Diduga Ada Skandal Korupsi "Tahun Pembangunan PLTU Mangkrak" KPK Harus Turun Selamatkan Uang Negara

Kalbar,RM Mega Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU) telah berjalan sejak tahun 2010 silam yang di laksanakan oleh PT. BUMI...




Kalbar,RM

Mega Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU) telah berjalan sejak tahun 2010 silam yang di laksanakan oleh PT. BUMI RAMA NUSANTARA konsersium  dari 3 perusahaan dan pernah dikunjungi  Presiden RI Joko Widodo, hingga saat ini belum juga berfungsi, sehingga menjadi pertanyaan besar sejumlah Lembaga(LSM) dan Masyarakat.


Hasil wawancara awak media ini dengan salah satu warga yang tinggal dekat lokasi pembangunan menuturkan, bahwa pelaksanaan proyek tersebut sudah beberapa kali mengalami perubahan Perusahaan yang mengarapnya.


Dari keterangan warga yang minta namanya di silent, konon Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU) dengan kapasitas 50x2 Mega Watt yang berlokasi di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalbar menelan biaya hingga Rp 1,7 triliun.


"Pembangunan PLTU ini membebaskan lahan permukiman dan persawahan seluas 35 hektar serta rumah penduduk yang tergusur 400 KK yang menelan dana Rp1,7 triliun," tutur warga pada Sabtu(14/11/2020).


Lanjut penuturan warga,

bahwa pembangunan itu sejak dimulai hingga saat ini tidak ada kejelasan, dan telah di kunjungi oleh Presiden. 


"Dari tahun 2010 sampai dengan sekarang 2021 proyek tersebut tidak kunjung rampung, bahkan terkesan mangkrak.  Ironisnya lagi, proyek tersebut telah di kunjungi dua kali oleh bapak Presiden, namun tetap tidak menemui penyelesaian bahkan di dirikan lagi pembakit lain seperti : 

1. PLTD SWASTA yang dilaksanakan oleh PT. BUGAK BERAWANG CEMERLANG dan terakhir  juga sudah tidak beroperasi lagi.

2. PLTG SWASTA juga didirikan, namun secara nyata bukan PLTG yang terjadi, tetapi justru tetap menggunakan  MESIN DIASEL sebagai pembangkitnya," ungkapnya.


Warga juga mengutarakan, bahwa: Sejak awal telah banyak terjadi kesimpang siuran dalam pelaksanaan proyek tersebut.


"Baru-baru ini masuknya PT. BUKAKA yang mengaku sebagai pengganti dari PT. BRN, justru malah mendatangkan masalah baru, alih-alih segera menggantikan dan mengoprasikan  sistem kerjaan yang terbengkalai, malah ingin mengganti scurity yang notabene adalah anak-anak muda yang sejak awal bekerja sebagai pengaman,"pungkasnya.



Dilansir dari TEMPO.CO terbit Kamis 2 Juni 2016 bahwa Presiden sengaja datang ke Kalbar untuk meninjau Proyek yang mangkrak.



"Saya sengaja ke sini karena mengetahui ada proyek pembangunan pembangkit yang mangkrak tujuh hingga delapan tahun," kata Jokowi, Kamis, 2 Juni 2016 silam di Mempawah, Kalimantan Barat. 



Jokowi mengatakan dia mendadak merencanakan ke Kalimantan Barat untuk meninjau groundbreaking karena mendengar soal proyek pembangunan yang mangkrak tersebut. 


"Saya akan datang jika ada persoalan. Ini duit negara, duit rakyat. Saya ingin melihat progres MPP ini," katanya.



Jokowi menekankan kepada  Sofyan Basir yang kala itu menjabat Dirut Utama PT PLN untuk bisa memastikan kapan pembangkit tersebut bisa beroperasi. 


"Saya tanya dua kali, untuk MPP September ini kelar, untuk PLTU akhir tahun ini. Saya akan awasi," ujar Jokowi yang dilansir dari TEMPO.CO Kamis(02/06/2016).



Sementara itu, pihak PT.PLN(Persero) Unit Induk Pengadaan(UIP) 2(dua) kali di konfirmasi tidak bisa memberikan penjelasan.


Koni, bertindak sebagai Humas saat di konfirmasi tidak bersedia memberikan keterangan, karena awak media menolak Id Card di Copy, padahal KTA sudah ditunjukan.


"Maaf saya tidak bisa memberikan keterangan, jika identitas bapak tidak bisa di copy,"ucap Koni Singkat, pada Selasa(01/12/2020).



Pada 11/01/2021 media ini kembali mengkonfirmasi, ke pihak PLN,  ditemui Lintang selaku Humas mengatakan pembangunan itu masih berlanjut dan sedang dalam pengerjaan.



" Pembangunan masih berjalan, bukan mangkrak pekerjaannya ada tapi progresnya kecil, yang menjalankan itu Mobile Power Plant (MPP) yang merupakan anak perusahaan PLN, pekerjaannya kita bayar sesuai progres,"kata Lintang saat ditemui di Kantornya pada Senin (11/01/2021)


Saat ditanya berapa lama jangka waktu kontrak, ia mengaku tidak mengetahui.


"Jawaban saya, saya tidak tau detail pak, sebab bapak datangnya tiba-tiba tanpa janjian jadi saya tidak siap,"ucap Lintang.


Sebelumnya Silabusnews bersama rekan media lain dan unsur Lembaga LP-KPK dan LP3K-RI sudah beberapa kali datangi kantor UIP PLN Wilayah Kalbar sesuai prosedur dan pihak PLN bahkan minta no HP dan Identitas. 



Awak media mencoba melempar beberapa pertanyaan namun terkesan ada yang ditutupi bahkan mengucapkan kata- kata yang kurang bersahabat.


"Saya gak suka lho, mohon maaf ya kalau bapak mempertanyakan apa masalah tapi saya tidak memegang data, jangan saya dipersalahkan, saya ga suka lho digituin, saya bisa laporkan juga,"ucap Lintang ketus.



Hermanto Investigator LP3K-RI menyayangkan sikap Humas PLN yang terkesan tidak bersahabat.


" Saya merasa heran dan menyayangkan sikap dari Humas PLN yang terkesan menunjukan sikap yang tidak bersahabat gitu, seakan akan ada sesuatu yang ditutupi, padahal kita datang dengan baik baik untuk mendapat informasi dan keterangan, jika humas tidak pegang data kenapa bukan GM nya yang menemui kita," kata Hermanto kesal saat dimintai tanggapannya pada Selasa(19/01/2021).



Hermanto menyayangkan pembangunan yang telah menelan biaya Triliunan namun tidak bisa dimanfaatkan.


" Sangat disayangkan sekali pembangunan ini yang tidak bisa dimanfaatkan, padahal sudah menelan biaya yang tidak sedikit, yang konon katanya mencapai hingga 1,7 Triliun Rupiah," kata Hermanto.



Ketua Komisi Daerah Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan (KOMDA LP-KPK) Kalbar  mendesak Aparat Penegak Hukum(APH) mengusut hal tersebut dan mempertanyakan kenapa Mega proyek yang telah menelan pembiayaan dari uang Negara yang bernilai Triliunan Rupiah itu bisa mangkrak dan tidak berfungsi.


"Kami dari LP-KPK mendesak APH untuk mengusut hal ini, baik Kepolisian maupun  Kejaksaan, lebih khususnya KPK. Ada apa  dibalik Mega Proyek yang telah menghabiskan Uang Negara yang bernilai triliunan ini ???'' tutur Sukahar, S.H,MH Ketua Komda LP-KPK Kalimantan Barat.


Sukahar menduga ada skandal KKN dalam pembangunan PLTU Parit Baru yang berlokasi di Desa Jungkat Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah itu. 


"Setelah kita berkunjung, tidak ada respon yang bearti, yang namanya penegakan hukum Non Struktural seperti LSM, bagi mereka hanya di pandang sebelah mata, sebagian besar Proyek Pemerintah, yang pekerjaannya melebihi waktu kontrak tetap mendapatkan perlindungan,  beda dengan proyek yang di kerjakan melalui Partikelir/ Sub, penekanannya luarbiasa sesuai dengan waktu kontrak,"ucap Sukahar Senin(18/01/2021).


Disebut Sukahar mangkraknya pembangunan PLTU juga diketahui Presiden dan sempat meninjau ke lokasi pembangunan.


"Proyek ini telah diketahui bapak Presiden Jokowi yang mana  beliau sempat datang dan meninjau langsung pembangunan pada tahun 2016 lalu," lanjut Sukahar.


Sekian kali pemberitaan Proyek PLTU belum ada penjelasan rinci dari Pihak PLN hingga kapan berakhir kontrak pekerjaan tersebut serta kapan pembangkit Listrik itu bisa di fungsikan.



Yayat Darmawi, S.E, S.H, M.H., Koordinator Lembaga TINDAK INDONESIA saat dimintai tanggapan terkait mangkraknya pembangunan PLTU, mengatakan agar kasus tersebut dibawa ke KPK, mengingat nilai proyeknya yang sangat significant dan sudah layak menjadi target KPK.



"Yang paling penting lagi untuk diketahui oleh para Penegak Hukum bahwa secara yuridis dengan mangkraknya Proyek Pembangunan PLTU sangat  sistemik artinya tidak terlepas dari Peran Penting dari permainan kotor para oknum pejabat baik oknum pejabat kelas atas yang berada di Pusat maupun oknum pejabat kelas bawah yang berada di daerah, maka oleh karena itu perlu sekali konsentrasi penyelesaian Hukumnya dari Tingkat Pusat Juga terutama KPK, " tutur Yayat yang juga Ketua Presidium Forum Wartawan - LSM (FW-LSM) pada Selasa(16/02/2021).


Menurut Yayat Darmawi, Unsur unsur pelanggaran Hukumnya sudah ada dan jelas serta nyata, namun Subjek Pelaku Hukumnya  yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumnya belum dapat di sentuh oleh Hukum sama sekali, seakan akan mangkraknya proyek PLTU tanpa ada masalah sehingga belum ada Tindakan Hukumnya secara nyata oleh KPK.


" Secepatnya kasus ini di  bawa ke KPK RI" supaya uang negara yang digunakan dapat dinpertanggung jawabkan secara DeJure," tegas Yayat.

Ali.( Lepinus Lumbantoruan-Kepala Perwakilan Radar Metro.net, Provinsi Kalimantan Barat )

COMMENTS

Nama

(Lombok Tengah),101,(Praya Tengah,3,5erkini,1,a,1,Aceh,116,Aceh barat,1,Aceh singkil,24,ACEH TENGAH,3,aceh timur,5,Aceh Utara,8,adepura,1,agam(Sumbar),17,Ambon,1,Amuntai,1,anambas-kepri,15,ANTERO,1,Artikel,2,asahan,1,ASMAT,1,badau(kalbar),1,badung,1,bagansiapiapi,2,Balai Karangan,1,balai pungut Pinggir,1,balai raja pinggir,2,balangan,1,Bali,7,Balikpapan,2,Banda Aceh,28,bandar lampung,10,Bandung,79,Banggai,2,Banggai Kepulauan,1,Bangka belitung,5,bangkinang,1,Banjarbaru,1,banjarmasin,6,Banjarnegara,2,banten,9,Banyumas,4,Banyuwangi,20,bappenas,6,barabai,1,BARABATU PANGKEP,1,Barito utama,1,barito utara,1,barru,1,batam,438,batang,137,BATAVIA,1,Bathin Salopan,12,Batu Ampar,2,Batu Panjang Rupat,4,batubara,14,Batunyala,1,beirut,1,bekas,1,Bekasi,41,belawan,3,belitang,1,bengkalis,160,bengkayang,39,bengkulu utara,6,BERAU,4,berita terkini,566,Bima,1,binjai,3,bintan,110,Bireuen,176,bisnis,4,Blitar,1,BLORA,39,Bobong,1,Bogor,32,bojonegoro,1,bolmong,1,Bolmut,2,bondowoso,63,boven digoel,1,boyolali,1,Brang Ene(Sumbawa Barat),10,brebes,6,BUKITTINGGI,19,BULUNGAN,1,buol,2,Business,1,Calang,1,Catatan RM,1,ciamis,4,Cianjur,23,Cikampek,1,Cikarang,6,cilacap,9,Cilegon,4,cimahi,2,Cirebon,18,dabo singkep,1,daera,3,Daerah,291,dairi,1,Deli Serdang,5,Denpasar,7,depok,75,dewan pers,1,Donggala,4,DPI,2,DPRD Bekasi,28,DPRD Kab. Bekasi,11,dumai,21,Dungun Baru Rupat,1,duri,7,duri barat,1,Duri(Mandau),75,Ekonomi,57,entikong,27,Garut,88,Geragai,1,Global,3,Gorontalo,196,Gowa,4,Gresik,10,Gunung kidul,1,Gunung Meriah,1,gunung puyuh,1,gunung sitoli,1,Halmahera Barat,1,hamparan perak,8,Health Info,2,Humas Beltim,3,Humbahas,5,Hutan Panjang(Rupat),4,Indonesia,1,Indramayu,3,informasi,1,INHIL,1,inhu,2,ini,1,Internasional,29,itali,1,jabar,1,Jagoi Babang,1,jakara,3,jakarta,1331,jakarta barat,9,jambi,2,Janapria(Lombok Tengah),14,jateng,2,Jatim,2,Jawa barat,2,Jawa tengah,2,Jayapura,20,Jember,70,Jembrana,1,Jeneponto,5,Jenggik Utara(Lombok timur),3,Jepara,7,Jogja,1,Johannesburg,1,kab,1,Kab Bandung,69,kab. Bandung,7,Kab. Bekasi,31,Kab. Langkat,243,Kab. Mimika,24,kab. musi rawas,116,Kab. Pekalongan,4,kab. pemalang,7,kab. polman,6,Kab. Seluma,43,kab. Subang,2,Kab. Wajo,1,kab.bandung,3,kab.bengkalis,37,kab.keerom(Papua),1,kab.kubu,2,kab.kubu raya(kalbar),590,kab.pemalang,3,Kab.Semarang,2,kab.sintang,27,kab.Tangerang,2,kab.Tegal,78,Kabar Rohul,2,Kabupaten Bireuen-Aceh,26,Kabupaten Pelalawan,1,kalbar,58,Kalembu Kaha(NTT),1,kalideres,1,kalimantan barat,14,kalimantan selatan,1,KALSEL,1,Kalteng,12,Kaltim,4,kampar,43,Kandangan,1,Kao Teluk,1,KAPUAS,3,Kapuas Hulu,8,karanganyar,2,karangasem,1,Karawang,43,Karimun-Kepulauan Riau,140,Katingan,19,kaur,2,Kayong Utara,1,Kebumen,1,Keerom,2,Kementerian PPN/Bappenas,79,kendari,4,KENDARI(SULTRA),35,kepri,111,keprri,5,Keruak(Lombok Timur),2,kerumak,1,ketapang,7,kota pekalongan,4,Kotabumi,1,kotawaringin barat,1,Kotawaringin Timur,1,Kuala Behe,5,Kuala kapuas,11,kuala lumpur,1,Kuala Pembuang,20,kubu raya,30,kudus,4,Kulim Bathinsolapan,2,Kuliner,3,kuningan,1,Kupang,5,Kutai Kartanegara,1,kutim,1,l,1,Lab. Wajo,1,labuhan batu,246,labuhan batu utara,3,labuhan haji,3,Labura,25,Labusel,6,lagon,2,lamboya (NTT),1,lamongan,2,lampok(sumbawa barat),1,lampung,20,Lampung Selatan,7,Lampung Tengah,38,lampung utara,31,lampura,5,landak,6,landak(Kalbar),13,lando(Terara Lombok Timur),1,langkat,11,langsa,1,Lantamal V,807,lantamal x,244,lebak,5,lemo morut,1,lesung batu,1,Lhokseumawe,10,Lhoksukon,3,Limapuluh Kota,7,LINGGA,334,LOBOK TIMUR,1,LOMBOK,1,lombok barat,12,lombok tengah,82,Lombok timur,271,loteng,2,loteng(NTB),5,loteng),1,lubuk pakam,2,Lubuklinggau,33,Lumajang,35,Luwu,3,luwu timur,1,luwu utara,1,Luwuk Banggai,2,Maddaremmeng,1,Madina,1,Madiun,4,magelang,2,magetan,1,Majalengka,354,majene,72,makassar,22,malang,3,Maluku Utara,2,Mamberamo Raya,1,Mamuju,15,mamuju tengah,5,Manado,2,mancanegara,1,Mandau,3,Mandor,1,Manemeng (Sumbawa Barat),4,manokwari,11,marindal,1,maroko,2,Maros,82,mataram,8,mataram(ntb),9,mateng,1,Medan,264,Melawi,6,MELAWI(KALBAR),120,meliau,1,Mempawah,10,Mengkopot,4,menjalin,2,merak,1,Merangin,1,meranti,8,Merauke,2,MESUJI,42,metro lampung,2,MEULABOH,3,Minahasa,1,mojokerto,5,Montong Gading (Lombok Timur),2,Morowali,6,Morowali Utara,2,morut,4,muara,2,Muara Basung Pinggir,4,Muara Enim(Sumsel),74,muara medak,4,muara teweh,1,muba,15,Muko Muko,27,mukomuko,43,mukoq,1,Muna(Sultra),1,mura(sumbawa barat),1,MURATARA,164,murung jaya,1,murung raya,1,musi banyuasin,31,musirawas,16,Nabire,1,nagan raya,3,Nanga Mahap,1,Nanga Pinoh,2,Nasional,40,Natuna(Kepri),23,New York,1,News,187,ngabang,1,Ngawi,2,nias selatan,5,NTB,22,nternasional,1,NTT,1,oku selatan,2,Oku Timur(Sumsel),13,Olahraga,1,opini,7,Otomotif,3,P.SUSU,11,Pacitan,1,Padang,2,padang genting,1,padangsidempuan,3,Palangka raya,41,Palas,1,Palas (Lampung Selatan),3,palelawan,5,Palembang,37,palimanan,1,palu,9,Pamekasan,1,Pandeglang,398,Pangandaran,20,Pangkal Pinang,1,pangkalan brandan,1,Pangkep,1,panyabungan,1,Papua,32,papua barar,2,papua barat,8,parapat,1,Parepare,1,Parimo,6,Pariwisata,31,pasangkayu,9,Pasuruan,4,Payakumbuh,1,pekalongan,41,Pekanbaru,278,pelalawan,1,Pemkab Bekasi,17,PemkaPelalawan,1,Pemkot Bekasi,1,PEN Sdm,1,Pendidikan,51,Pengumuman,6,peristiwa,75,Pessel,1,Pidie,1,pidie jaya,2,Pilkada,6,pinggir,7,pinrang,2,polda kalbar,1,Polda Kalteng,3,Polewalimamdar,1,Polewalimandar,3,Polhukam,158,politik,13,Polman Sulbar,32,polres Pekalongan,248,polres Sekadau,488,Polsek Belitang,21,Polsek Belitang Hulu,3,polsek Sekadau,3,Polsek Sekadau Hilir,5,Polsek Sekadau Hulu,6,Ponorogo,2,Pontianak,13,pontianak(kalbar),180,Poso,1,praya,2,pringsewu,1,Probolinggo,1,prov. Aceh,1,Prov.Papua,1,pulang pisau,2,puplis,1,Purwakarta,4,purwokerto,1,Purworejo,1,Pyongyang,1,rada,2,radar metro,900,ragam,5,rambah samo,2,ranai.,2,Randublatung,3,Rasau Jaya,2,Regional,31,Rembang,1,Riau,27,rimo,1,Rohil,5,ROHUL,7,rokan hilir,2,Rokan Hulu,126,rundeng,1,rupat,68,rupat utara,72,Sabas,1,saham,1,sakra barat,2,Sakra(Lombok Timur),4,Salatiga,1,samalanga,1,samarinda,9,sambas,36,sampang,42,sampit,4,sanggau,232,satbrimob,1,Sebanga Pinggir,2,sekadau,71,sekayam,8,selebritis,8,selong,1,selopan,4,seluma,5,Seluma Utara,1,Semarang,16,seputihbanyak,1,serang,40,serdang bedagai,2,siak,15,siak hulu,1,sidas,1,Sidoarjo,17,sidrap,1,Sigi,23,Simalungun,45,simeule,1,singkawang,22,singkil,2,Sinjai,1,sintang,12,slawi,2,Sleman,4,solapan,1,solo,1,Solok selatan,1,Soppeng,2,sorong,2,sorong selatan,18,stabat,27,subang,23,subulussalam,126,suka Makmue,1,Sukabumi,59,Sulawesi Selatan,1,sulbar,1,sulsel,3,sULTENG,5,Sulut,1,Sumba Barat(NTT),8,sumbar,6,sumbawa,1,sumbawa barat,8,Sumedang,5,Sumenep,86,Sumsel,5,sumut,3,sungai kakap,3,SUNGAI RAYA,1,Surabaya,33,takalar,1,Taliabu.,43,taliwang(Sumbawa Barat),8,tambang,1,tanah datar,1,tanah jawa,2,tangerang,7,Tangerang Selatan,2,Tanjabtim,6,Tanjung agung,1,tanjung balai,1,tanjung batu,1,TANJUNG MEDANG,9,TANJUNG PINANG,3,tanjung pinang (Kepri),443,tanjung punak,3,tanjung selor,3,tanjung uban,18,TANJUNGPINANGKEPRI,1,Tapanuli Selatan,775,tapteng,2,TAREMPA(KEPRI),2,Tasikmalaya,20,tayan hilir,1,tayan hulu,3,tebing tinggi,153,Technology,12,Teekini,2,tegal,18,teluk kapuas,1,temajuk,2,Terindikasi,1,Terintegrasi,1,Terjini,1,Terk,1,TERKI,2,Terki i,1,Terkimi,1,Terkin,5,Terkini,13901,TERKINIM,3,Terkino,6,Terkirni,1,Termini,3,Tertkini,1,timika,9,tolikara,1,Tolitoli,10,toraja utara,1,Tubaba,2,tubabar,1,tulang bawang,74,Tulang Bawang Barat,16,tulang bawang barat (lampung),9,Tulangbawang,18,tulungagung,1,ujung batu,2,Waibakul-NTT,1,Waikabubak(NTT),5,Walla Ndimu(NTT),3,Way Kanan,240,Wonosobo,1,Yogyakarta,17,
ltr
item
Radar Metro: Diduga Ada Skandal Korupsi "Tahun Pembangunan PLTU Mangkrak" KPK Harus Turun Selamatkan Uang Negara
Diduga Ada Skandal Korupsi "Tahun Pembangunan PLTU Mangkrak" KPK Harus Turun Selamatkan Uang Negara
https://1.bp.blogspot.com/-XVvzvS1p_rA/YCuif4NdpuI/AAAAAAAAhDA/O2I62N-s84Y_T46ygQyHcySi2J3ACsnDACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210216-WA0129.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-XVvzvS1p_rA/YCuif4NdpuI/AAAAAAAAhDA/O2I62N-s84Y_T46ygQyHcySi2J3ACsnDACLcBGAsYHQ/s72-c/IMG-20210216-WA0129.jpg
Radar Metro
http://www.radarmetro.net/2021/02/diduga-ada-skandal-korupsi-tahun.html
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/2021/02/diduga-ada-skandal-korupsi-tahun.html
true
9158309300093259471
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy