PT.JEMBAYAN MUARABARA (JMB) RAMPAS TANAH RAKYAT

Martinus Hibur Sos Tanah Warga di Kukar Belum Diganti Rugi PT Jembayan Muarabara, Pemilik Lahan Aksi di Kantor Gubernur Kaltim. Kaltim, RM M...

Martinus Hibur Sos

Tanah Warga di Kukar Belum Diganti Rugi PT Jembayan Muarabara, Pemilik Lahan Aksi di Kantor Gubernur Kaltim.

Kaltim, RM

Massa dari keluarga Thomas Remo Lewo Samo unjuk rasa menuntut penyelesaian ganti rugi tanah atau lahan seluas 10.9 hektar (ha) milik Thomas Remo Lewo Samo/Martinus Hibur yang belum diselesaikan PT Jembayan Muara Bara (JMB).

Aksi dipimpin Martinus Hibur dan Yusuf di depan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Selasa (22/12/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Mohon Pemerintah Provinsi Kaltim (Gubernur) bertindak tegas kepada PT Jembayan Muarabara. Kami di tindas, kami di intimidasi, hak kami di rampas, hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Copot Camat Tenggarong seberang Kabupaten Kukar.

Selanjutnya bertuliskan, Radar Nusantara Aktual, Tegas dan Berani, tanah/lahan ini milik Bapak Thomas Rewo Lewo seluas 10,9 Ha dalam pengawasan LBH-Radar Peduli, jika ada yang merasa memiliki alas hak atas tanah/lahan ini silahkan menghubungi Bapak HM Tahir.

Orasi Martinus Hibur, mengatakan kami disini menuntut keadilan kepada Pemprov Kaltim terkait lahan kami yang belum di ganti rugi oleh pihak PT Jembayan Muarabara.

“Selama ini kami masih bersabar untuk menuntut hak kami, tetapi kali ini kami harus menuntut hak kami,” kata Martinus.

Ia meminta aparat jangan menghalangi kami untuk meminta hak kami, yang mana selama ini kami meminta hak kami mendapat halangan dari aparat keamanan, dimana situasi di buat menjadi cheos.

“Kami disini meminta dari pihak perusahaan datang kesini untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan kami tidak perlu naik ke atas (kantor gubernur), cukup disini saja, tetapi masalah kami terselesaikan,” pinta Martinus.

Adapun tuntutan kami masyarakat atau kuasa masyarakat Tomas Rewo Lewo Samo ke Pemprov Kaltim, Yusuf menyatakan Pemprov Kaltim dimohon segera mendesak pihak PT Jembayan Muarabara untuk bertanggung jawab (ganti rugi) atas kerusakan tanah dan tanam tumbuh milik Tomas Rewo Lewo Samo.

Tanah dan tanam tumbu milik Tomas Rewo Lewo Samo seluas 10,9 hektar yang berada di wilayah RT 15 Dusun Karya Harapan, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar),” ujar Yusuf.

Dirinya meminta Pemprov Kaltim dimohon segera bekerja sama dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik pusat maupun daerah agar segera mengusut tuntas perangkat pemerintah Kecamatan Tenggarong Seberang.

“Sesuai sumber data yang ada, di duga pemerintah Kecamatan Tenggarong Serlatan bekerjasama dengan pemerintah Desa Mulawarman untuk menggelapkan lahan atau tanah masyarakat Tomas Rewo Lewo samo,” pinta Yusuf.

Ia meminta copot Camat Tenggarong Seberang atas nama Sugiarto yang menjadi sumber hilangnya hak Tomas Rewo Lewo Samo diduga lewat pemalsuan.

“Koordinat dan pembuatan surat keterangan tanah (SKT) palsu sesuai sumber data yang ada,” tutur Yusuf.

Perwakilan massa diterima di lantai 2 ruang rapat tepian II kantor Gubernur Kaltim.

Hadir di pertemuan itu, Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Kaltim Sofayan Agus, Biro Pemerintahan Pemprov Kaltim Imannudin, Kabag Ops Satpol PP Kaltim Erwin, Kabid Wasnas Kesbangpol Kaltim Hadasa dan Mahlan, Dinas PU Kaltim Muzakir, Kasi Dinas Kehutanan Kaltim Saiful Ahyar, Kabid Dinas ESDM Kaltim Azwar Busra, Dinas Pertanahan Tata Ruang Kabupaten Kukar Totok Sunarto, Kuasa Hukum warga Kurnia Edi, kuasa pemilik lahan Martinus Hibur, pemilik lahan Thomas Remo Lewo Samo, pendamping pemilik lahan Yunus.

Penyampaian Kaban Kesbangpol Kaltim, Agus Sofyan mengatakan, siang ini kita akan melaksanakan rapat dalam membahas permasalahan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kukar.

Kuasa Pemilik Lahan, Martinus Hibur mengatakan kami datang kesini mengharapkan Pemprov Kaltim dapat menfasilitasi penyelesaian lahan milik warga dengan PT Jembayan Muarabara.

“Masalah ini terjadi sejak tahun 2015, dimana setiap kami ingin menyelesaikan, kami selalu di intimidasi oleh pihak aparat keamanan dengan cara menghalau kami dengan menggunakan senjata,” kata Martinus.

Ia menjelaskan, pada tanggal 30 Mei 2017, kami melakukan rapat yang dihadiri oleh semua instansi termasuk TNI/Polri dan sudah terdapat hasil berita acara pertemuan.

“Kita mengetahui lahan tersebut masuk dalam kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), tetapi kenapa mereka tidak mau mengakuinya,” jelas Martinus.

Dirinya mengungkapkan, sering sekali dirinya di datangi oleh pihak PT Jembayan Muarabara untuk melepaskan permasalahan ini dengan berbagai macam imbalan.

“Itu saya rekam dan saya jadikan bukti bahwa dia sebenarnya sudah salah terlebih dahulu, sehingga mau membayar kami untuk tidak melanjutkan perkara ini,” ungkap Martius.

Lanjut Martius, semua penuh rekayasa di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar.

“Saya meminta kepada PT Jembayan Muarabar untuk mengganti rugi lahan rakyat, jangan sampai dia mati baru dilaksanakan ganti rugi,” sambungnya.

Tanggapan Kasi Dinas Kehutanan Kaltim, Saiful Ahyar mengatakan, melihat persoalan ini pada umumnya untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita harus melihat aspek legal terlebih dahulu sebelum maju kepada jalur hukum.

“Kami disini pemerintahan berada di tengah-tengah sebagai tim mediasi. Kami belum mengetahui apakah lahan tersebut masuk dalam area penggunaan lain (APL) atau tidak,” kata Saiful.

Ia menjelaskan, ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) harus melakukan ganti rugi terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan di lahan tersebut, apalagi lahan tersebut sebelumnya ada yang menggarap.

“Seharusnya pihak PT Jemabayan Muarabara hadir dalam pertemuan ini, sehingga kita tidak mendengarkan permasalahan dari salah satu pihak saja,” jelas Saiful.

Kabid Dinas ESDM Kaltim, Azwar Busra mengatakan, kami baru pertama kali tau tentang permasalahan ini dan PT Jemabayan Muarabara adalah PT yang pertama kali Izin Usaha Pertambangan (IUP) keluar di Kabupaten Kukar.

“Jika lahan tersebut sifatnya Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) maka pihak PT Jemabayan Muarabara wajib menuntaskan tentang ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah. Kita juga harus melihat kronologis kejadian ini agar menjadi solusi nantinya,” kata Azwar.

Dinas Pertanahan Tata Ruang Kabupaten Kukar, Totok Sunarto, menyatakan penyelasaian permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan jangka yang pendek, dimana masalah ini sudah ada sejak tahun 2015.

“Saya juga pernah menjadi Camat di Tenggarong Seberang, dimana dulu wilayah itu adalah wilayah KBK, dan saat ini wilayah tersebut sudah beralih menjadi wilayah APL,” ujar Totok.

Totok menerangkan, seharusnya pihak PT Jemabayan Muarabara ini harus hadir dalam pertemuan ini, dan pihak PT Jemabayan Muarabara selalu mengatakan bahwa akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum mulai dulu.

“Pihak Martinus Hibur pernah melaporkan masalah ini ke Polda, dan saya juga tidak tau sampai mana prosesnya, apakah dilimpahkan kepada Polres Kukar untuk menyelesaikannya,” terang Totok.

Ia mengungkapkan, Polres Kukar juga pernah memfasilitasi penanganan permasalahan ini, dan didapat kesepakatan, semua yang merasa memiliki lahan di wilayah PT Jemabayan Muarabara untuk menelpon pihak PT Jemabayan Muarabara, tetapi pihak PT Jemabayan Muarabara hanya berjanji saja sampai batas waktu yang telah di tentukan pihak PT Jemabayan Muarabara tidak dapat merealisasikan ganti rugi.

“Saya mempunyai saran agar kita membuat tim yang nantinya turun ke lapangan untuk mencari kebenaran dan mencari saksi-saksi yang ada,” ungkap Totok.

Penyampaian Kepala Adat, mengatakan masyarakat adat mempunyai kehidupan yang religius, kebersamaan dan kejelasan. Kita disini adalah untuk mediasi ataupun rembuk.

“Tetapi selama ini hasil mediasi ataupun hasil rembuk yang sudah disepakati tidak pernah di taati oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Seharusnya pihak PT Jemabayan Muarabara hadir disini, bukannya tidak hadir seperti ini, jika tidak hadir kita berkesepakatan dengan siapa dan siapa yang harus mentaati hasil rembuk ini,” paparnya.

Kaban Kesbangpol Kaltim, Agus Sofyan, mengatakan sebenarnya Gubernur Kaltim sudah menyurati pihak PT Jemabayan Muarabara pada bulan Oktober 2020 untuk melaksanakan musyawarah dengan mengundang pihak-pihak terkait.

“Dalam surat tersebut juga disampaikan, jika tidak ada kesepakatan dalam musyawarah maka disarankan untuk menempuh jalur hukum yang ada,” katanya.

Biro Pemerintahan Pemprov Kaltim, Imannudin, mengatakan Pemprov Kaltim sudah menfasilitasi permasalahan pada bulan September 2020 dan gubernur sudah bersurat meminta agar pihak PT Jemabayan Muarabara melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tertanggal 14 Oktober 2020.

“Dalam surat Gubernur Katim tersebut juga tertulis, bahwa apabila tidak ditemukan kesepakatan maka silahkan untuk menempuh jalur hukum. Surat Gubernur Kaltim merupakan surat resmi, apabila ingin ditindaklanjuti maka merupakan kewenangan dari Satpol PP untuk melalukan tindakan,” katanya.

Adapun hasil mediasi, fasilitasi dan mediasi antara masyarakat yang diwakili oleh Martinus dengan PT Jembayan Muarabara telah dilaksanakan sebanyak dua kali pada tanggal 23 September 2020 dan 22 Desember 2020, namun tidak dihadiri oleh manajemen PT Jemabayan Muarabara.

Sebagai tindak lanjut dari surat gubernur nomor 590/6172/B.PPODI, tanggal 14 oktober 2020. Hal penyelesaian lahan saudara Thomas Rewo Lewo Samo, maka Satpol PP untuk segera menindaklanjuti surat tersebut dan melaporkan kepada Gubernur Kaltim selambat-lambatnya 14 hari kerja dimulai pada awal Januari tahun 2021.

Hasil dari laporan tindaklanjut Satpol PP Kaltim menjadi bahan pertimbangan dalam proses hukum pidana dan perdata. (Tim)

COMMENTS

Nama

(Lombok Tengah),50,(Praya Tengah,3,5erkini,1,a,1,Aceh,116,Aceh barat,1,Aceh singkil,20,ACEH TENGAH,3,aceh timur,5,Aceh Utara,8,adepura,1,agam(Sumbar),17,Ambon,1,Amuntai,1,anambas-kepri,15,ANTERO,1,Artikel,2,asahan,1,ASMAT,1,badau(kalbar),1,badung,1,bagansiapiapi,2,Balai Karangan,1,balai pungut Pinggir,1,balai raja pinggir,2,balangan,1,Bali,6,Balikpapan,2,Banda Aceh,28,bandar lampung,10,Bandung,53,Banggai,2,Banggai Kepulauan,1,Bangka belitung,5,bangkinang,1,Banjarbaru,1,banjarmasin,6,Banjarnegara,2,banten,9,Banyumas,4,Banyuwangi,18,bappenas,6,barabai,1,BARABATU PANGKEP,1,Barito utama,1,barru,1,batam,376,batang,137,BATAVIA,1,Bathin Salopan,8,Batu Ampar,1,Batu Panjang Rupat,3,batubara,10,Batunyala,1,beirut,1,bekas,1,Bekasi,40,belawan,2,belitang,1,bengkalis,160,bengkayang,32,bengkulu utara,6,BERAU,4,berita terkini,565,Bima,1,bintan,103,Bireuen,176,bisnis,4,Blitar,1,BLORA,30,Bobong,1,Bogor,20,bojonegoro,1,bolmong,1,Bolmut,2,bondowoso,61,boyolali,1,Brang Ene(Sumbawa Barat),10,brebes,6,BUKITTINGGI,19,BULUNGAN,1,buol,2,Business,1,Calang,1,ciamis,3,Cianjur,17,Cikampek,1,Cikarang,6,cilacap,9,Cilegon,4,cimahi,1,Cirebon,12,daera,3,Daerah,291,Deli Serdang,5,Denpasar,6,depok,62,dewan pers,1,Donggala,4,DPI,2,DPRD Bekasi,28,DPRD Kab. Bekasi,11,dumai,20,Dungun Baru Rupat,1,duri,6,duri barat,1,Duri(Mandau),64,Ekonomi,57,entikong,20,Garut,80,Global,3,Gorontalo,196,Gowa,3,Gresik,3,Gunung kidul,1,Gunung Meriah,1,gunung puyuh,1,gunung sitoli,1,Halmahera Barat,1,hamparan perak,6,Health Info,2,Humas Beltim,3,Humbahas,5,Hutan Panjang(Rupat),4,Indonesia,1,Indramayu,2,informasi,1,INHIL,1,inhu,2,ini,1,Internasional,29,itali,1,Jagoi Babang,1,jakara,3,jakarta,1109,jakarta barat,9,jambi,2,Janapria(Lombok Tengah),14,jateng,2,Jatim,2,Jawa barat,1,Jawa tengah,2,Jayapura,20,Jember,32,Jembrana,1,Jeneponto,5,Jenggik Utara(Lombok timur),3,Jepara,7,Jogja,1,Johannesburg,1,kab,1,Kab Bandung,69,kab. Bandung,5,Kab. Bekasi,29,Kab. Langkat,184,Kab. Mimika,24,kab. musi rawas,113,Kab. Pekalongan,4,kab. pemalang,7,kab. polman,6,Kab. Seluma,35,kab. Subang,1,Kab. Wajo,1,kab.bandung,2,kab.bengkalis,29,kab.keerom(Papua),1,kab.kubu,2,kab.kubu raya(kalbar),458,kab.pemalang,3,Kab.Semarang,2,kab.sintang,15,kab.Tangerang,2,kab.Tegal,78,Kabar Rohul,2,Kabupaten Bireuen-Aceh,26,Kabupaten Pelalawan,1,kalbar,45,Kalembu Kaha(NTT),1,kalideres,1,kalimantan barat,10,kalimantan selatan,1,KALSEL,1,Kalteng,11,Kaltim,4,kampar,35,Kandangan,1,Kao Teluk,1,KAPUAS,3,Kapuas Hulu,6,karanganyar,2,karangasem,1,Karawang,39,Karimun-Kepulauan Riau,104,Katingan,19,kaur,2,Kebumen,1,Keerom,2,Kementerian PPN/Bappenas,78,kendari,4,KENDARI(SULTRA),35,kepri,111,keprri,5,Keruak(Lombok Timur),2,kerumak,1,ketapang,5,kota pekalongan,4,Kotabumi,1,kotawaringin barat,1,Kotawaringin Timur,1,Kuala kapuas,11,kuala lumpur,1,Kuala Pembuang,20,kubu raya,30,Kulim Bathinsolapan,2,Kuliner,3,kuningan,1,Kupang,5,Kutai Kartanegara,1,kutim,1,l,1,Lab. Wajo,1,labuhan batu,170,labuhan batu utara,2,labuhan haji,3,Labura,22,Labusel,4,lamboya (NTT),1,lamongan,2,lampok(sumbawa barat),1,lampung,20,Lampung Selatan,7,Lampung Tengah,38,lampung utara,29,lampura,5,landak,5,landak(Kalbar),6,lando(Terara Lombok Timur),1,langkat,10,langsa,1,Lantamal V,807,lantamal x,244,lebak,4,lemo morut,1,lesung batu,1,Lhokseumawe,10,Lhoksukon,3,Limapuluh Kota,4,LINGGA,306,LOBOK TIMUR,1,LOMBOK,1,lombok barat,10,lombok tengah,82,Lombok timur,230,loteng,2,loteng(NTB),5,loteng),1,lubuk pakam,2,Lubuklinggau,33,Lumajang,35,Luwu,3,luwu timur,1,luwu utara,1,Luwuk Banggai,2,Maddaremmeng,1,Madina,1,Madiun,4,magelang,1,magetan,1,Majalengka,279,majene,70,makassar,21,malang,3,Maluku Utara,2,Mamberamo Raya,1,Mamuju,8,mamuju tengah,5,Manado,1,mancanegara,1,Mandau,2,Manemeng (Sumbawa Barat),4,manokwari,10,marindal,1,maroko,1,Maros,82,mataram,8,mataram(ntb),6,mateng,1,Medan,173,Melawi,6,MELAWI(KALBAR),85,Mempawah,7,Mengkopot,4,merak,1,Merangin,1,meranti,8,Merauke,2,MESUJI,32,metro lampung,2,MEULABOH,3,Minahasa,1,mojokerto,4,Montong Gading (Lombok Timur),2,Morowali,5,Morowali Utara,2,morut,4,muara,2,Muara Basung Pinggir,4,Muara Enim(Sumsel),45,muara medak,1,muara teweh,1,muba,13,Muko Muko,27,mukomuko,42,mukoq,1,Muna(Sultra),1,mura(sumbawa barat),1,MURATARA,163,murung jaya,1,musi banyuasin,29,musirawas,16,Nabire,1,nagan raya,3,Nanga Mahap,1,Nanga Pinoh,2,Nasional,40,Natuna(Kepri),20,New York,1,News,187,Ngawi,2,nias selatan,5,NTB,22,nternasional,1,NTT,1,oku selatan,2,Oku Timur(Sumsel),12,Olahraga,1,opini,7,Otomotif,3,P.SUSU,1,Pacitan,1,Padang,2,padang genting,1,padangsidempuan,3,Palangka raya,40,Palas,1,Palas (Lampung Selatan),3,palelawan,5,Palembang,36,palu,9,Pamekasan,1,Pandeglang,356,Pangandaran,20,Pangkal Pinang,1,pangkalan brandan,1,Pangkep,1,Papua,21,papua barar,2,papua barat,7,parapat,1,Parepare,1,Parimo,6,Pariwisata,31,pasangkayu,9,Pasuruan,3,Payakumbuh,1,pekalongan,41,Pekanbaru,251,pelalawan,1,Pemkab Bekasi,17,PemkaPelalawan,1,Pemkot Bekasi,1,PEN Sdm,1,Pendidikan,51,Pengumuman,5,peristiwa,75,Pessel,1,Pidie,1,pidie jaya,2,Pilkada,6,pinggir,7,polda kalbar,1,Polda Kalteng,3,Polewalimamdar,1,Polewalimandar,3,Polhukam,158,politik,13,Polman Sulbar,32,polres Pekalongan,248,polres Sekadau,488,Polsek Belitang,21,Polsek Belitang Hulu,3,polsek Sekadau,3,Polsek Sekadau Hilir,5,Polsek Sekadau Hulu,6,Ponorogo,2,Pontianak,12,pontianak(kalbar),111,Poso,1,praya,2,pringsewu,1,Probolinggo,1,prov. Aceh,1,Prov.Papua,1,pulang pisau,2,puplis,1,Purwakarta,4,purwokerto,1,Purworejo,1,Pyongyang,1,rada,2,radar metro,900,ragam,5,rambah samo,2,Randublatung,3,Rasau Jaya,2,Regional,31,Rembang,1,Riau,27,rimo,1,Rohil,5,ROHUL,7,Rokan Hulu,101,rundeng,1,rupat,64,rupat utara,66,Sabas,1,saham,1,sakra barat,2,Sakra(Lombok Timur),4,Salatiga,1,samalanga,1,samarinda,9,sambas,29,sampang,42,sampit,4,sanggau,190,satbrimob,1,Sebanga Pinggir,2,sekadau,68,sekayam,4,selebritis,8,selong,1,selopan,4,seluma,5,Seluma Utara,1,Semarang,13,seputihbanyak,1,serang,37,siak,15,siak hulu,1,Sidoarjo,17,Sigi,23,Simalungun,39,simeule,1,singkawang,13,singkil,2,sintang,12,slawi,2,Sleman,4,solapan,1,solo,1,Solok selatan,1,Soppeng,1,sorong selatan,18,stabat,15,subang,19,subulussalam,120,suka Makmue,1,Sukabumi,58,Sulawesi Selatan,1,sulbar,1,sulsel,3,sULTENG,5,Sulut,1,Sumba Barat(NTT),8,sumbar,6,sumbawa,1,sumbawa barat,8,Sumedang,4,Sumenep,77,Sumsel,5,sumut,3,sungai kakap,3,SUNGAI RAYA,1,Surabaya,25,takalar,1,Taliabu.,43,taliwang(Sumbawa Barat),8,tambang,1,tanah datar,1,tangerang,7,Tangerang Selatan,2,Tanjabtim,2,Tanjung agung,1,tanjung balai,1,tanjung batu,1,TANJUNG MEDANG,9,TANJUNG PINANG,2,tanjung pinang (Kepri),362,tanjung punak,3,tanjung selor,3,tanjung uban,12,TANJUNGPINANGKEPRI,1,Tapanuli Selatan,677,tapteng,2,TAREMPA(KEPRI),2,Tasikmalaya,18,tayan hilir,1,tayan hulu,1,tebing tinggi,101,Technology,12,Teekini,1,tegal,18,teluk kapuas,1,temajuk,2,Terindikasi,1,Terintegrasi,1,Terjini,1,Terk,1,TERKI,2,Terkimi,1,Terkin,5,Terkini,11982,TERKINIM,3,Terkino,4,Termini,3,timika,8,tolikara,1,Tolitoli,10,toraja utara,1,Tubaba,2,tubabar,1,tulang bawang,74,Tulang Bawang Barat,16,tulang bawang barat (lampung),9,Tulangbawang,18,tulungagung,1,ujung batu,2,Waibakul-NTT,1,Waikabubak(NTT),5,Walla Ndimu(NTT),3,Way Kanan,193,Wonosobo,1,Yogyakarta,17,
ltr
item
Radar Metro: PT.JEMBAYAN MUARABARA (JMB) RAMPAS TANAH RAKYAT
PT.JEMBAYAN MUARABARA (JMB) RAMPAS TANAH RAKYAT
https://1.bp.blogspot.com/-Q3uBKxYOZ6M/YBeMv1P8syI/AAAAAAAAfLQ/8DdIu24zPpQ6SdrB_AHfCyucAKZjNcwpgCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210201-WA0016.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Q3uBKxYOZ6M/YBeMv1P8syI/AAAAAAAAfLQ/8DdIu24zPpQ6SdrB_AHfCyucAKZjNcwpgCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG-20210201-WA0016.jpg
Radar Metro
http://www.radarmetro.net/2021/02/ptjembayan-muarabara-jmb-rampas-tanah.html
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/2021/02/ptjembayan-muarabara-jmb-rampas-tanah.html
true
9158309300093259471
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy