1,Twrkini,1,ujung batu,2,Waibakul-NTT,1,Waikabubak(NTT),5,wakatobi,1,Walla Ndimu(NTT),3,wamena,1,Way Kanan,371,Wonogiri,2,Wonosobo,1,Yogyakarta,23,
ltr
item
Radar Metro: PPWI Nasional Siapkan Pendampingan Hukum bagi Korban Kriminalisasi Arthur Mumu
PPWI Nasional Siapkan Pendampingan Hukum bagi Korban Kriminalisasi Arthur Mumu
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_ee8VCeDibke20GksZMa4U6MM2r3hZxzI27mgdT3zbEG7NiSu8X5TrbpbezxrcUXJlAht3IUwc07-sWADNg-9HV0ATGY0ihM1sAERHzyYvKU90UuZ_lsWEw4k6l_wz2XP8XxahwRlzLg30w-m5WaMmfkqGPS-rwHQjWLq6DyF9KC1Fjbz2bm260LE=s320
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_ee8VCeDibke20GksZMa4U6MM2r3hZxzI27mgdT3zbEG7NiSu8X5TrbpbezxrcUXJlAht3IUwc07-sWADNg-9HV0ATGY0ihM1sAERHzyYvKU90UuZ_lsWEw4k6l_wz2XP8XxahwRlzLg30w-m5WaMmfkqGPS-rwHQjWLq6DyF9KC1Fjbz2bm260LE=s72-c
Radar Metro
http://www.radarmetro.net/2022/02/ppwi-nasional-siapkan-pendampingan.html
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/2022/02/ppwi-nasional-siapkan-pendampingan.html
true
9158309300093259471
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy