LEGATISI MINTA DITTIPIKOR MABES POLRI AMBIL ALIH KASUS KORUPSI HIBAH BANSOS 80 MILYAR TAHUN 2018.

SATONO TERLIBAT KORUPSI HIBAH,TERANCAM BUI Sambas,Radar Metro  Senen,30/11/2020 LEGATISI Indonesia meminta Polda Kalbar untuk menetapkan Sat...



SATONO TERLIBAT KORUPSI HIBAH,TERANCAM BUI

Sambas,Radar Metro 

Senen,30/11/2020 LEGATISI Indonesia meminta Polda Kalbar untuk menetapkan Satono Pembina Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Kabupaten Sambas karena terlibat dalam konspirasi Anggatan ADI yang dianggarkan berturut turut 2017 dan 2018 yang diterima 2 kali dalam setahun jelas bertentangan dengan permendagri nomor 13 tahun 2018 pasal 4 tentang Syarat ketentuan Hibah dan Bansos daerah.pasal 4 poin b Hibah tidak boleh berturut turut apalagi setahun dua kali dan tidak wajib.artinya jelas adanya konspirasi korupsi dalam penganggaran yang melanggar padal 2 UU no.31 tahun 1999 jo UU no.20vtahu 2001 "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan menperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keungan negara atau perekonomian negara,dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Walaupun mereka ada SPJ kegiatan yang diduga banyak fiktif.hal ini jelas dari anggaran yang sangat besar kapan dan dimana saja kegiatan tersebut。Jelas dari dianggarkan sudah adanya perbuatan melawan hukum yang dilanggar dan tidak sah,cacat hukum. Satono dan panitia anggaran harus brrtanggungjawab.bagaimana mungkin kegiatan terutama 2018 bulan 7 cair anggaran 500 juta untuk kegiatan dan dianggarkan lagi diperubahan dicairkan Desember 400 juta tidak sampqi sebulan menghabiskan 400 juta ini tidak logis dan jelas menghamburkan keuangan negara. LEGATISI meminta Penyidik Polda Kalbar menetapkan Satono dan bagian anggaran, Bagian Keungan yang mencairkan dana tersebut serta terlibat lainnya untuk dijadikan tersangka karena jelas jelas menyalahi aturan dan diduga terjadinya kerugian negara.Keterlibatan lain dari anggaran 80 Milyar Hibah Bansos 2018 terutama Atbah selaku Bupati Sekda dan unsur Pimpinan DPRD periode 2014 s/d 2019 harus dijadikan tersangka karena peng anggaran dan Hibah dan Bansos 80 tahun 2018 dinilai Tidak Sah dan Cacat Hukum karrna bertentangan dengan permendagri no.13 tahun 2018 dan dana tersebut disalahgunakan,Hibah lewat Dinas dinas yang mana ketentuan Permendagri tahun 2016 sudah direvisi Permendagri no.13 tahun 2018. .Akibat adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan berkorporasi sampainsekarang status Hukum  Atbah ,mantan Sekda, Unsur Pimpinan DPRD Sambas periode 2014 s/d 2019 Humas Polda Kalbar belum mengumumkan para tersangka,sedang penyelidikan sudah cukup lama tanggal 31 Maret Penyelidikan sudah tahap MATERI PERKARA dan di tingkatkan ketahap Penyidikan,LEGATISI.Proses hukum tersebut sejak  Kapolda Kalbar Irjen Pol.Drs Didi Haryono ,SH,MH dan diganti Irjen Pol.Dr.Drs.Remigius Sigid Tri Hardjanto,SH,Msi yang sejak 3 Februari tahun 2020 mengemban amanah sebagai   Kapolda Kalimantan Barat,namun kasus  tersebut   belum juga  diumumkan para tersangkanya. Berdasarkan hasil Audit BPK RI Perwakilan Kalbar terdapat adanya kerugian negara 3,6 Milyar yang disampaikan penyidik Polda Kalbar saat pertemuan LEGATISI Indonesia Audiensi dengan penyidik Tipikor Polda Kalbar tanggal 17 Maret  tahun 2020 lalu. Seharusnya berdasarkan hasil Audit kepolisian sudah bisa menetapkan para tersangkanya. Apalagi pengungkapan kasus tersebut yang sudah memeriksa ratusan  saksi yang menjadi dasar kepolisian membuat resume hukum dari hasil penyelidikan  dan pemeriksaan para saksi-saksi dalam memutuskan siapa-siapa tersangkanya.  

Saat Audiensi Legatisi singgung  didepan penyidik yang menurut Pengacara   Bupati dan DPRD Sambas,Deby  sudah 14 orang tersangkanya terdiri PNS dan Pihak Swasta,Kasubdit Tipikor AKBP Laba  Meliala dan Gunawan hanya terdiam dan Penyidik Berdasarkan data-data realisasi Dana Hibah Dan Bansos tahun 2017 dan tahun 2018 bahwa adanya anggaran untuk pesantren Ma’hadas Sambas di Desa Sumber Harapan  senilai 400 juta tahun 2017 tidak disalurkan,-adanya dana bantuan sosial yang tidak direncanakan senilai 119 juta tahun 2017  tidak disalurkan Bupati- Anggaran  KONI tahun 2017 senilai Rp.1.460.000.000  dan tahun 2018 dana KONI diduga ada titipan 500 juta untuk kegiatan lain yang dianggarkan ke KONI.Anggaran KONI senilai Rp.3.680.000.000,- dan Rp.2.615.000.000,-adanya bantuan 800 juta tahun 2017  untuk Akademi Dakwah Indonesia(ADI) Kabupaten Sambas yang sudah direalisasikan tapi kemana saja dan untuk apa saja dana sebesar itu digunakan ungkap Akhyani. B A Ketua Umum LEGATISI pada Radar Metro Kalbar.-apalagi tahun 2018 Akademi Dakwah Indonesia Kabupaten Sambas mendapat dua kali anggaran pada tahun yang sama  yakni 500 juta SP2D nomor.1425/LS/2018 tanggal 07/06/2019 dan desember 2018 mendapat tambahan anggaran 400 juta SP2D Nomor.7873/LS/2018 tanggal 26/12/2018, jelas bertentangan permendagri no.13 tahun 2018.

Hal tersebut jelas adanya keterlibatan Satono sebagai Ketua Pembina Akademi Dakwah Indonesia Kabupaten Sambas yang diduga konspirasi Korupsi dan ia serta  terkait lainnya harus bertanggungjawab secara hukum.apalagi dianggarkan pada Desember 2018 hanya dalam tempo satu bulan untuk kegiatan Dakwah senilai 400 juta ,sangat tidak logis,jelas bertentangan Permendagri  no 13 tahun 2018 pasal 4 ayat (1) berbunyi ‘  bersifat tidak wajib dan tidak boleh berkali-kali’ apalagi dalam satu tahun mendapat 2 kali anggaran jelas perbuatan melawan hukum. 

LEGATISI Indonesia menegaskan agar proses hukum  Polda Kalbar harus transparan dan terbuka untuk umum sesuai UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. siapa-siapa saja tersangkanya supaya adanya KEPASTIAN HUKUM.banyak rumor yang beredar bahwa Dewan dan pejabat Pemda yang tersangkut masalah hibah bansos telah setor uang Milyaran lewat Kuasa Hukumnya sebagai pengembalian kerugian negara.benar atau tidaknya hal tersebut tentulah penyidik Polda Kalbar yang mengetahui,jika memang adanya pengembalian kerugian negara baik dari DRPD yang terlibat maupun dari Bupati dan jajarannya  yang tersandung masalah hukum korupsi Hibah bansos tidak menghapus pidana dan status mereka harus sudah tersangka,kalau masih sebagai saksi negara tidak berkewajiban  menyita atau memaksa pengembalian kerugian negara. 

LEGATISI menegaskan agar Dittipidkor Mabes Polri segera mengambil alih kasus korupsi Hibah bansos 2017 dan 2018 jika Polda Kalbar tidak melaksanakan amanat undang Undang sesuai janji dan sumpah jabatan dan segera mengumumkan para tersangka terutama status hukum Atbah Bupati Sambas,mantan Sekda dan DPRD periode 2014 s/d 2019 lalu,Kepala Bakeuda waktu itu,dan pejabat lainnya dan pihak swasta ,agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap Polda Kalbar dalam penegakan supremasi hukum. (AKHYANI.B A ketua Umum LEGATISI.

( Mul )

COMMENTS

Nama

(Lombok Tengah),24,(Praya Tengah,3,5erkini,1,a,1,Aceh,116,Aceh barat,1,Aceh singkil,19,ACEH TENGAH,2,aceh timur,5,Aceh Utara,8,adepura,1,agam(Sumbar),15,Ambon,1,Amuntai,1,anambas-kepri,15,ANTERO,1,Artikel,1,ASMAT,1,badau(kalbar),1,badung,1,bagansiapiapi,2,Balai Karangan,1,balai pungut Pinggir,1,balai raja pinggir,2,balangan,1,Bali,4,Balikpapan,2,Banda Aceh,28,bandar lampung,6,Bandung,45,Banggai,2,Banggai Kepulauan,1,Bangka belitung,5,bangkinang,1,Banjarbaru,1,banjarmasin,6,Banjarnegara,2,banten,8,Banyumas,4,Banyuwangi,15,bappenas,6,BARABATU PANGKEP,1,Barito utama,1,barru,1,batam,318,batang,130,BATAVIA,1,Bathin Salopan,5,Batu Ampar,1,Batu Panjang Rupat,2,batubara,3,Batunyala,1,beirut,1,bekas,1,Bekasi,37,belawan,2,belitang,1,bengkalis,157,bengkayang,31,bengkulu utara,6,BERAU,4,berita terkini,565,Bima,1,bintan,93,Bireuen,175,bisnis,4,Blitar,1,BLORA,30,Bobong,1,Bogor,20,bojonegoro,1,bolmong,1,Bolmut,2,bondowoso,50,boyolali,1,Brang Ene(Sumbawa Barat),10,brebes,6,BUKITTINGGI,19,BULUNGAN,1,buol,2,Business,1,Calang,1,ciamis,3,Cianjur,8,Cikampek,1,Cikarang,6,cilacap,9,Cilegon,4,cimahi,1,Cirebon,10,daera,3,Daerah,291,Deli Serdang,5,Denpasar,6,depok,48,dewan pers,1,Donggala,4,DPI,2,DPRD Bekasi,28,DPRD Kab. Bekasi,11,dumai,19,Dungun Baru Rupat,1,duri,6,duri barat,1,Duri(Mandau),58,Ekonomi,57,entikong,14,Garut,78,Global,3,Gorontalo,196,Gowa,3,Gresik,3,Gunung kidul,1,Gunung Meriah,1,gunung puyuh,1,gunung sitoli,1,Halmahera Barat,1,hamparan perak,3,Health Info,2,Humas Beltim,3,Humbahas,5,Hutan Panjang(Rupat),4,Indonesia,1,Indramayu,2,informasi,1,INHIL,1,inhu,2,ini,1,Internasional,29,itali,1,Jagoi Babang,1,jakara,3,jakarta,946,jakarta barat,8,jambi,2,Janapria(Lombok Tengah),14,jateng,2,Jatim,2,Jawa barat,1,Jawa tengah,2,Jayapura,20,Jember,24,Jembrana,1,Jeneponto,4,Jenggik Utara(Lombok timur),3,Jepara,7,Jogja,1,Johannesburg,1,kab,1,Kab Bandung,69,kab. Bandung,4,Kab. Bekasi,29,Kab. Langkat,130,Kab. Mimika,24,kab. musi rawas,112,Kab. Pekalongan,4,kab. pemalang,7,kab. polman,6,Kab. Seluma,31,Kab. Wajo,1,kab.bandung,2,kab.bengkalis,25,kab.keerom(Papua),1,kab.kubu,2,kab.kubu raya(kalbar),375,kab.pemalang,3,Kab.Semarang,2,kab.sintang,10,kab.Tangerang,2,kab.Tegal,78,Kabar Rohul,2,Kabupaten Bireuen-Aceh,25,Kabupaten Pelalawan,1,kalbar,31,Kalembu Kaha(NTT),1,kalideres,1,kalimantan barat,10,kalimantan selatan,1,KALSEL,1,Kalteng,11,Kaltim,3,kampar,28,Kandangan,1,Kao Teluk,1,KAPUAS,3,Kapuas Hulu,6,karanganyar,2,karangasem,1,Karawang,38,Karimun-Kepulauan Riau,88,Katingan,18,kaur,2,Kebumen,1,Keerom,2,Kementerian PPN/Bappenas,51,kendari,4,KENDARI(SULTRA),35,kepri,110,keprri,5,Keruak(Lombok Timur),2,kerumak,1,ketapang,5,kota pekalongan,4,Kotabumi,1,kotawaringin barat,1,Kotawaringin Timur,1,Kuala kapuas,11,kuala lumpur,1,Kuala Pembuang,20,kubu raya,30,Kulim Bathinsolapan,2,Kuliner,3,Kupang,5,Kutai Kartanegara,1,kutim,1,l,1,Lab. Wajo,1,labuhan batu,137,labuhan batu utara,2,labuhan haji,3,Labura,20,Labusel,3,lamboya (NTT),1,lamongan,2,lampok(sumbawa barat),1,lampung,16,Lampung Selatan,6,Lampung Tengah,38,lampung utara,29,lampura,5,landak,5,landak(Kalbar),5,lando(Terara Lombok Timur),1,langkat,10,langsa,1,Lantamal V,781,lantamal x,244,lebak,4,lemo morut,1,lesung batu,1,Lhokseumawe,10,Lhoksukon,3,Limapuluh Kota,4,LINGGA,290,LOBOK TIMUR,1,LOMBOK,1,lombok barat,3,lombok tengah,81,Lombok timur,205,loteng,2,loteng(NTB),5,loteng),1,lubuk pakam,2,Lubuklinggau,33,Lumajang,35,Luwu,3,Luwuk Banggai,2,Maddaremmeng,1,Madina,1,Madiun,4,magelang,1,magetan,1,Majalengka,233,majene,59,makassar,20,malang,3,Maluku Utara,2,Mamberamo Raya,1,Mamuju,5,Manado,1,mancanegara,1,Mandau,1,Manemeng (Sumbawa Barat),4,manokwari,10,marindal,1,Maros,80,mataram,8,mataram(ntb),6,Medan,127,Melawi,6,MELAWI(KALBAR),53,Mempawah,6,Mengkopot,4,merak,1,Merangin,1,meranti,8,Merauke,2,MESUJI,12,metro lampung,2,MEULABOH,3,Minahasa,1,mojokerto,4,Montong Gading (Lombok Timur),2,Morowali,5,Morowali Utara,2,morut,4,muara,2,Muara Basung Pinggir,4,Muara Enim(Sumsel),42,muara teweh,1,muba,4,Muko Muko,21,mukomuko,40,mukoq,1,Muna(Sultra),1,mura(sumbawa barat),1,MURATARA,163,murung jaya,1,musi banyuasin,24,musirawas,12,Nabire,1,nagan raya,3,Nanga Mahap,1,Nanga Pinoh,1,Nasional,40,Natuna(Kepri),17,New York,1,News,187,Ngawi,1,nias selatan,5,NTB,21,nternasional,1,NTT,1,oku selatan,2,Oku Timur(Sumsel),10,Olahraga,1,opini,7,Otomotif,3,Pacitan,1,Padang,2,padang genting,1,padangsidempuan,3,Palangka raya,40,Palas,1,Palas (Lampung Selatan),3,palelawan,3,Palembang,30,palu,9,Pamekasan,1,Pandeglang,310,Pangandaran,20,Pangkal Pinang,1,Pangkep,1,Papua,19,papua barar,2,papua barat,7,parapat,1,Parepare,1,Parimo,6,Pariwisata,31,pasangkayu,9,Pasuruan,3,Payakumbuh,1,pekalongan,41,Pekanbaru,202,pelalawan,1,Pemkab Bekasi,17,PemkaPelalawan,1,Pemkot Bekasi,1,PEN Sdm,1,Pendidikan,51,Pengumuman,3,peristiwa,75,Pessel,1,Pidie,1,pidie jaya,2,Pilkada,6,pinggir,5,polda kalbar,1,Polda Kalteng,3,Polewalimamdar,1,Polewalimandar,3,Polhukam,158,politik,13,Polman Sulbar,32,polres Pekalongan,240,polres Sekadau,487,Polsek Belitang,21,Polsek Belitang Hulu,3,polsek Sekadau,3,Polsek Sekadau Hilir,5,Polsek Sekadau Hulu,6,Ponorogo,2,Pontianak,12,pontianak(kalbar),91,Poso,1,praya,2,Probolinggo,1,prov. Aceh,1,Prov.Papua,1,pulang pisau,2,puplis,1,Purwakarta,4,purwokerto,1,Purworejo,1,Pyongyang,1,rada,2,radar metro,900,ragam,5,rambah samo,2,Randublatung,3,Rasau Jaya,2,Regional,31,Rembang,1,Riau,23,rimo,1,Rohil,5,ROHUL,7,Rokan Hulu,80,rundeng,1,rupat,61,rupat utara,54,Sabas,1,saham,1,sakra barat,2,Sakra(Lombok Timur),4,Salatiga,1,samalanga,1,samarinda,9,sambas,25,sampang,42,sampit,4,sanggau,174,satbrimob,1,Sebanga Pinggir,2,sekadau,68,sekayam,3,selebritis,8,selopan,4,seluma,5,Seluma Utara,1,Semarang,11,seputihbanyak,1,serang,35,siak,15,Sidoarjo,17,Sigi,23,Simalungun,35,simeule,1,singkawang,10,singkil,2,sintang,10,slawi,2,Sleman,4,solapan,1,solo,1,Solok selatan,1,Soppeng,1,sorong selatan,18,subang,17,subulussalam,113,suka Makmue,1,Sukabumi,58,Sulawesi Selatan,1,sulbar,1,sulsel,3,sULTENG,5,Sulut,1,Sumba Barat(NTT),8,sumbar,6,sumbawa barat,8,Sumedang,3,Sumenep,62,Sumsel,5,sumut,3,sungai kakap,3,SUNGAI RAYA,1,Surabaya,24,Taliabu.,43,taliwang(Sumbawa Barat),8,tambang,1,tanah datar,1,tangerang,7,Tangerang Selatan,2,Tanjabtim,1,Tanjung agung,1,tanjung batu,1,TANJUNG MEDANG,9,TANJUNG PINANG,2,tanjung pinang (Kepri),314,tanjung punak,3,tanjung selor,3,tanjung uban,9,TANJUNGPINANGKEPRI,1,Tapanuli Selatan,609,tapteng,2,TAREMPA(KEPRI),2,Tasikmalaya,16,tayan hilir,1,tayan hulu,1,tebing tinggi,69,Technology,12,Teekini,1,tegal,18,teluk kapuas,1,temajuk,2,Terindikasi,1,Terk,1,TERKI,2,Terkin,5,Terkini,10608,TERKINIM,3,Termini,2,timika,8,tolikara,1,Tolitoli,10,Tubaba,2,tubabar,1,tulang bawang,74,Tulang Bawang Barat,16,tulang bawang barat (lampung),9,Tulangbawang,18,ujung batu,2,Waibakul-NTT,1,Waikabubak(NTT),5,Walla Ndimu(NTT),3,Way Kanan,153,Wonosobo,1,Yogyakarta,14,
ltr
item
Radar Metro: LEGATISI MINTA DITTIPIKOR MABES POLRI AMBIL ALIH KASUS KORUPSI HIBAH BANSOS 80 MILYAR TAHUN 2018.
LEGATISI MINTA DITTIPIKOR MABES POLRI AMBIL ALIH KASUS KORUPSI HIBAH BANSOS 80 MILYAR TAHUN 2018.
https://1.bp.blogspot.com/-c-L3elPHibA/X8U-lHGrpKI/AAAAAAAAY7w/cfm4OzI0GMQOMfWJ5-4_yadzam0R0cf4wCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201030-WA0142.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-c-L3elPHibA/X8U-lHGrpKI/AAAAAAAAY7w/cfm4OzI0GMQOMfWJ5-4_yadzam0R0cf4wCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG-20201030-WA0142.jpg
Radar Metro
http://www.radarmetro.net/2020/12/legatisi-minta-dittipikor-mabes-polri.html
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/2020/12/legatisi-minta-dittipikor-mabes-polri.html
true
9158309300093259471
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy