Pengurusan Surat Tanah Secara Tidak Prosedural, YASPANI Yustisia Lapor ke Presiden RI

Pekanbaru, RM Merasa pengurusan surat tanah secara tidak prosedural serta dicampuri pihak luar, Ketua Umum YASPANI Yustisia, Hariyanto telah...


Pekanbaru, RM

Merasa pengurusan surat tanah secara tidak prosedural serta dicampuri pihak luar, Ketua Umum YASPANI Yustisia, Hariyanto telah siapkan surat Laporan ke Presiden RI.


Kepada media ini Hariyanto menjelaskan saat berada di Kantor Kuasa Hukumnya, Faigi'asa Bawamenewi SH di Puri Nangka Sari, Pekanbaru. Rabu, (23/12/2020) lalu bahwa, Tanah mereka yang berada di RT/RW 05/06, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru ada campur tangan para oknum yang tidak bertanggung jawab.


"Kami dari YASPANI Yustisia yang beralamat di Jalan Mulya Jaya No.44, RT.02/RW.09, Limbungan, Rumbai Pesisir, Pekanbaru. Sesuai dengan UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mana kami selaku Ormas memiliki fungsi untuk pemenuhan pelayanan sosial,"kata Hariyanto.


Selanjutnya, tambahnya lagi, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tentu sangat memiliki hak untuk mengetahui serta mendapatkan informasi yang memiliki sifat transparansi, dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. " Yang mana masyarakat memiliki peran tersendiri dalam memberantas Tipikor," tambahnya.


Diungkapkannya bahwa, pihaknya melaporkan temuan adanya pembuatan penerbitan surat Tanah secara tidak prosedural yang dilakukan oleh oknum Pejabat Negara bersama salah satu pengusaha yang memiliki usaha Developer yaitu PT. Raja Graha Makmur (RGM) dalam pembuatan surat Sertifikat Prona.


"Sebelum kami telah konfirmasikan kepada pihak Developer tersebut pada tanggal 18 Desember 2020, namun belum juga ada balasan klarifikasi surat dimaksud. Oleh karena itu, kami menganggap secara langsung maupun secara tidak langsung bahwasannya Developer, Hermansyah telah membenarkan keseluruhan isi dari surat kinfirmasi kami," ucap Hariyanto.


Lebih lanjut Hariyanto mengatakan, yang mana menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) yang mana dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan: Luas Tanah yang menjadi Obyek Prona untuk tanah yang berlokasi di Kelurahan, dibatasi paling luas 200 M² (dua ratus) meter persegi.


Namun pada kenyataannya di lapangan, luas tanah tersebut adalah -+ 2100 M² (dua puluh satu ribu) meter persegi atas nama Developer PT.RGM itu sendiri, dengan lokasi Tanah di RT.05/RW.06, Kelurahan Lembah Dama, Kec.Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.


Hal ini tidak sesuai dengan harapan Presiden RI, Joko Widodo yang sebelumnya telah membuat Peraturan dan Kenijakan Prona tersebut untuk membantu warga kurang mampu untuk memiliki Hak atas Tanahnya. Bukan sebagai usaha Pembangunan Perumahan sebagaimana yang telah dilakukan Developer PT.RGM.


Atas peristiwa yang terjadi ini, justeru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan sendiri.


"Kami menduga adanya gratifikasi yang dilakukan oleh Developer dalam kepengurusan surat tidak prosedural, agar mendapatkan Sertifikat Prona dengan luasan Tanah melebihi yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015," bebernya.


Pada bagian akhir keterangan Pers oleh Ketum YASPANI Yustisia ini memaparkan bahwa, dari persoalan pengurusan Sertifikat Tanah oleh Developer PT.RGM, sehingga muncul lah permasalahan baru sebagaimana didapatkan atau ditemukan Sertifikat Tanah tidak prosedural sebanyak 6 (enam) Sertifikat Tanah dengan total luas 2100 M² a.n. Hermansyah selaku pihak Developer PT.RGM.


Berikut Nomor Sertifikat a.n.Hermansyah:


- 01870 dengan Luas Tanah 6530 M²

- 01868 dengan Luas Tanah 6113 M²

- 01867 dengan Luas Tanah 2397 M²

- 01865 dengan Luas Tanah 2395 M²

- 01866 dengan Luas Tanah 2397 M²

- 01864 dengan Luas Tanah 1800 M²


"Berdasarkan hal tersebut, kami dari YASPANI Yustisia yang mempunyai tanggung jawab atas hukum yang berlaku di Indonesia, kami mengharapkan kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo serta kepada Instansi terkait untuk mengusut permasalahan yang kami duga adanya indikasi gratifikasi dan penyelewengan kekuasaan.


Oleh karena adanya penyalahgunaan kewenangan, sehingga terbit lah Sertifikat Prona secara tidak prosedural dengan Luas Tanah 2100 M²a.n. Hermansyah yang tidak sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2015 tentang PRONA," tegas Ketum YASPANI Yustisia ini.


Terkait persoalan ini, sebelumnya, Developer PT.RGM, Hermansyah saat menjawab konfirmasi Reporter Media ini via telpon genggam mengatakan, pihaknya tidak berurusan dengan YASPANI Yustisia, namun hanya ingin masalah ini diselesaikan secara baik oleh salah satu dari pemilik Tanah yaitu, Sulam.


"Kenapa harus pakai surat segala, saya pikir persoalan ini bisa diselesaikan secara baik dan kekeluargaan. Saya tidak berurusan dengan Ketum YASPANI, Hariyanto. Saya hanya ingin masalah ini selesai secara baik, karena yang saya tau dalam perjanjian adalah Pak Sulam dan Pak Martoni (mantan Ketua RT setempat)," kata Herman.


Herman menambahkan bahwa, seharusnya ini dikonfirmasi ke Kuasa Hukum-nya, Adi Karma, SH karena tidak sedikit uangnya habis dalam pengurusan Tanah tersebut. "Uang saya tidak sedikit habis, selain uang kontan Rp243 juta, juga masih ada kerugian karena saya sempat memasukan Alat Berat mulai dari pembersihan Tanah tersebut," ujarnya.


Menindaklanjuti hal ini, media ini melakukan konfirmasi kepada kuasa hukum Sulam, Anton Sitompul, SH.MH pada Selasa, (23/12/2020) via WA mengatakan, tentang kemarin saya di Pengadilan karena saya sidang, persoalan di notaris sy tidak tau. "Sepanjang belum ada pencabutan perkara yang di Polresta dan Polsek Rumbai, secara hukum tidak bisa melakukan tindakan apapun, apalagi terhadap jual beli objek yang sebagian atau keseluruhan masih ada ikatan dengan pihak lain," kata Anton.


Demikian halnya keterangan Pers via WA dari Aidil, SH yang juga rekan tim Anton sebagai kuasa hukum Sulam yang dikonfirmasi dalam waktu bersamaan mengatakan, "Kemarin saya awalnya belum tahu bahwa pak Hariyanto ada pertemuan dengan pak Jepri, dan pak Harianto tanya saya lagi dimana, saya bilang lagi di kantor.


Kemudian pak Hariyanto kirim Photo, ada uang di meja dan pak Jepri. Sorenya saya dapat telpon dari pak Anton, katanya ada pertemuan di kantor Notaris Riri di Arengka dan saya langsung kesana, ternyata sampe disana saya tidak melihat ada pertemuan lagi, dan saya hubungi pak Hariyanto atau WA tapi tidak di balas. Itulah yang saya alami," kata Aidil.


Dalam persoalan yang berlarut lama ini, sebagai penengah atau rekan seprofesi Pengacara yang suda saling kenal yaitu, Atma Kusuma, SH. Mendukung para pihak terkait masalah Tanah ini agar diselesaikan secara damai sesuai prosedurnya tanpa harus saling mengklaim dan dibicarakan secara transpran.


"Saya kira pak Sulam dan keluarga selaku pemilik Tanah harus menyelesaikan persoalan ini di internal keluarga tanpa harus bergantung kepada pihak lain. Sebab yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah keluarga tentunya.


Hal-hal yang menyangkut hutang piutang kan bisa diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat keluarga. Ketika persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh pak Sulam bersama keluarga, maka akan ada efek dan ada pihak dirugikan dan bahkan bisa saja berujung pidana," jelas Atma.


Kapolresta Pekanbaru, Kombes.Pol.H.Nandang Mu'min Wijaya, S.Ik.MH yang dikonfirmasi melalui penyidik perkara, Bripka.Jaka pada Minggu, (27/12/2020) pukul 11.56.WIB via WhatsApp. Meski pesan WA yang dikirim terbaca, namun belum membalas. Hingga saat ini, media belum mendapatkan jawaban. (Ozid)

COMMENTS

Nama

(Lombok Tengah),25,(Praya Tengah,3,5erkini,1,a,1,Aceh,116,Aceh barat,1,Aceh singkil,20,ACEH TENGAH,2,aceh timur,5,Aceh Utara,8,adepura,1,agam(Sumbar),15,Ambon,1,Amuntai,1,anambas-kepri,15,ANTERO,1,Artikel,1,asahan,1,ASMAT,1,badau(kalbar),1,badung,1,bagansiapiapi,2,Balai Karangan,1,balai pungut Pinggir,1,balai raja pinggir,2,balangan,1,Bali,4,Balikpapan,2,Banda Aceh,28,bandar lampung,8,Bandung,45,Banggai,2,Banggai Kepulauan,1,Bangka belitung,5,bangkinang,1,Banjarbaru,1,banjarmasin,6,Banjarnegara,2,banten,8,Banyumas,4,Banyuwangi,16,bappenas,6,BARABATU PANGKEP,1,Barito utama,1,barru,1,batam,321,batang,136,BATAVIA,1,Bathin Salopan,5,Batu Ampar,1,Batu Panjang Rupat,2,batubara,6,Batunyala,1,beirut,1,bekas,1,Bekasi,37,belawan,2,belitang,1,bengkalis,157,bengkayang,31,bengkulu utara,6,BERAU,4,berita terkini,565,Bima,1,bintan,93,Bireuen,175,bisnis,4,Blitar,1,BLORA,30,Bobong,1,Bogor,20,bojonegoro,1,bolmong,1,Bolmut,2,bondowoso,50,boyolali,1,Brang Ene(Sumbawa Barat),10,brebes,6,BUKITTINGGI,19,BULUNGAN,1,buol,2,Business,1,Calang,1,ciamis,3,Cianjur,9,Cikampek,1,Cikarang,6,cilacap,9,Cilegon,4,cimahi,1,Cirebon,10,daera,3,Daerah,291,Deli Serdang,5,Denpasar,6,depok,49,dewan pers,1,Donggala,4,DPI,2,DPRD Bekasi,28,DPRD Kab. Bekasi,11,dumai,19,Dungun Baru Rupat,1,duri,6,duri barat,1,Duri(Mandau),58,Ekonomi,57,entikong,14,Garut,78,Global,3,Gorontalo,196,Gowa,3,Gresik,3,Gunung kidul,1,Gunung Meriah,1,gunung puyuh,1,gunung sitoli,1,Halmahera Barat,1,hamparan perak,3,Health Info,2,Humas Beltim,3,Humbahas,5,Hutan Panjang(Rupat),4,Indonesia,1,Indramayu,2,informasi,1,INHIL,1,inhu,2,ini,1,Internasional,29,itali,1,Jagoi Babang,1,jakara,3,jakarta,953,jakarta barat,8,jambi,2,Janapria(Lombok Tengah),14,jateng,2,Jatim,2,Jawa barat,1,Jawa tengah,2,Jayapura,20,Jember,25,Jembrana,1,Jeneponto,4,Jenggik Utara(Lombok timur),3,Jepara,7,Jogja,1,Johannesburg,1,kab,1,Kab Bandung,69,kab. Bandung,4,Kab. Bekasi,29,Kab. Langkat,132,Kab. Mimika,24,kab. musi rawas,113,Kab. Pekalongan,4,kab. pemalang,7,kab. polman,6,Kab. Seluma,31,Kab. Wajo,1,kab.bandung,2,kab.bengkalis,26,kab.keerom(Papua),1,kab.kubu,2,kab.kubu raya(kalbar),382,kab.pemalang,3,Kab.Semarang,2,kab.sintang,10,kab.Tangerang,2,kab.Tegal,78,Kabar Rohul,2,Kabupaten Bireuen-Aceh,25,Kabupaten Pelalawan,1,kalbar,32,Kalembu Kaha(NTT),1,kalideres,1,kalimantan barat,10,kalimantan selatan,1,KALSEL,1,Kalteng,11,Kaltim,3,kampar,28,Kandangan,1,Kao Teluk,1,KAPUAS,3,Kapuas Hulu,6,karanganyar,2,karangasem,1,Karawang,38,Karimun-Kepulauan Riau,91,Katingan,19,kaur,2,Kebumen,1,Keerom,2,Kementerian PPN/Bappenas,52,kendari,4,KENDARI(SULTRA),35,kepri,111,keprri,5,Keruak(Lombok Timur),2,kerumak,1,ketapang,5,kota pekalongan,4,Kotabumi,1,kotawaringin barat,1,Kotawaringin Timur,1,Kuala kapuas,11,kuala lumpur,1,Kuala Pembuang,20,kubu raya,30,Kulim Bathinsolapan,2,Kuliner,3,Kupang,5,Kutai Kartanegara,1,kutim,1,l,1,Lab. Wajo,1,labuhan batu,141,labuhan batu utara,2,labuhan haji,3,Labura,22,Labusel,3,lamboya (NTT),1,lamongan,2,lampok(sumbawa barat),1,lampung,16,Lampung Selatan,6,Lampung Tengah,38,lampung utara,29,lampura,5,landak,5,landak(Kalbar),5,lando(Terara Lombok Timur),1,langkat,10,langsa,1,Lantamal V,787,lantamal x,244,lebak,4,lemo morut,1,lesung batu,1,Lhokseumawe,10,Lhoksukon,3,Limapuluh Kota,4,LINGGA,290,LOBOK TIMUR,1,LOMBOK,1,lombok barat,3,lombok tengah,82,Lombok timur,207,loteng,2,loteng(NTB),5,loteng),1,lubuk pakam,2,Lubuklinggau,33,Lumajang,35,Luwu,3,Luwuk Banggai,2,Maddaremmeng,1,Madina,1,Madiun,4,magelang,1,magetan,1,Majalengka,238,majene,62,makassar,20,malang,3,Maluku Utara,2,Mamberamo Raya,1,Mamuju,5,Manado,1,mancanegara,1,Mandau,1,Manemeng (Sumbawa Barat),4,manokwari,10,marindal,1,Maros,80,mataram,8,mataram(ntb),6,Medan,133,Melawi,6,MELAWI(KALBAR),55,Mempawah,6,Mengkopot,4,merak,1,Merangin,1,meranti,8,Merauke,2,MESUJI,13,metro lampung,2,MEULABOH,3,Minahasa,1,mojokerto,4,Montong Gading (Lombok Timur),2,Morowali,5,Morowali Utara,2,morut,4,muara,2,Muara Basung Pinggir,4,Muara Enim(Sumsel),42,muara teweh,1,muba,4,Muko Muko,23,mukomuko,40,mukoq,1,Muna(Sultra),1,mura(sumbawa barat),1,MURATARA,163,murung jaya,1,musi banyuasin,24,musirawas,13,Nabire,1,nagan raya,3,Nanga Mahap,1,Nanga Pinoh,1,Nasional,40,Natuna(Kepri),18,New York,1,News,187,Ngawi,1,nias selatan,5,NTB,21,nternasional,1,NTT,1,oku selatan,2,Oku Timur(Sumsel),10,Olahraga,1,opini,7,Otomotif,3,Pacitan,1,Padang,2,padang genting,1,padangsidempuan,3,Palangka raya,40,Palas,1,Palas (Lampung Selatan),3,palelawan,4,Palembang,30,palu,9,Pamekasan,1,Pandeglang,314,Pangandaran,20,Pangkal Pinang,1,Pangkep,1,Papua,19,papua barar,2,papua barat,7,parapat,1,Parepare,1,Parimo,6,Pariwisata,31,pasangkayu,9,Pasuruan,3,Payakumbuh,1,pekalongan,41,Pekanbaru,203,pelalawan,1,Pemkab Bekasi,17,PemkaPelalawan,1,Pemkot Bekasi,1,PEN Sdm,1,Pendidikan,51,Pengumuman,3,peristiwa,75,Pessel,1,Pidie,1,pidie jaya,2,Pilkada,6,pinggir,5,polda kalbar,1,Polda Kalteng,3,Polewalimamdar,1,Polewalimandar,3,Polhukam,158,politik,13,Polman Sulbar,32,polres Pekalongan,244,polres Sekadau,488,Polsek Belitang,21,Polsek Belitang Hulu,3,polsek Sekadau,3,Polsek Sekadau Hilir,5,Polsek Sekadau Hulu,6,Ponorogo,2,Pontianak,12,pontianak(kalbar),91,Poso,1,praya,2,Probolinggo,1,prov. Aceh,1,Prov.Papua,1,pulang pisau,2,puplis,1,Purwakarta,4,purwokerto,1,Purworejo,1,Pyongyang,1,rada,2,radar metro,900,ragam,5,rambah samo,2,Randublatung,3,Rasau Jaya,2,Regional,31,Rembang,1,Riau,23,rimo,1,Rohil,5,ROHUL,7,Rokan Hulu,80,rundeng,1,rupat,61,rupat utara,55,Sabas,1,saham,1,sakra barat,2,Sakra(Lombok Timur),4,Salatiga,1,samalanga,1,samarinda,9,sambas,26,sampang,42,sampit,4,sanggau,177,satbrimob,1,Sebanga Pinggir,2,sekadau,68,sekayam,3,selebritis,8,selopan,4,seluma,5,Seluma Utara,1,Semarang,12,seputihbanyak,1,serang,36,siak,15,Sidoarjo,17,Sigi,23,Simalungun,35,simeule,1,singkawang,10,singkil,2,sintang,10,slawi,2,Sleman,4,solapan,1,solo,1,Solok selatan,1,Soppeng,1,sorong selatan,18,subang,17,subulussalam,114,suka Makmue,1,Sukabumi,58,Sulawesi Selatan,1,sulbar,1,sulsel,3,sULTENG,5,Sulut,1,Sumba Barat(NTT),8,sumbar,6,sumbawa barat,8,Sumedang,3,Sumenep,64,Sumsel,5,sumut,3,sungai kakap,3,SUNGAI RAYA,1,Surabaya,24,Taliabu.,43,taliwang(Sumbawa Barat),8,tambang,1,tanah datar,1,tangerang,7,Tangerang Selatan,2,Tanjabtim,1,Tanjung agung,1,tanjung balai,1,tanjung batu,1,TANJUNG MEDANG,9,TANJUNG PINANG,2,tanjung pinang (Kepri),316,tanjung punak,3,tanjung selor,3,tanjung uban,9,TANJUNGPINANGKEPRI,1,Tapanuli Selatan,619,tapteng,2,TAREMPA(KEPRI),2,Tasikmalaya,16,tayan hilir,1,tayan hulu,1,tebing tinggi,72,Technology,12,Teekini,1,tegal,18,teluk kapuas,1,temajuk,2,Terindikasi,1,Terintegrasi,1,Terjini,1,Terk,1,TERKI,2,Terkin,5,Terkini,10728,TERKINIM,3,Terkino,1,Termini,3,timika,8,tolikara,1,Tolitoli,10,Tubaba,2,tubabar,1,tulang bawang,74,Tulang Bawang Barat,16,tulang bawang barat (lampung),9,Tulangbawang,18,ujung batu,2,Waibakul-NTT,1,Waikabubak(NTT),5,Walla Ndimu(NTT),3,Way Kanan,158,Wonosobo,1,Yogyakarta,14,
ltr
item
Radar Metro: Pengurusan Surat Tanah Secara Tidak Prosedural, YASPANI Yustisia Lapor ke Presiden RI
Pengurusan Surat Tanah Secara Tidak Prosedural, YASPANI Yustisia Lapor ke Presiden RI
https://1.bp.blogspot.com/-7ocfcrLKeRk/X-gsEDezS9I/AAAAAAAAcM8/VOj8qZbxuoAcNyVLAMADaEjPR4zKzkhLACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201227-WA0045%257E2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-7ocfcrLKeRk/X-gsEDezS9I/AAAAAAAAcM8/VOj8qZbxuoAcNyVLAMADaEjPR4zKzkhLACLcBGAsYHQ/s72-c/IMG-20201227-WA0045%257E2.jpg
Radar Metro
http://www.radarmetro.net/2020/12/pengurusan-surat-tanah-secara-tidak.html
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/2020/12/pengurusan-surat-tanah-secara-tidak.html
true
9158309300093259471
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy