Oknum Imigrasi Kabupaten Morowali "SR" Tantangi Wartawan

Morowali,RM Pada tanggal 15 Maret 2021 sejumlah wartawan mendatangi kantor imigrasi Kab. Morowali, Sulawesi Tengah untuk meminta konfirmasi ...


Morowali,RM

Pada tanggal 15 Maret 2021 sejumlah wartawan mendatangi kantor imigrasi Kab. Morowali, Sulawesi Tengah untuk meminta konfirmasi kepada bidang yang berwenang terkait kedatangan WNA sebanyak 3 mini bus di kantor imigrasi.

Yang mengherankan, pernyataan yang di lontarkan oknum ASN di kantor imigrasi Morowali inisial SR kepada sejumlah wartawan yang hendak melakukan konfirmasi atas kedatangan TKA senyak 3 mobil mini bus.


Apa yang merasuki SR oknum ASN hingga mengeluarkan pernyataan dan menyinggung profesi wartawan “saya tidak takut wartawan” cetus SR dengan nada tinggi.

Padahal kedatangan para wartawan ini, bukan menakut-nakuti atau minta di takuti kedatangn pemburu berita ini, untuk konfirmasi agar pemberitaan yang akan terekspos di muat berimbang sesuai UU Pers no. 40 tahun 99.


Oknum SR pun datang menemui para wartawan terjadi komunikasi, pencari berita dengan SR di area ruang tunggu kantor imigrasi dalam posisi berdiri.


Yang berwenang memberikan keterangan ada keluar daerah, SR mengaku bahwa hanya dua orang pegawai organik yang sedang berada di kantor SR dan satu orang ada dalam ruangan. SR bersedia memberikan keterangan dengan catatan tidak menyebutkan namanya sesuai permintaan SR.


Wawancara pun terjadi dan berjalan normal, satu persatu pertanyaan yang di sodorkan sejumlah wartawan masih di jawab dengan elegan dan bersahabat.


Namun di akhir perbincangan, ketika salah seorang wartawan menanyakan namanya, secara spontanitas SR naik pitam, mengeluarkan kalimat yang seharusnya tidak patut di sampaikan seorang pelayan masyarakat (Abdi Rakyat. Red)


“Saya tidak takut wartawan, saya lama kenal dengan wartawan, saya tau dengan wartawan, saya tidak takut wartawan”. Ucap SR berulang-ulang, apa maksud dan tujuannya di keluarkan pernyataan itu.


Untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan para wartawan yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Jurnalis Morowali tidak terpancing membiarkan SR berceloteh meluapkan kata-kata sesukanya. Salah seorang wartawan sudah meluruskan maksud di tanyakan nama si SR. Tetapi tak di gubris, masih terus berceloteh, ya silahkan bicara sebatas kalimat yang di sampaikan seorang wartawan kepada SR untuk menenangkan.


Melihat situasi sudah tidak bersahabat, sejumlah wartawan memutuskan untuk bergegas tinggalkan kantor imigrasi Morowali menghindar hal-hal yang tidak di inginkan.

Atas kejadian ini sejumlah wartawan bersepakat akan menyampaikan peristiwa ini secara resmi lewat kelembagaan organisasi lokal Morowali yaitu Persatuan Jurnalis Morowali ( Perstajam) dan kemungkinan akana di samapikan ke Organisasi Wartwan Nasiolan untuk meminta pertanggung jawaban si oknum ASN inisial SR termasuk pimpinan Kantor Imigrasi secara institusi.


Kalau tidak ada salah memang tidak takut dengan wartawan, tetapi ketika ada yang di rasa penyimpangan pasti ada perasaan ragu-ragu itu jalas.

Tugas para jurnalis mencari, mengola berita, dan mengekspos, wartawan yang bertugas di seluruh pelosok Indonesia ini, telah banyak berkonstribusi dalam menayangkan berita tingakt popularitas baik dari segi perkembangan pembangunan serta terkenalnya suatu daerah serta promosi lainnya yang menjadi fakta saat ini adalah kinerja para jurnalis (wartawan).

(Lepinus Lumbantoruan)

Gunakan Peraturan DP, Pemda Menyalahi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan


Penggunaan atau pencantuman Peraturan Dewan Pers Nomor :03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers sebagai dasar dalam dalam pengelolaan APBD untuk kegiatan pengadaan barang/jasa publikasi, iklan reklame pada Media Cetak, Elektronik, dan Media Baru (Media Online), dan atau penyusunan Peraturan Kepala Daerah adalah merupakan kesalahan fatal yang harus segera dihentikan, karena hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminisrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.


Pernyataan tegas itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi pada Rabu, (17/3/2021), menyusul maraknya kebijakan Pemerintah Daerah yang merugikan media terkait syarat kontrak kerja sama media dan Pemda.  Menurut Mandagi, UU Administrasi Pemerintahan Pasal 5 huruf a secara tegas menyebutkan, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas legalitas. Dan pada Pasal 9 Ayat (3) disebutkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. 


“Dengan demikian, setiap keputusan atau kebijakan pemerintah yang menggunakan atau mencantumkan Peraturan Dewan Pers sebagai salah satu dasar keputusan atau kebijakan pemerintah akan menjadi cacat hukum karena Peraturan Dewan Pers bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan karena tidak masuk dalam Lembaran Negara,” urainya. 


Lebih lanjut dikatakan, Peraturan Dewan Pers itu di dalamnya mengatur tentang : Penanggungjawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama; dan Perusahaan Pers menyertakan wartawannya untuk melakukan uji kompetensi. Hal itu, menurut Mandagi,  sagat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257).  


“Bagaimana mungkin pemerintah mewajibkan penanggungjawab media harus memiliki kompetensi wartawan utama yang diperoleh dari kegiatan illegal dan menyalahi peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam menyusun peraturan dan kebijakan. Jika kebijakan atau peratiran tersebut dipaksakan maka justeru akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya. 


Atas dasar itu juga, Mandagi mengungkapkan, pihaknya sudah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada para Gubernur, Walikota, dan Bupati se Indonesia sebagai saran dan masukan agar setiap Kepala Daerah menghindari penggunaan atau pencantuman Peraturan Dewan Pers Tentang Standar Perusahaan Pers sebagai dasar dalam dalam pengelolaan APBD untuk kegiatan pengadaan barang/jasa publikasi, iklan reklame pada Media Cetak, Elektronik, dan Media Baru (Media Online).


Surat ini bisa digunakan oleh seluruh media yang merasa didiskriminasi oleh kebijakan pemerintah daerah terkait kerja sama media yang mewajibkan verifikasi media DP dan pimred media harus memiliki kompetensi wartawan utama. “Silahkan surat dari DPP SPRI  diteruskan atau diserahkan ke pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan kerja sama media menggunakan peraturan DP, agar nantinya tidak ada lagi kebijakan Pemerintah Daerah melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merugikan media,” imbuhnya.   ***

( Lepinus Lumbantoruan-Kaperwil Radar Metro Provinsi Kalimantan Barat )

COMMENTS

Nama

(Lombok Tengah),104,(Praya Tengah,3,5erkini,1,a,1,Aceh,116,Aceh barat,1,Aceh singkil,26,ACEH TENGAH,3,aceh timur,5,Aceh Utara,8,adepura,1,agam(Sumbar),17,Ambon,1,Amuntai,1,anambas-kepri,15,ANTERO,1,Artikel,2,asahan,2,ASMAT,1,badau(kalbar),1,badung,1,bagansiapiapi,2,Balai Karangan,1,balai pungut Pinggir,1,balai raja pinggir,2,balangan,1,Bali,9,Balikpapan,2,Banda Aceh,28,bandar lampung,11,Bandung,84,Banggai,2,Banggai Kepulauan,1,Bangka belitung,5,bangkinang,1,Banjarbaru,1,banjarmasin,6,Banjarnegara,2,banten,11,Banyumas,5,Banyuwangi,20,bappenas,6,barabai,1,BARABATU PANGKEP,1,Barito utama,1,barito utara,1,barru,1,batam,447,batang,137,BATAVIA,1,Bathin Salopan,13,Batu Ampar,2,Batu Panjang Rupat,4,batubara,14,Batunyala,1,beirut,1,bekas,1,Bekasi,42,belawan,3,belitang,1,bengkalis,160,bengkayang,39,bengkulu utara,6,berastagi,1,BERAU,4,berita terkini,566,Bima,1,binjai,3,bintan,112,Bireuen,176,bisnis,4,Blitar,1,BLORA,39,Bobong,1,Bogor,35,bojonegoro,1,bolmong,1,Bolmut,2,bondowoso,63,boven digoel,1,boyolali,3,Brang Ene(Sumbawa Barat),10,brebes,7,BUKITTINGGI,19,BULUNGAN,1,buol,2,Business,1,Calang,1,Catatan RM,1,ciamis,5,Cianjur,23,Cikampek,1,Cikarang,7,cikopo,1,cilacap,9,Cilegon,7,cimahi,3,Cirebon,20,dabo singkep,1,daera,3,Daerah,291,dairi,1,Deli Serdang,5,Denpasar,7,depok,75,dewan pers,1,Donggala,4,DPI,2,DPRD Bekasi,28,DPRD Kab. Bekasi,11,dumai,22,Dungun Baru Rupat,1,duri,8,duri barat,1,Duri(Mandau),75,Ekonomi,57,entikong,29,Garut,88,Geragai,1,Global,3,Gorontalo,196,Gowa,4,Gresik,10,Gunung kidul,1,Gunung Meriah,1,gunung puyuh,1,gunung sitoli,1,Halmahera Barat,1,hamparan perak,8,Health Info,2,Humas Beltim,3,Humbahas,5,Hutan Panjang(Rupat),4,Indonesia,1,Indramayu,3,informasi,1,INHIL,1,inhu,2,ini,1,Internasional,29,itali,1,jabar,3,Jagoi Babang,1,jakara,3,jakarta,1359,jakarta barat,9,jambi,2,Janapria(Lombok Tengah),14,jateng,2,Jatim,2,Jawa barat,2,Jawa tengah,2,Jayapura,20,Jember,76,Jembrana,1,Jeneponto,5,Jenggik Utara(Lombok timur),3,Jepara,7,Jogja,1,Johannesburg,1,kab,1,Kab Bandung,69,kab. Bandung,7,Kab. Bekasi,31,Kab. Langkat,250,Kab. Mimika,24,kab. musi rawas,116,Kab. Pekalongan,4,kab. pemalang,7,kab. polman,6,Kab. Seluma,43,kab. Subang,2,Kab. Wajo,2,kab.bandung,3,kab.bengkalis,37,kab.keerom(Papua),1,kab.kubu,2,kab.kubu raya(kalbar),610,kab.pemalang,3,Kab.Semarang,2,kab.sintang,28,kab.Tangerang,2,kab.Tegal,78,Kabar Rohul,2,Kabupaten Bireuen-Aceh,26,Kabupaten Pelalawan,1,kalbar,59,Kalembu Kaha(NTT),1,kalideres,1,kalimantan barat,14,kalimantan selatan,1,KALSEL,1,Kalteng,12,Kaltim,4,kampar,45,Kandangan,1,Kao Teluk,1,KAPUAS,3,Kapuas Hulu,9,karanganyar,2,karangasem,1,Karawang,44,Karimun-Kepulauan Riau,141,Katingan,19,kaur,2,Kayong Utara,2,Kebumen,1,Keerom,2,Kementerian PPN/Bappenas,79,kendari,4,KENDARI(SULTRA),35,kepri,111,keprri,5,Keranji paidang,1,Keruak(Lombok Timur),2,kerumak,1,ketapang,8,kota pekalongan,4,Kotabumi,1,kotawaringin barat,1,Kotawaringin Timur,1,Kuala Behe,5,Kuala kapuas,11,kuala lumpur,1,Kuala Pembuang,20,kubu raya,30,kudus,4,Kulim Bathinsolapan,2,Kuliner,3,kuningan,1,Kupang,5,Kutai Kartanegara,1,kutim,1,l,1,Lab. Wajo,1,labuhan batu,250,labuhan batu utara,3,labuhan haji,3,Labura,26,Labusel,6,lagon,2,lamboya (NTT),1,lamongan,2,lampok(sumbawa barat),1,lampung,20,Lampung Selatan,7,Lampung Tengah,38,lampung utara,31,lampura,5,landak,6,landak(Kalbar),14,lando(Terara Lombok Timur),1,langkat,11,langsa,1,Lantamal V,807,lantamal x,244,lebak,6,lemo morut,1,lesung batu,1,Lhokseumawe,10,Lhoksukon,3,Limapuluh Kota,8,LINGGA,335,LOBOK TIMUR,1,LOMBOK,1,lombok barat,12,lombok tengah,82,Lombok timur,280,loteng,2,loteng(NTB),5,loteng),1,lubuk pakam,2,Lubuklinggau,33,Lumajang,35,Luwu,3,luwu timur,1,luwu utara,1,Luwuk Banggai,2,Maddaremmeng,1,Madina,1,Madiun,4,magelang,2,magetan,1,Majalengka,361,majene,72,makassar,22,malang,3,Maluku Utara,2,Mamberamo Raya,1,Mamuju,16,mamuju tengah,5,Manado,2,mancanegara,1,Mandau,3,Mandor,1,Manemeng (Sumbawa Barat),4,manokwari,11,marindal,1,maroko,2,Maros,82,mataram,8,mataram(ntb),11,mateng,1,Medan,277,Melawi,6,MELAWI(KALBAR),128,meliau,1,Mempawah,10,Mengkopot,4,menjalin,2,merak,2,Merangin,1,meranti,8,Merauke,2,MESUJI,42,metro lampung,2,MEULABOH,3,Minahasa,1,mojokerto,5,Montong Gading (Lombok Timur),2,Morowali,6,Morowali Utara,2,morut,4,muara,2,Muara Basung Pinggir,4,Muara Enim(Sumsel),74,muara medak,4,muara teweh,1,muba,15,Muko Muko,27,mukomuko,43,mukoq,1,Muna(Sultra),1,mura(sumbawa barat),1,MURATARA,164,murung jaya,1,murung raya,1,musi banyuasin,32,musirawas,16,Nabire,1,nagan raya,3,Nanga Mahap,1,Nanga Pinoh,2,Nasional,40,Natuna(Kepri),23,New York,1,News,187,ngabang,1,Ngawi,2,nias selatan,5,NTB,22,nternasional,1,NTT,1,oku selatan,2,Oku Timur(Sumsel),13,Olahraga,1,opini,7,Otomotif,3,P.SUSU,12,Pacitan,1,Padang,2,padang genting,1,padangsidempuan,3,Palangka raya,41,Palas,1,Palas (Lampung Selatan),3,palelawan,5,Palembang,37,palimanan,1,palu,9,Pamekasan,1,Pandeglang,400,Pangandaran,20,Pangkal Pinang,1,pangkalan brandan,1,Pangkep,1,panyabungan,1,Papua,37,papua barar,2,papua barat,8,parapat,1,Parepare,1,Parimo,6,Pariwisata,31,pasangkayu,9,Pasuruan,4,Payakumbuh,1,pekalongan,41,Pekanbaru,279,pelalawan,1,Pemkab Bekasi,17,PemkaPelalawan,1,Pemkot Bekasi,1,PEN Sdm,1,Pendidikan,51,Pengumuman,6,peristiwa,75,Pessel,1,Pidie,1,pidie jaya,2,Pilkada,6,pinggir,7,pinrang,2,polda kalbar,1,Polda Kalteng,3,Polewalimamdar,1,Polewalimandar,3,Polhukam,158,politik,13,Polman Sulbar,32,polres Pekalongan,248,polres Sekadau,488,Polsek Belitang,21,Polsek Belitang Hulu,3,polsek Sekadau,3,Polsek Sekadau Hilir,5,Polsek Sekadau Hulu,6,Ponorogo,2,Pontianak,13,pontianak(kalbar),191,Poso,1,praya,2,pringsewu,1,Probolinggo,1,prov. Aceh,1,Prov.Papua,1,pulang pisau,2,puplis,1,Purwakarta,4,purwokerto,1,Purworejo,1,Pyongyang,1,rada,2,radar metro,900,ragam,5,rambah samo,2,ranai.,2,Randublatung,3,Rasau Jaya,2,Regional,31,Rembang,1,Riau,27,rimo,1,Rohil,5,ROHUL,7,rokan hilir,2,Rokan Hulu,135,rundeng,1,rupat,68,rupat utara,72,Sabas,1,saham,1,sakra barat,2,Sakra(Lombok Timur),4,Salatiga,1,samalanga,1,samarinda,9,sambas,36,sampang,42,sampit,4,sanggau,236,satbrimob,1,Sebanga Pinggir,2,sekadau,74,sekayam,9,selebritis,8,selong,1,selopan,4,seluma,5,Seluma Utara,1,Semarang,17,Sengah Temila,1,seputihbanyak,1,serang,40,serdang bedagai,2,siak,15,siak hulu,1,sidas,2,Sidoarjo,17,sidrap,1,Sigi,23,Simalungun,45,simeule,1,singkawang,23,singkil,2,Sinjai,1,sintang,13,slawi,2,Sleman,4,solapan,1,solo,1,Solok selatan,1,Soppeng,2,sorong,2,sorong selatan,18,stabat,27,subang,23,subulussalam,126,suka Makmue,1,Sukabumi,62,Sulawesi Selatan,1,sulbar,1,sulsel,3,sULTENG,5,Sulut,1,Sumba Barat(NTT),8,sumbar,6,sumbawa,1,sumbawa barat,8,Sumedang,5,Sumenep,87,Sumsel,5,sumut,4,sungai kakap,3,SUNGAI RAYA,1,Surabaya,34,surakata,1,takalar,1,Taliabu.,43,taliwang(Sumbawa Barat),8,tambang,1,tanah datar,1,tanah jawa,2,tangerang,10,Tangerang Selatan,3,Tanjabtim,6,Tanjung agung,1,tanjung balai,1,tanjung batu,1,TANJUNG MEDANG,9,TANJUNG PINANG,3,tanjung pinang (Kepri),449,tanjung punak,3,tanjung selor,3,tanjung uban,18,TANJUNGPINANGKEPRI,1,Tapanuli Selatan,791,tapteng,2,TAREMPA(KEPRI),2,Tasikmalaya,21,tayan hilir,1,tayan hulu,3,tebing tinggi,156,Technology,12,Teekini,2,tegal,18,teluk kapuas,1,temajuk,2,Terindikasi,1,Terintegrasi,1,Terjini,1,Terk,1,TERKI,2,Terki i,2,Terkimi,1,Terkin,5,Terkini,14158,TERKINIM,3,Terkino,6,Terkirni,1,Termini,3,Tertkini,1,timika,9,tolikara,1,Tolitoli,10,toraja utara,1,Tubaba,2,tubabar,1,tulang bawang,74,Tulang Bawang Barat,16,tulang bawang barat (lampung),9,Tulangbawang,18,tulungagung,1,ujung batu,2,Waibakul-NTT,1,Waikabubak(NTT),5,Walla Ndimu(NTT),3,Way Kanan,244,Wonosobo,1,Yogyakarta,17,
ltr
item
Radar Metro: Oknum Imigrasi Kabupaten Morowali "SR" Tantangi Wartawan
Oknum Imigrasi Kabupaten Morowali "SR" Tantangi Wartawan
https://1.bp.blogspot.com/-WI16RKT_hgk/YFGio7pKonI/AAAAAAAAkYw/dOeonqNIaMAlfLXzqkgWxbxvZur7bXkCQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210317-WA0095.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-WI16RKT_hgk/YFGio7pKonI/AAAAAAAAkYw/dOeonqNIaMAlfLXzqkgWxbxvZur7bXkCQCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG-20210317-WA0095.jpg
Radar Metro
http://www.radarmetro.net/2021/03/oknum-imigrasi-kabupaten-morowali-sr.html
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/2021/03/oknum-imigrasi-kabupaten-morowali-sr.html
true
9158309300093259471
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy