LEGATISI DESAK KPK AMBILALIH KASUS KORUPSI HIBAH BANSOS

"KORUPSI DISERAMBI MEKKAH,ATAS NAMA MASJID,LEGATISI DESAK KPK AMBILALIH KASUS KORUPSI HIBAH BANSOS,TANGKAP BUPATI,SEKDA ,PIMPINAN DAN A...



"KORUPSI DISERAMBI MEKKAH,ATAS NAMA MASJID,LEGATISI DESAK KPK AMBILALIH KASUS KORUPSI HIBAH BANSOS,TANGKAP BUPATI,SEKDA ,PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SAMBAS PERIODE 2014-2019,PNS DAN PIHAK SWASTA YANG TERLIBAT"

Radar Metro 

KPK RI lagi  menunjukkan giginya sebagai Garda terdepan pemberantasan Korupsi di 9ndonesia dalam sepekan KPK telah melakukan OTT di Kementrian Perikanan Kelautan,Kementrian Agama.,Bupati,Walikita dan sekarang OTT di kementrian sosial, luar biasa,LEGATISI yakinvdan sangat percaya jika kasus hibah diambil alih oleh KPK RI. LEGATISI Indonesia meminta KPK RI mengambil alih kasus korupsi hibah dan bansos daerah APBD tahun 2017/2018 sesuai UU KPK Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Korupsi.pasal 10A Pengambilalihan Penyidikan dan atau Penuntutan sebagaiman yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh komisi Pemberantasan Korupsi dengan beberapa alasan.Berdasarkan hal tersebut LEGATISI sebagai tindaklanjut proses hukum di Polda yang sampai sekarang tidak adanya kejelasan status hukum yang menjerat Atbah selaku Bupati Sambas, U Tajudin selaku mantan Sekda,Arifidiar selaku Ketua DPRD sambas periode 2014 - 2019 dan unsur pimpinan lainnya salah satunya H Abu Bakar yang sekarangmenjadi Ketua DPRD sambas periode 2019-2024 serta anggoata lainnya,juga pejabat dilingkungan Pemda Sambas terutama Bagian Keuangan tahun 2017 dan tahun 2018 yang terlibat.Kasus tersebut juga menyeret pihak swasta.Satono selaku Pembina Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Kabupaten Sambas juga terlibat dalam konspirasi Anggatan ADI yang dianggarkan berturut turut 2017 dan 2018 yang diterima 2 kali dalam setahun jelas bertentangan dengan permendagri nomor 13 tahun 2018 tentang Syarat ketentuan Hibah dan Bansos daerah.pasal 4 ayat (1)"Hibah bersifat tidak wajib dan tidak bolehberturut-turut dan tidak wajib",artinya jelas adanya konspirasi korupsi dalam penganggaran yang melanggar padal 2 UU no.31 tahun 1999 jo UU no.20vtahu 2001 "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan menperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keungan negara atau perekonomian negara,dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Walaupun mereka Surat Pertanggung jawaban (SPJ)atas nama kegiatan lengkappatit diduga banyak fiktif.Hal ini jelas dari anggaran yang sangat besar kapan dan dimana saja kegiatan tersebut。Jelas dari dianggarkan sudah adanya perbuatan melawan hukum yang dilanggar dan tidak sah,cacat hukum. Satono dan panitia anggaran harus brrtanggungjawab.bagaimana mungkin kegiatan terutama 2018 bulan 7 cair anggaran 500 juta untuk kegiatan dan dianggarkan lagi diperubahan dicairkan Desember 400 juta tidak sampqi sebulan menghabiskan 400 juta ini tidak logis dan jelas menghamburkan keuangan negara. LEGATISI meminta Penyidik Polda Kalbar menetapkan Tersangka Satono dan lainnya yang terlibat.Hibah dan Bansos tahun 2017 dan tahun 2018 senilai 80 Milyar,anggaran APBD tersebut  Tidak Sah dan Cacat Hukum karrna bertentangan dengan permendagri no.13 tahun 2018 tentang Persyaratan Hibah dan Bansos Daerah.dan dana tersebut disalahgunakan,Hibah lewat Dinas dinas yang mana ketentuan Permendagri tahun 2016 sudah direvisi Permendagri no.13 tahun 2018. .Akibat adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan berkorporasi sampai sekarang status Hukum  Atbah ,mantan Sekda, Unsur Pimpinan dan anggota DPRD Sambas periode 2014 s/d 2019 serta pejabat pemda Sambas dan pihak swasta yang terlibat,Humas Polda Kalbar belum mengumumkan para tersangka,sedang penyelidikan sudah cukup lama tanggal 31 Maret Penyelidikan sudah tahap MATERI PERKARA dan dapat di tindaklanjut oleh Kepolisian ke tahap Penyidikan ,LEGATISI.Proses hukum tersebut sejak  Kapolda Kalbar Irjen Pol.Drs Didi Haryono ,SH,MH dan diganti Irjen Pol.Dr.Drs.Remigius Sigid Tri Hardjanto,SH,Msi yang sejak 3 Februari tahun 2020 mengemban amanah sebagai   Kapolda Kalimantan Barat,namun kasus  tersebut   belum juga  diumumkan para tersangkanya. Berdasarkan hasil Audit BPK RI Perwakilan Kalbar terdapat adanya kerugian negara 3,6 Milyar yang disampaikan penyidik Polda Kalbar saat pertemuan LEGATISI Indonesia Audiensi dengan penyidik Tipikor Polda Kalbar tanggal 17 Maret  tahun 2020 lalu. Seharusnya berdasarkan hasil Audit BPK RI perwakilan Kalimantan Barat kepolisian  sudah bisa menetapkan tersangaka,apalagi sejak 17 Maret 2020 penyelidikan sudah tahap MATERI PERKARA dan status hukum dinaikkan ,Kasubdit Tipikor AKBP Laba  Meliala saat audiensivtanggal 17 maret 2020 lalu berjanji akan mengusut tuntas dugaan korupsi Hibahbansos 80 M dan komitmen Kapolda yang bukan putra daerah, Yakinlah katanya pada LEGATISI indonesia,tapi sekarang sekarang janji dan komitmennya memberantas korupsi jalan ditempat tanpa ada kejelasan status hukum bupati mantan sekda,unsur pimpinan dan anggota,Pns dan pihak swasta yang terlibat.LEGATISU minta Pokda tangkap.mereka semua.Jija tidak ada kejelasan hukum LEGATISI meminta KPK RI mengambil alih kasus tersebut sesuai pasal 10. uraian kasus dugaan korupsi bahwa adanya banyak masjid tidak ada usulan tapi dianggarkan dan telah SP2D namun masjid tersebut tidak menerima sudah dikonfirmasi ke masjid masjid.Bahwa adanya anggaran untuk pesantren Ma’hadas Sambas di Desa Sumber Harapan  senilai 400 juta tahun 2017 tidak disalurkan dan dananya kemana?kalau mereka mengusulkan tentulah ditransfer ke rekening panitia Pesantren,- bahwa adanya dana bantuan sosial yang tidak direncanakan senilai 119 juta tahun 2017  tidak disalurkan Bupati uang tersebut kemana?- Anggaran  KONI tahun 2017 senilai Rp.1.460.000.000,-   dan tahun 2018 dana KONI diduga ada titipan 500 juta untuk kegiatan lain yang dianggarkan ke KONI.Anggaran KONI senilai Rp.3.680.000.000,- dan Rp.2.615.000.000,- ada titipan untuk kegiatan IMI 500 juta.Bahwa adanya bantuan 800 juta tahun 2017 nilainya cukup besar kegiatan Akademi Dakwah Indonesia(ADI) Kabupaten Sambas yang sudah direalisasikan tapi kemana saja dan untuk apa saja dana sebesar itu digunakan ungkap Akhyani. B A Ketua Umum LEGATISI pada Radar Metro Kalbar.-apalagi tahun 2018 Akademi Dakwah Indonesia Kabupaten Sambas mendapat dua kali anggaran pada tahun yang sama  yakni 500 juta SP2D nomor.1425/LS/2018 tanggal 07/06/2019 dan desember 2018 mendapat tambahan anggaran 400 juta SP2D Nomor.7873/LS/2018 tanggal 26/12/2018, penyidik Polda bisa mengungkap APBD sebelumnya yang setiap tahun dapat terus anggaran daerah, jelas bertentangan permendagri no.13 tahun 2018 pasal 4.

 Hal tersebut jelas adanya keterlibatan Satono sebagai Ketua Pembina Akademi Dakwah Indonesia Kabupaten Sambas yang diduga konspirasi Korupsi. LEGATISI Indonesia menegaskan agar proses hukum  Polda Kalbar harus transparan dan terbuka untuk umum sesuai UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.LEGATISI pertanyakan tinfaklanjut Dittipidkor Mabes Polri yang telah kita laporkan,jika masih lambat penetapan tersangka LEGATISI LAPOR KPK dengan membawa data data korupsi Hibah Bansos tahun 2017 dan 2018,APBD, data Realisasi,Data Masjid fiktif,data Koni,Data Kegiatan pihak swasta yang menggunakan dana hibah bansos jadi aspirasi dewan terutam bantuan Penguin dibeberapa titik di Jawai yang diletakkan di cor beton yang banyak retak di kontraktualkan dan data lainya serta Data hasil audit BPK RI perwakilan Kalba untuk laporan ke KPK RI yang sekarang lagi banyak pekabat kementrian, buoati walikota yang terkena OTT dan keyakinan masyarakat terutama pegiat anti korupsi mulai bangkit dan lebih dahsyat lagi demi Penegakan supremasi hukum di Indonesia.(AKHYANI.B A .

( Mul & tim )

COMMENTS

BLOGGER: 1
Loading...
Nama

(Lombok Tengah),24,(Praya Tengah,3,5erkini,1,a,1,Aceh,116,Aceh barat,1,Aceh singkil,20,ACEH TENGAH,2,aceh timur,5,Aceh Utara,8,adepura,1,agam(Sumbar),15,Ambon,1,Amuntai,1,anambas-kepri,15,ANTERO,1,Artikel,1,ASMAT,1,badau(kalbar),1,badung,1,bagansiapiapi,2,Balai Karangan,1,balai pungut Pinggir,1,balai raja pinggir,2,balangan,1,Bali,4,Balikpapan,2,Banda Aceh,28,bandar lampung,6,Bandung,45,Banggai,2,Banggai Kepulauan,1,Bangka belitung,5,bangkinang,1,Banjarbaru,1,banjarmasin,6,Banjarnegara,2,banten,8,Banyumas,4,Banyuwangi,16,bappenas,6,BARABATU PANGKEP,1,Barito utama,1,barru,1,batam,319,batang,133,BATAVIA,1,Bathin Salopan,5,Batu Ampar,1,Batu Panjang Rupat,2,batubara,5,Batunyala,1,beirut,1,bekas,1,Bekasi,37,belawan,2,belitang,1,bengkalis,157,bengkayang,31,bengkulu utara,6,BERAU,4,berita terkini,565,Bima,1,bintan,93,Bireuen,175,bisnis,4,Blitar,1,BLORA,30,Bobong,1,Bogor,20,bojonegoro,1,bolmong,1,Bolmut,2,bondowoso,50,boyolali,1,Brang Ene(Sumbawa Barat),10,brebes,6,BUKITTINGGI,19,BULUNGAN,1,buol,2,Business,1,Calang,1,ciamis,3,Cianjur,8,Cikampek,1,Cikarang,6,cilacap,9,Cilegon,4,cimahi,1,Cirebon,10,daera,3,Daerah,291,Deli Serdang,5,Denpasar,6,depok,48,dewan pers,1,Donggala,4,DPI,2,DPRD Bekasi,28,DPRD Kab. Bekasi,11,dumai,19,Dungun Baru Rupat,1,duri,6,duri barat,1,Duri(Mandau),58,Ekonomi,57,entikong,14,Garut,78,Global,3,Gorontalo,196,Gowa,3,Gresik,3,Gunung kidul,1,Gunung Meriah,1,gunung puyuh,1,gunung sitoli,1,Halmahera Barat,1,hamparan perak,3,Health Info,2,Humas Beltim,3,Humbahas,5,Hutan Panjang(Rupat),4,Indonesia,1,Indramayu,2,informasi,1,INHIL,1,inhu,2,ini,1,Internasional,29,itali,1,Jagoi Babang,1,jakara,3,jakarta,951,jakarta barat,8,jambi,2,Janapria(Lombok Tengah),14,jateng,2,Jatim,2,Jawa barat,1,Jawa tengah,2,Jayapura,20,Jember,24,Jembrana,1,Jeneponto,4,Jenggik Utara(Lombok timur),3,Jepara,7,Jogja,1,Johannesburg,1,kab,1,Kab Bandung,69,kab. Bandung,4,Kab. Bekasi,29,Kab. Langkat,131,Kab. Mimika,24,kab. musi rawas,112,Kab. Pekalongan,4,kab. pemalang,7,kab. polman,6,Kab. Seluma,31,Kab. Wajo,1,kab.bandung,2,kab.bengkalis,25,kab.keerom(Papua),1,kab.kubu,2,kab.kubu raya(kalbar),377,kab.pemalang,3,Kab.Semarang,2,kab.sintang,10,kab.Tangerang,2,kab.Tegal,78,Kabar Rohul,2,Kabupaten Bireuen-Aceh,25,Kabupaten Pelalawan,1,kalbar,32,Kalembu Kaha(NTT),1,kalideres,1,kalimantan barat,10,kalimantan selatan,1,KALSEL,1,Kalteng,11,Kaltim,3,kampar,28,Kandangan,1,Kao Teluk,1,KAPUAS,3,Kapuas Hulu,6,karanganyar,2,karangasem,1,Karawang,38,Karimun-Kepulauan Riau,90,Katingan,19,kaur,2,Kebumen,1,Keerom,2,Kementerian PPN/Bappenas,51,kendari,4,KENDARI(SULTRA),35,kepri,111,keprri,5,Keruak(Lombok Timur),2,kerumak,1,ketapang,5,kota pekalongan,4,Kotabumi,1,kotawaringin barat,1,Kotawaringin Timur,1,Kuala kapuas,11,kuala lumpur,1,Kuala Pembuang,20,kubu raya,30,Kulim Bathinsolapan,2,Kuliner,3,Kupang,5,Kutai Kartanegara,1,kutim,1,l,1,Lab. Wajo,1,labuhan batu,139,labuhan batu utara,2,labuhan haji,3,Labura,21,Labusel,3,lamboya (NTT),1,lamongan,2,lampok(sumbawa barat),1,lampung,16,Lampung Selatan,6,Lampung Tengah,38,lampung utara,29,lampura,5,landak,5,landak(Kalbar),5,lando(Terara Lombok Timur),1,langkat,10,langsa,1,Lantamal V,785,lantamal x,244,lebak,4,lemo morut,1,lesung batu,1,Lhokseumawe,10,Lhoksukon,3,Limapuluh Kota,4,LINGGA,290,LOBOK TIMUR,1,LOMBOK,1,lombok barat,3,lombok tengah,81,Lombok timur,206,loteng,2,loteng(NTB),5,loteng),1,lubuk pakam,2,Lubuklinggau,33,Lumajang,35,Luwu,3,Luwuk Banggai,2,Maddaremmeng,1,Madina,1,Madiun,4,magelang,1,magetan,1,Majalengka,235,majene,62,makassar,20,malang,3,Maluku Utara,2,Mamberamo Raya,1,Mamuju,5,Manado,1,mancanegara,1,Mandau,1,Manemeng (Sumbawa Barat),4,manokwari,10,marindal,1,Maros,80,mataram,8,mataram(ntb),6,Medan,128,Melawi,6,MELAWI(KALBAR),54,Mempawah,6,Mengkopot,4,merak,1,Merangin,1,meranti,8,Merauke,2,MESUJI,13,metro lampung,2,MEULABOH,3,Minahasa,1,mojokerto,4,Montong Gading (Lombok Timur),2,Morowali,5,Morowali Utara,2,morut,4,muara,2,Muara Basung Pinggir,4,Muara Enim(Sumsel),42,muara teweh,1,muba,4,Muko Muko,23,mukomuko,40,mukoq,1,Muna(Sultra),1,mura(sumbawa barat),1,MURATARA,163,murung jaya,1,musi banyuasin,24,musirawas,12,Nabire,1,nagan raya,3,Nanga Mahap,1,Nanga Pinoh,1,Nasional,40,Natuna(Kepri),17,New York,1,News,187,Ngawi,1,nias selatan,5,NTB,21,nternasional,1,NTT,1,oku selatan,2,Oku Timur(Sumsel),10,Olahraga,1,opini,7,Otomotif,3,Pacitan,1,Padang,2,padang genting,1,padangsidempuan,3,Palangka raya,40,Palas,1,Palas (Lampung Selatan),3,palelawan,4,Palembang,30,palu,9,Pamekasan,1,Pandeglang,311,Pangandaran,20,Pangkal Pinang,1,Pangkep,1,Papua,19,papua barar,2,papua barat,7,parapat,1,Parepare,1,Parimo,6,Pariwisata,31,pasangkayu,9,Pasuruan,3,Payakumbuh,1,pekalongan,41,Pekanbaru,202,pelalawan,1,Pemkab Bekasi,17,PemkaPelalawan,1,Pemkot Bekasi,1,PEN Sdm,1,Pendidikan,51,Pengumuman,3,peristiwa,75,Pessel,1,Pidie,1,pidie jaya,2,Pilkada,6,pinggir,5,polda kalbar,1,Polda Kalteng,3,Polewalimamdar,1,Polewalimandar,3,Polhukam,158,politik,13,Polman Sulbar,32,polres Pekalongan,242,polres Sekadau,488,Polsek Belitang,21,Polsek Belitang Hulu,3,polsek Sekadau,3,Polsek Sekadau Hilir,5,Polsek Sekadau Hulu,6,Ponorogo,2,Pontianak,12,pontianak(kalbar),91,Poso,1,praya,2,Probolinggo,1,prov. Aceh,1,Prov.Papua,1,pulang pisau,2,puplis,1,Purwakarta,4,purwokerto,1,Purworejo,1,Pyongyang,1,rada,2,radar metro,900,ragam,5,rambah samo,2,Randublatung,3,Rasau Jaya,2,Regional,31,Rembang,1,Riau,23,rimo,1,Rohil,5,ROHUL,7,Rokan Hulu,80,rundeng,1,rupat,61,rupat utara,54,Sabas,1,saham,1,sakra barat,2,Sakra(Lombok Timur),4,Salatiga,1,samalanga,1,samarinda,9,sambas,25,sampang,42,sampit,4,sanggau,176,satbrimob,1,Sebanga Pinggir,2,sekadau,68,sekayam,3,selebritis,8,selopan,4,seluma,5,Seluma Utara,1,Semarang,11,seputihbanyak,1,serang,36,siak,15,Sidoarjo,17,Sigi,23,Simalungun,35,simeule,1,singkawang,10,singkil,2,sintang,10,slawi,2,Sleman,4,solapan,1,solo,1,Solok selatan,1,Soppeng,1,sorong selatan,18,subang,17,subulussalam,113,suka Makmue,1,Sukabumi,58,Sulawesi Selatan,1,sulbar,1,sulsel,3,sULTENG,5,Sulut,1,Sumba Barat(NTT),8,sumbar,6,sumbawa barat,8,Sumedang,3,Sumenep,62,Sumsel,5,sumut,3,sungai kakap,3,SUNGAI RAYA,1,Surabaya,24,Taliabu.,43,taliwang(Sumbawa Barat),8,tambang,1,tanah datar,1,tangerang,7,Tangerang Selatan,2,Tanjabtim,1,Tanjung agung,1,tanjung batu,1,TANJUNG MEDANG,9,TANJUNG PINANG,2,tanjung pinang (Kepri),314,tanjung punak,3,tanjung selor,3,tanjung uban,9,TANJUNGPINANGKEPRI,1,Tapanuli Selatan,614,tapteng,2,TAREMPA(KEPRI),2,Tasikmalaya,16,tayan hilir,1,tayan hulu,1,tebing tinggi,70,Technology,12,Teekini,1,tegal,18,teluk kapuas,1,temajuk,2,Terindikasi,1,Terintegrasi,1,Terk,1,TERKI,2,Terkin,5,Terkini,10663,TERKINIM,3,Termini,2,timika,8,tolikara,1,Tolitoli,10,Tubaba,2,tubabar,1,tulang bawang,74,Tulang Bawang Barat,16,tulang bawang barat (lampung),9,Tulangbawang,18,ujung batu,2,Waibakul-NTT,1,Waikabubak(NTT),5,Walla Ndimu(NTT),3,Way Kanan,156,Wonosobo,1,Yogyakarta,14,
ltr
item
Radar Metro: LEGATISI DESAK KPK AMBILALIH KASUS KORUPSI HIBAH BANSOS
LEGATISI DESAK KPK AMBILALIH KASUS KORUPSI HIBAH BANSOS
https://1.bp.blogspot.com/-63Ak5DxWl4k/X8yg_doVbiI/AAAAAAAAZ-E/DCkRzdqFLKQGwrjmqMmOwLry4NSihZ9ZwCLcBGAsYHQ/s320/WhatsApp%2BImage%2B2020-12-06%2Bat%2B16.01.04.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-63Ak5DxWl4k/X8yg_doVbiI/AAAAAAAAZ-E/DCkRzdqFLKQGwrjmqMmOwLry4NSihZ9ZwCLcBGAsYHQ/s72-c/WhatsApp%2BImage%2B2020-12-06%2Bat%2B16.01.04.jpeg
Radar Metro
http://www.radarmetro.net/2020/12/legatisi-desak-kpk-ambilalih-kasus.html
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/2020/12/legatisi-desak-kpk-ambilalih-kasus.html
true
9158309300093259471
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy