PWI : Menghukum Wartawan Asrul Ancaman Nyata Kemerdekaan Pers

Jakarta,RM Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palopo, Selasa (23/11) memutuskan jurnalis _berita.news_  Muhamad Asrul bersalah dengan pida...


Jakarta,RM

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palopo, Selasa (23/11) memutuskan jurnalis _berita.news_  Muhamad Asrul bersalah dengan pidana penjara 3 bulan penjara, dalam nomor perkara 46/Pid.Sus/2021/PN Plp. Meskipun vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni pidana 1 tahun penjara karena dituduh melanggar Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun putusan majelis ini jelas menjadi pukulan telak bagi kemerdekaan pers di Indonesia. 


Ketua PWI Bidang Pembelaan PWI Pusat H Oktap Riyadi SH menyesalkan putusan hakim tersebut. Ia menilai PN kota Palopo tidak mempertimbangkan Dewan Pers (DP) dan itu mencederai kebebasan pers. “Ini artinya sama saja tidak menghargai dewan pers. Rekomendasi  DP dianggap angin lalu. Seharusnya dewan hakim mempertim-

bangkan Rekomendasi DP. Rekomendasi DP menyatakan tulisan Asrul merupakan produk jurnalis,” ujar Oktav, Kemarin sore.


Menurut Oktap yang bisa diadili itu bila postingan bersifat pribadi atau sifatnya bukan Berita baru bisa diadili sesuai UU ITE. Seharusnya sejak awal Polisi bisa menghentikan perkara itu. Apalagi sudah ada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.13 Tahun 2008 tentang meminta keterangan saksi ahli. Dinyatakan bawa majelis hakim yang mengadili perkara delik pers harus meminta kesaksian ahli pers dalam mengambil keputusan. 


Hakim minta keterangan DP


Dalam SEMA itu menyatakan bahwa hakim bisa meminta keterangan saksi ahli Bidang pers. Dalam penanganan atau pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers. Hedaknya majelis mendengar dan meminta penjelasan dari saksi dari DP. Karena merekalah para ahli pers ini mengetahui seluk beluk tentang pers secara terori maupun praktek. 


Ketika hakim mendengarkan keterangan ahli pers, seharusnya majelis hakim membebaskan Asrul, artinya perkara ini tidak bisa diadili di pengadilan. Karya jurnalistik tidak bisa dipidana, tapi harus diselesaikan dan dimediasi di DP. “Vonis hakim PN Palopo preseden buruk terhadap kebebasan pers. Ini pukulan berat bagi wartawan dan secara tidak Langung mencoreng wajah kebebasan pers di negeri ini,” ujar Oktap Riyadi, Ketua Bisang pembelaan wartawan PWI Pusat.


Pertimbangan hakim 


Sebagaimana diketahui Dalam pertimbangan hakim yang dibacakan, menegaskan _berita.news_ dengan badan hukum PT. Aurora Media Utama telah memenuhi ketentuan Standar Perusahaan Pers yang diatur dalam UU Pers. Majelis hakim juga sekaligus menolak dakwaan jaksa yang menyebut berita yang ditulis Asrul dilakukan pada saat _berita.news_ sebelum adanya badan hukum, 10 Mei 2019. 


Menurut Majelis Hakim pengesahan badan hukum di Kemenkumham hanya terkait dengan tanggung jawab perdata atas perbuatan-perbuatan hukum para pendiri dalam mengelola perusahaan yang memiliki konsekwensi berbeda sebelum dan sesudah disahkan, dan selain pengesahan tersebut telah dalam proses pengajuan, badan hukum PT. Aurora Media Utama telah berdiri pada tanggal 15 April 2019.


Selanjutnya majelis Hakim juga beranggapan, _berita.news_ tetap merupakan media sebagaimana diatur dalam UU Pers meski belum terverifikasi di Dewan Pers. Verifikasi merupakan bagian dari komitmen perusahaan Pers yang bersedia meratifikasi Peraturan Dewan Pers dan melaksanakannya yakni Standar Perusahaan Pers, Standar Kompetensi Wartawan, Kode Etik Jurnalistik dan Standar Perlindungan Wartawan. Majelis hakim juga mengamini status Asrul sebagai wartawan meski belum mengantongi sertifikasi kompetensi wartawan. Dalam pertimbangannya, sertifikasi sama halnya verifikasi perusahaan pers yang dibuat untuk meningkatkan profesionalisme wartawan melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik . 


Majelis hakim dalam pertimbangannya juga menyebut berita-berita yang menjadi pokok perkara yang diadukan merupakan produk jurnalistik. Akan tetapi berita-berita tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik karena memuat berita yang tidak akurat, tidak berimbang, tidak ada konfirmasi, dan memuat opini yang cenderung menghakimi.  Seperti diketahui berita yang ditulis Asrul terkait dugaan tindak  pidana korupsi pada proyek PLTMH, Keripik Zaro, Pengadaan kandang ayam, Instalasi Pipa Telluwanua, Pembangunan Taman Kirab, Jalan Lingkar Barat dan Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo.


Asrul sendiri sebelumnya didakwa dengan pasal berlapis, yakni tuduhan penyebaran berita bohong (Pasal 14 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946); penyebaran informasi bermuatan kesusilaan (Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) UU ITE); dan pencemaran nama baik (Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE). Dua pasal dakwaan pertama dan kedua diketahui memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun sehingga di awal penetapan tersangka, Asrul langsung ditahan oleh Polda Sulsel sejak 30 Januari hingga 6 Maret 2020 (36 hari). Namun dalam putusan, hanya pasal terakhir yang dianggap memenuhi unsur pidana dengan ancaman di bawah lima tahun.

Selain itu, Dewan Pers sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh UU Pers untuk menilai produk pers dan mengupayakan penyelesaian sengketa pers telah mengeluarkan penilaian tertulis pada 10 Februari 2020.  Dewan Pers menyatakan bahwa ketiga tulisan Asrul merupakan produk jurnalistik sehingga meminta Kepolisian untuk memroses sengketa melalui Dewan Pers sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MOU/II/2017.


Berdasarkan fakta-fakta di atas, Koalisi Advokat untuk Kemerdekaan Pers dan Berekspresi berpendapat:


1. Vonis  3 Bulan Penjara yang dijatuhkan Majelis hakim kepada Jurnalis Asrul karna melakukan Penghinaan dan Pencamaran Nama baik  UU ITE, adalah Preseden buruk  bagi perlindungan Kemerdekaan Pers dan Demokrasi. Hakim telah mengakui dalam putusannya bahwa _berita.news_ sebagai media pers, Asrul sebagai wartawan, dan berita yang dipermasalahkan sebagai produk jurnalistik. Dalam hal yang dipersoalkan adalah Produk Jurnalistik maka pertanggungjawabannya ada pada penanggungjawab media, bukan individu jurnalis. Selain itu, jurnalis yang mengerjakan tugas jurnalistiknya dan menerbitkan produk jurnalistik semestinya tidak dapat dipidana karena menjalankan fungsi berdasarkan UU Pers dan jika mengacu pada SKB pedoman penerapan UU ITE, produk jurnalistik tidak merupakan delik dalam Pasal 27 ayat (3). 


2. Putusan ini juga  menjadi anomali di tengah kritik tajam dan terhadap UU ITE,  yang saat ini masuk dalam prolegnas untuk direvisi karena telah menelan banyak korban kriminalisasi termasuk jurnalis. Pemidanaan terhadap produk jurnalistik dengan UU ITE sebagai bukti tidak efektifnya penerbitan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi UU ITE. Sehingga pemerintah dan DPR mesti melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang bermasalah, dan bukan menambah pasal yang lebih berbahaya.


3. Penerapan pasal-pasal secara serampangan oleh aparat penegak hukum terhadap Asrul menimbulkan kesan adanya relasi asimetrik, dimana UU ITE dipakai oleh orang berkuasa untuk memenjarakan siapa saja.


4. Atas putusan tersebut Koalisi akan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Makassar.


*Koalisi Advokat Untuk Kemerdekaan Pers dan Berekspresi*

*(LBH Makassar, LBH Pers, SAFEnet)*


Narahubung:  

Ade Wahyudin (LBH Pers)

Abdul Azis Dumpa (LBH Makassar)

Muh. Arsyad (PaKUITE -SafeNet)

(LEPINUS LUMBAN TORUAN : Kaperwil Radar Metro Provinsi Kalbar)

COMMENTS



























Nama

(Lombok Tengah),233,(Praya Tengah,3,5erkini,1,a,1,abu dhabi,5,Aceh,118,Aceh barat,1,aceh besar,4,Aceh singkil,28,ACEH TENGAH,3,aceh timur,7,Aceh Utara,8,adepura,1,Aek Kanopan,3,agam(Sumbar),20,Ambon,1,Amuntai,1,anabas,1,anambas-kepri,15,ankara,1,ANTERO,1,anyer,1,Artikel,5,asahan,6,ASMAT,1,badau(kalbar),2,badung,3,bagansiapiapi,2,Balai Karangan,1,balai pungut Pinggir,1,balai raja pinggir,2,balangan,1,Bali,17,Balikpapan,4,Banda Aceh,28,bandar lampung,27,Bandung,145,bandung barat,5,Banggai,2,Banggai Kepulauan,1,Bangka belitung,5,bangkalan,3,bangkinang,2,banjar,1,Banjarbaru,1,banjarmasin,8,Banjarnegara,2,bantaeng,1,banten,16,bantul,3,Banyumas,5,Banyuwangi,24,bappenas,6,barabai,1,BARABATU PANGKEP,1,Barelang,4,Barito Selatan,1,Barito utama,1,barito utara,1,barru,1,batam,616,batang,137,BATAVIA,1,Bathin Salopan,16,Bathinsolapan,1,Batu Ampar,3,Batu Panjang Rupat,4,batubara,32,Batunyala,1,beirut,1,bekas,1,Bekasi,47,belawan,4,belitang,1,belitung,1,belu,1,bengkalis,160,bengkayang,57,bengkulu,1,bengkulu utara,7,berastagi,1,BERAU,4,berita terkini,566,Bima,3,binjai,3,bintan,172,Bireuen,176,biru biru,1,bisnis,4,bitung,1,Blitar,2,BLORA,41,Bobong,1,Bogor,66,bojonegoro,1,bolmong,1,Bolmut,2,bondowoso,67,bone,2,boven digoel,1,boyolali,8,Brang Ene(Sumbawa Barat),10,brebes,7,BUKITTINGGI,24,bulukumba,1,BULUNGAN,1,buol,2,Business,1,Calang,1,Catatan RM,2,ciamis,8,Cianjur,62,cikalong,1,Cikampek,2,Cikarang,7,cikopo,1,cilacap,9,Cilegon,25,cimahi,4,Cirebon,31,dabo singkep,4,daera,3,Daerah,291,dairi,2,Deli Serdang,43,Denpasar,22,depok,119,dewan pers,1,DIY,2,dolok sanggul,1,Donggala,4,DPI,2,DPRD Bekasi,28,DPRD Kab. Bekasi,11,Dubai,6,dumai,28,Dungun Baru Rupat,1,duri,9,duri barat,1,Duri(Mandau),86,Ekonomi,57,entikong,37,galang,1,Garut,126,Geragai,1,Global,3,Gorontalo,197,Gowa,10,Gresik,30,grobogan,2,Gunung kidul,1,Gunung Meriah,1,gunung puyuh,1,gunung sitoli,2,Halmahera Barat,3,halmahera selatan,1,halmahera tengah,1,halmahera timur,1,hamparan perak,11,Hateng,1,Health Info,2,Humas Beltim,3,Humbahas,6,Hutan Panjang(Rupat),4,Indonesia,2,indragiri,1,Indramayu,5,Indrapura,1,informasi,1,INHIL,1,inhu,2,ini,1,Internasional,29,itali,1,jabar,10,Jagoi Babang,1,jakara,5,jakarta,2136,jakarta barat,13,jakarta timur,1,jakarta utara,1,jambi,4,Janapria(Lombok Tengah),14,jateng,3,Jatim,5,Jawa barat,17,Jawa tengah,2,Jawa Timur,1,Jayapura,36,Jeddah,1,Jember,281,Jembrana,1,Jeneponto,15,Jenggik Utara(Lombok timur),3,Jepara,7,Jogja,1,Johannesburg,1,jombang,1,kab,1,Kab Bandung,69,kab. Bandung,7,Kab. Bekasi,31,Kab. Langkat,267,Kab. Mimika,24,kab. musi rawas,122,Kab. Pekalongan,4,kab. pemalang,7,kab. polman,6,Kab. Seluma,43,kab. Subang,2,Kab. Wajo,5,kab.bandung,12,kab.bekasi,5,kab.bengkalis,52,kab.bogor,3,kab.keerom(Papua),1,kab.kubu,2,kab.kubu raya(kalbar),945,Kab.Nganjuk,35,kab.pemalang,3,Kab.Semarang,2,kab.sintang,110,kab.Tangerang,3,kab.Tegal,78,Kabar Rohul,2,Kabupaten Bireuen-Aceh,26,Kabupaten Pelalawan,1,kalbar,96,Kalembu Kaha(NTT),1,kalideres,1,kalimantan barat,16,kalimantan selatan,2,kalimantan utara,1,KALSEL,2,Kalteng,15,Kaltim,8,kaltra,2,kampar,49,Kandangan,1,Kao Teluk,1,KAPUAS,6,Kapuas Hulu,37,karanganyar,2,karangasem,2,Karawang,51,Karimun-Kepulauan Riau,182,karo,2,Katingan,20,kaur,2,Kayong Utara,2,kayuagung,2,Kebumen,1,kediri,20,Keerom,2,Kementerian PPN/Bappenas,88,kendari,4,KENDARI(SULTRA),37,kepri,112,keprri,5,Keranji paidang,1,Keruak(Lombok Timur),2,kerumak,1,ketapang,26,klaten,53,klungkung,2,kota pekalongan,4,Kotabumi,1,kotawaringin barat,1,Kotawaringin Timur,1,kotim,1,Kuala Behe,6,Kuala kapuas,11,kuala lumpur,1,Kuala Pembuang,20,kualuh hulu,1,kubu raya,31,kudus,5,Kulim Bathinsolapan,2,Kuliner,3,kuningan,5,Kupang,12,Kutai Kartanegara,1,kutai timur,1,kutim,1,l,1,Lab. Wajo,1,labuhan bajo,2,labuhan batu,333,labuhan batu utara,3,labuhan haji,5,Labura,35,Labusel,12,lagoi,1,lagon,2,laguboti,1,lamboya (NTT),1,lamongan,3,lampok(sumbawa barat),1,lampung,39,Lampung Selatan,9,Lampung Tengah,242,lampung timur,1,lampung utara,35,lampura,5,landak,6,landak(Kalbar),215,lando(Terara Lombok Timur),1,langkat,13,langsa,1,Lantamal V,807,lantamal x,244,lawang kidul,2,lebak,23,lemo morut,1,lesung batu,1,Lhokseumawe,10,Lhoksukon,3,Limapuluh Kota,12,LINGGA,409,LOBOK TIMUR,1,LOMBOK,1,lombok barat,16,lombok tengah,83,Lombok timur,383,loteng,2,loteng(NTB),5,loteng),1,lubuk pakam,4,Lubuklinggau,57,Lumajang,35,Luwu,5,luwu timur,1,luwu utara,5,Luwuk Banggai,2,Maddaremmeng,1,Madina,1,Madiun,6,madura,1,magelang,3,magetan,1,Majalengka,486,majene,72,makassar,23,malang,3,Maluku,1,Maluku Utara,5,Mamberamo Raya,1,Mamuju,27,mamuju tengah,6,Manado,6,mancanegara,1,Mandau,4,Mandor,2,manduamas,1,Manemeng (Sumbawa Barat),4,manokwari,15,marindal,1,maroko,2,Maros,82,mataram,8,mataram(ntb),12,mateng,1,Medan,641,Melawi,6,MELAWI(KALBAR),178,meliau,1,Mempawah,32,Mengkopot,4,menjalin,38,merak,4,Merangin,1,meranti,10,Merauke,2,MESUJI,43,metro lampung,3,MEULABOH,3,Minahasa,1,mojokerto,6,Montong Gading (Lombok Timur),2,Morowali,7,Morowali Utara,2,morut,4,muara,2,Muara Basung Pinggir,4,Muara Enim(Sumsel),79,muara medak,5,muara tami,1,muara teweh,3,muba,19,Muko Muko,27,mukomuko,80,mukoq,1,Muna barat,1,Muna(Sultra),1,mura(sumbawa barat),1,MURATARA,166,murung jaya,1,murung raya,1,musi banyuasin,40,musirawas,28,Nabire,1,nagan raya,3,Nanga Mahap,1,Nanga Pinoh,2,Nasional,40,Natuna(Kepri),35,New York,1,News,187,ngabang,2,Nganjuk,12,Ngawi,2,nias selatan,5,NTB,25,nternasional,1,NTT,3,Nunukan,117,oku selatan,2,Oku Timur(Sumsel),14,Olahraga,1,opini,7,Otomotif,3,P.SUSU,12,Pacitan,1,padalarang,1,Padang,4,padang genting,1,padangsidempuan,13,Palangka raya,43,Palas,1,Palas (Lampung Selatan),3,palelawan,6,Palembang,43,palimanan,1,palopo,1,palu,11,Pamekasan,1,Pandeglang,444,Pangandaran,20,Pangkal Pinang,4,pangkalan brandan,1,pangkalan bun,2,Pangkep,1,panyabungan,1,Papua,59,papua barar,2,papua barat,11,parapat,1,Parepare,2,Parimo,7,Pariwisata,31,pasangkayu,9,Pasuruan,5,Payakumbuh,1,pekalongan,42,Pekanbaru,321,pelalawan,1,Pemkab Bekasi,17,PemkaPelalawan,1,Pemkot Bekasi,1,PEN Sdm,1,Pendidikan,51,Pengumuman,8,peristiwa,75,Pessel,2,Pidie,1,pidie jaya,2,Pilkada,6,pinggir,7,pinrang,11,polda kalbar,1,Polda Kalteng,3,Polewalimamdar,1,Polewalimandar,3,Polhukam,158,politik,13,Polman Sulbar,32,polres Pekalongan,248,polres Sekadau,488,Polsek Belitang,21,Polsek Belitang Hulu,3,polsek Sekadau,3,Polsek Sekadau Hilir,5,Polsek Sekadau Hulu,6,Ponorogo,4,Pontianak,13,pontianak(kalbar),388,porsea,1,Poso,2,praya,3,pringsewu,86,Probolinggo,1,prov. Aceh,1,Prov.Papua,1,pulang pisau,3,Pulau Berhala,1,puplis,1,Purwakarta,18,purwokerto,1,Purworejo,1,puspenerbal,1,putussibau,4,Pyongyang,1,q,1,rabat,2,rada,2,radar metro,904,ragam,5,rambah samo,2,ranai.,2,Randublatung,3,Rasau Jaya,2,Regional,31,rejang lebong,3,Rembang,1,Riau,32,rimo,1,Rohil,5,ROHUL,7,rokan hilir,3,Rokan Hulu,361,rote ndao,31,rundeng,1,rupat,68,rupat utara,78,Sabas,1,saham,1,sakra barat,2,Sakra(Lombok Timur),4,Salatiga,2,samalanga,1,samarinda,10,sambas,67,sampang,76,sampit,6,sanana,47,sanggau,413,satbrimob,1,Sebanga Pinggir,2,sebangki,11,sekadau,91,Sekadau Hilir,7,Sekadau Hulu,1,sekayam,11,selebritis,8,selong,3,selopan,4,seluma,5,Seluma Utara,1,Semarang,23,Sengah Temila,2,seputihbanyak,1,serang,152,serdang bedagai,5,siak,15,siak hulu,1,siantar,2,sidas,2,Sidoarjo,23,sidrap,1,Sigi,23,Simalungun,186,simeule,1,singkawang,47,singkil,8,Sinjai,1,sintang,48,slawi,2,Sleman,4,solapan,1,solo,6,Solok,1,Solok selatan,1,Soppeng,2,sorong,6,sorong selatan,18,sragen,2,stabat,27,subang,28,subulussalam,154,suka Makmue,1,Sukabumi,116,sukoharjo,7,Sulawesi Selatan,2,sulbar,3,sulsel,16,sULTENG,6,sultra,3,Sulut,1,Sumba Barat(NTT),8,sumbar,8,sumbawa,1,sumbawa barat,8,Sumedang,5,Sumenep,97,Sumsel,6,sumut,6,sungai kakap,3,SUNGAI RAYA,1,Surabaya,57,surakata,1,tabanan,1,takalar,1,talang muandau,3,Taliabu.,43,taliwang(Sumbawa Barat),8,tambang,1,tana tidung,2,tanah datar,1,tanah jawa,2,tangerang,27,Tangerang Selatan,5,tanggamus,3,Tanjabtim,17,Tanjung agung,1,tanjung balai,1,tanjung batu,2,TANJUNG MEDANG,9,tanjung morawa,4,TANJUNG PINANG,3,tanjung pinang (Kepri),649,tanjung punak,4,tanjung selor,3,tanjung uban,26,TANJUNGPINANGKEPRI,1,Tapanuli Selatan,1001,tapteng,2,TAREMPA(KEPRI),2,Tasikmalaya,56,tayan hilir,1,tayan hulu,3,tebing tinggi,317,Technology,12,Teekini,4,tegal,18,Tekini,3,teluk kapuas,1,temajuk,4,Terikini,1,Terindikasi,1,Terintegrasi,1,Terjini,1,Terk,1,TERKI,2,Terki i,3,Terkimi,1,Terkin,5,Terkini,20815,TERKINIM,3,Terkino,7,Terkinu,1,Terkirni,1,Terkuni,1,Termini,4,Ternate,2,ternate selatan,1,Tertkini,1,tigaraksa,1,timika,9,toba,2,tolikara,1,Tolitoli,12,toraja utara,1,trenggelek,7,Trrkini,1,Tubaba,2,tubabar,1,tulang bawang,76,Tulang Bawang Barat,16,tulang bawang barat (lampung),9,Tulangbawang,18,tulungagung,1,ujung batu,2,Waibakul-NTT,1,Waikabubak(NTT),5,Walla Ndimu(NTT),3,wamena,1,Way Kanan,331,Wonosobo,1,Yogyakarta,21,
ltr
item
Radar Metro: PWI : Menghukum Wartawan Asrul Ancaman Nyata Kemerdekaan Pers
PWI : Menghukum Wartawan Asrul Ancaman Nyata Kemerdekaan Pers
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEicMzP0icVTf8yn2cyVrZncb2cJb6S38nyPzAuNmBGltvLmw1X6T7OztqkItLBiLRCN5AsztZ5Wnzj7IQPFhNuhdgLNP_n6YohryaSFebtZ7TWZAWJEYCHlb05rMh3sJD-F47bA50NKsMxST7K-5GQwb6NW5UlnABkBW8QNbk4HHSJ6cEOTBcQv9JH4Xg=s320
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEicMzP0icVTf8yn2cyVrZncb2cJb6S38nyPzAuNmBGltvLmw1X6T7OztqkItLBiLRCN5AsztZ5Wnzj7IQPFhNuhdgLNP_n6YohryaSFebtZ7TWZAWJEYCHlb05rMh3sJD-F47bA50NKsMxST7K-5GQwb6NW5UlnABkBW8QNbk4HHSJ6cEOTBcQv9JH4Xg=s72-c
Radar Metro
http://www.radarmetro.net/2021/11/pwi-menghukum-wartawan-asrul-ancaman.html
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/2021/11/pwi-menghukum-wartawan-asrul-ancaman.html
true
9158309300093259471
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy