Prades Diminta Undur Diri, Doni : Kades Teluklada Kami Panggil

Pandeglang, RM Munculnya informasi adanya sejumlah perangkat desa (Prades) Desa Teluk Lada Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang yang dimint...

Pandeglang, RM

Munculnya informasi adanya sejumlah perangkat desa (Prades) Desa Teluk Lada Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang yang diminta mengundurkan diri oleh H. Efendi Hidayat selaku Kepala Desa Teluklada ditanggapi serius oleh Doni Hermawan Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Baca juga : 

https://www.radarnusantara.com/2021/11/diguncang-prahara-kades-teluklada-minta.html

"Hari Senin (22/11/2021) kita akan panggil keduanya (Kades dan Prades*red). Akan kami selesaikan di Kantor," ungkapnya Doni Hermawan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Sabtu (20/11/21).

Menurut Doni Hermawan bahwa Kades terpilih jelas tak bisa mengganti Prades sesukanya. Hal itu melanggar aturan yang berlaku, dan nantinya mengganggu roda Pemerintahan Desa yang sudah berjalan dengan baik.

“Kades terpilih tidak bisa memberhentikan Perangkat Desa seenaknya. Hal itu, diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,” terang Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang.

Jika tetap dilakukan, tegas Doni, Kades terpilih dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara hingga pemberhentian permanen. Sebab katanya, tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berlaku.

Karenanya, Doni mewanti-wanti kepada seluruh Kades terpilih, jangan sampai melakukan tindakan tersebut. Sebab ada proses dan mekanisme yang diatur Undang-Undang dan Peraturan lainnya, untuk memberhentikan Perangkat Desa tersebut.

Menurutnya, sesuai aturan Perangkat Desa dapat diberhentikan, jika usianya genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

“Atau karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan sesuai aturan yang berlaku, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,” terangnya.

Perlu diketahui, kata Doni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah membuat Surat Edaran (SE) Nomor 141/426u/SJ, sifat penting yang mengingatkan dan melarang Kades terpilih melakukan tindakan memberhentikan Perangkat Desa," pungkasnya. (Wan).