KETUA FW- LSM KALBAR MINTA, KPK AMBIL ALIH KASUS BAGI- BAGI PROYEK KOTA SINGKAWANG

Pontianak,Radar Metro Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahunt ke tahun...




Pontianak,Radar Metro

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahunt ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. 

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara kata" ketua presidium FW-LSM Kal-bar (Yayat Darmawi SE.SH.MH.) Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa." Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa juga ujarnya".  

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang  pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum ujar Yayat".

Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ujarnya".

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang ujarnya".  

Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut di atas. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi," oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut ujarnya".

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang  melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, karena kasus korupsi mendapat perhatian yang juga meresahkan masyarakat, dan menyangkut kerugian negara ujarnya".

Dengan pengaturan  dalam Undang-Undang ini kata Yayat" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan katanya" hal ini berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism). selain itu juga berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau  institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan ujarnya".

"Yayat juga akan mempertanyakan kembali kepada pihak kejaksaan tinggi Kalimantan barat tentang kasus dugaan korupsi bagi-bagi proyek walikota Singkawang (tjhai chui mie) Yang beberapa bulan lalu diserahkan ke kejaksaan tinggi (Kejati). sampai di mana hasil penyidikan, dan penyelidikan mereka terhadap laporan yang di buat oleh Forum Wartawan Dan LSM Kalbar.karena kalau di biarkan berlarut-larut akan menjadi polemik di masyarakat dan mosi tidak percaya lagi terhadap penegakan hukum.laporan tersebut juga telah diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (lex specialis) ujarnya".

Di samping itu ketua Presedium forum wartawan dan lembaga swadaya masyarakat Kalimantan barat (FW-LSM Kalbar), (Yayat Darmawi SE.SH.MH)juga mengatakan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum, yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Demikian pula dalam proses pemeriksaan baik di tingkat banding maupun tingkat kasasi juga dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Untuk menjamin kepastian hukum, pada tiap tingkat pemeriksaan ditentukan jangka waktu secara tegas dan KPK juga bisa mengambil alih kasus tersebut ujarnya".

(Lepinus Lumbantoruan,kaperwil Kal-bar/Tim)

COMMENTS

Nama

(Lombok Tengah),51,(Praya Tengah,3,5erkini,1,a,1,Aceh,116,Aceh barat,1,Aceh singkil,20,ACEH TENGAH,3,aceh timur,5,Aceh Utara,8,adepura,1,agam(Sumbar),17,Ambon,1,Amuntai,1,anambas-kepri,15,ANTERO,1,Artikel,2,asahan,1,ASMAT,1,badau(kalbar),1,badung,1,bagansiapiapi,2,Balai Karangan,1,balai pungut Pinggir,1,balai raja pinggir,2,balangan,1,Bali,6,Balikpapan,2,Banda Aceh,28,bandar lampung,10,Bandung,54,Banggai,2,Banggai Kepulauan,1,Bangka belitung,5,bangkinang,1,Banjarbaru,1,banjarmasin,6,Banjarnegara,2,banten,9,Banyumas,4,Banyuwangi,18,bappenas,6,barabai,1,BARABATU PANGKEP,1,Barito utama,1,barru,1,batam,379,batang,137,BATAVIA,1,Bathin Salopan,8,Batu Ampar,1,Batu Panjang Rupat,4,batubara,10,Batunyala,1,beirut,1,bekas,1,Bekasi,40,belawan,2,belitang,1,bengkalis,160,bengkayang,32,bengkulu utara,6,BERAU,4,berita terkini,565,Bima,1,bintan,104,Bireuen,176,bisnis,4,Blitar,1,BLORA,30,Bobong,1,Bogor,21,bojonegoro,1,bolmong,1,Bolmut,2,bondowoso,61,boyolali,1,Brang Ene(Sumbawa Barat),10,brebes,6,BUKITTINGGI,19,BULUNGAN,1,buol,2,Business,1,Calang,1,ciamis,4,Cianjur,17,Cikampek,1,Cikarang,6,cilacap,9,Cilegon,4,cimahi,1,Cirebon,12,daera,3,Daerah,291,Deli Serdang,5,Denpasar,6,depok,62,dewan pers,1,Donggala,4,DPI,2,DPRD Bekasi,28,DPRD Kab. Bekasi,11,dumai,20,Dungun Baru Rupat,1,duri,6,duri barat,1,Duri(Mandau),64,Ekonomi,57,entikong,20,Garut,81,Global,3,Gorontalo,196,Gowa,3,Gresik,3,Gunung kidul,1,Gunung Meriah,1,gunung puyuh,1,gunung sitoli,1,Halmahera Barat,1,hamparan perak,7,Health Info,2,Humas Beltim,3,Humbahas,5,Hutan Panjang(Rupat),4,Indonesia,1,Indramayu,2,informasi,1,INHIL,1,inhu,2,ini,1,Internasional,29,itali,1,Jagoi Babang,1,jakara,3,jakarta,1116,jakarta barat,9,jambi,2,Janapria(Lombok Tengah),14,jateng,2,Jatim,2,Jawa barat,1,Jawa tengah,2,Jayapura,20,Jember,32,Jembrana,1,Jeneponto,5,Jenggik Utara(Lombok timur),3,Jepara,7,Jogja,1,Johannesburg,1,kab,1,Kab Bandung,69,kab. Bandung,5,Kab. Bekasi,29,Kab. Langkat,185,Kab. Mimika,24,kab. musi rawas,113,Kab. Pekalongan,4,kab. pemalang,7,kab. polman,6,Kab. Seluma,35,kab. Subang,1,Kab. Wajo,1,kab.bandung,2,kab.bengkalis,30,kab.keerom(Papua),1,kab.kubu,2,kab.kubu raya(kalbar),461,kab.pemalang,3,Kab.Semarang,2,kab.sintang,15,kab.Tangerang,2,kab.Tegal,78,Kabar Rohul,2,Kabupaten Bireuen-Aceh,26,Kabupaten Pelalawan,1,kalbar,47,Kalembu Kaha(NTT),1,kalideres,1,kalimantan barat,10,kalimantan selatan,1,KALSEL,1,Kalteng,11,Kaltim,4,kampar,36,Kandangan,1,Kao Teluk,1,KAPUAS,3,Kapuas Hulu,6,karanganyar,2,karangasem,1,Karawang,39,Karimun-Kepulauan Riau,106,Katingan,19,kaur,2,Kebumen,1,Keerom,2,Kementerian PPN/Bappenas,79,kendari,4,KENDARI(SULTRA),35,kepri,111,keprri,5,Keruak(Lombok Timur),2,kerumak,1,ketapang,5,kota pekalongan,4,Kotabumi,1,kotawaringin barat,1,Kotawaringin Timur,1,Kuala kapuas,11,kuala lumpur,1,Kuala Pembuang,20,kubu raya,30,Kulim Bathinsolapan,2,Kuliner,3,kuningan,1,Kupang,5,Kutai Kartanegara,1,kutim,1,l,1,Lab. Wajo,1,labuhan batu,174,labuhan batu utara,2,labuhan haji,3,Labura,22,Labusel,5,lamboya (NTT),1,lamongan,2,lampok(sumbawa barat),1,lampung,20,Lampung Selatan,7,Lampung Tengah,38,lampung utara,29,lampura,5,landak,5,landak(Kalbar),6,lando(Terara Lombok Timur),1,langkat,10,langsa,1,Lantamal V,807,lantamal x,244,lebak,4,lemo morut,1,lesung batu,1,Lhokseumawe,10,Lhoksukon,3,Limapuluh Kota,5,LINGGA,307,LOBOK TIMUR,1,LOMBOK,1,lombok barat,10,lombok tengah,82,Lombok timur,231,loteng,2,loteng(NTB),5,loteng),1,lubuk pakam,2,Lubuklinggau,33,Lumajang,35,Luwu,3,luwu timur,1,luwu utara,1,Luwuk Banggai,2,Maddaremmeng,1,Madina,1,Madiun,4,magelang,1,magetan,1,Majalengka,286,majene,71,makassar,21,malang,3,Maluku Utara,2,Mamberamo Raya,1,Mamuju,8,mamuju tengah,5,Manado,1,mancanegara,1,Mandau,2,Manemeng (Sumbawa Barat),4,manokwari,10,marindal,1,maroko,2,Maros,82,mataram,8,mataram(ntb),6,mateng,1,Medan,175,Melawi,6,MELAWI(KALBAR),85,Mempawah,7,Mengkopot,4,merak,1,Merangin,1,meranti,8,Merauke,2,MESUJI,32,metro lampung,2,MEULABOH,3,Minahasa,1,mojokerto,4,Montong Gading (Lombok Timur),2,Morowali,5,Morowali Utara,2,morut,4,muara,2,Muara Basung Pinggir,4,Muara Enim(Sumsel),49,muara medak,1,muara teweh,1,muba,13,Muko Muko,27,mukomuko,43,mukoq,1,Muna(Sultra),1,mura(sumbawa barat),1,MURATARA,164,murung jaya,1,musi banyuasin,29,musirawas,16,Nabire,1,nagan raya,3,Nanga Mahap,1,Nanga Pinoh,2,Nasional,40,Natuna(Kepri),20,New York,1,News,187,Ngawi,2,nias selatan,5,NTB,22,nternasional,1,NTT,1,oku selatan,2,Oku Timur(Sumsel),13,Olahraga,1,opini,7,Otomotif,3,P.SUSU,1,Pacitan,1,Padang,2,padang genting,1,padangsidempuan,3,Palangka raya,40,Palas,1,Palas (Lampung Selatan),3,palelawan,5,Palembang,36,palu,9,Pamekasan,1,Pandeglang,360,Pangandaran,20,Pangkal Pinang,1,pangkalan brandan,1,Pangkep,1,Papua,23,papua barar,2,papua barat,7,parapat,1,Parepare,1,Parimo,6,Pariwisata,31,pasangkayu,9,Pasuruan,3,Payakumbuh,1,pekalongan,41,Pekanbaru,259,pelalawan,1,Pemkab Bekasi,17,PemkaPelalawan,1,Pemkot Bekasi,1,PEN Sdm,1,Pendidikan,51,Pengumuman,5,peristiwa,75,Pessel,1,Pidie,1,pidie jaya,2,Pilkada,6,pinggir,7,polda kalbar,1,Polda Kalteng,3,Polewalimamdar,1,Polewalimandar,3,Polhukam,158,politik,13,Polman Sulbar,32,polres Pekalongan,248,polres Sekadau,488,Polsek Belitang,21,Polsek Belitang Hulu,3,polsek Sekadau,3,Polsek Sekadau Hilir,5,Polsek Sekadau Hulu,6,Ponorogo,2,Pontianak,12,pontianak(kalbar),115,Poso,1,praya,2,pringsewu,1,Probolinggo,1,prov. Aceh,1,Prov.Papua,1,pulang pisau,2,puplis,1,Purwakarta,4,purwokerto,1,Purworejo,1,Pyongyang,1,rada,2,radar metro,900,ragam,5,rambah samo,2,Randublatung,3,Rasau Jaya,2,Regional,31,Rembang,1,Riau,27,rimo,1,Rohil,5,ROHUL,7,Rokan Hulu,101,rundeng,1,rupat,64,rupat utara,67,Sabas,1,saham,1,sakra barat,2,Sakra(Lombok Timur),4,Salatiga,1,samalanga,1,samarinda,9,sambas,29,sampang,42,sampit,4,sanggau,191,satbrimob,1,Sebanga Pinggir,2,sekadau,68,sekayam,4,selebritis,8,selong,1,selopan,4,seluma,5,Seluma Utara,1,Semarang,13,seputihbanyak,1,serang,37,siak,15,siak hulu,1,Sidoarjo,17,sidrap,1,Sigi,23,Simalungun,39,simeule,1,singkawang,15,singkil,2,sintang,12,slawi,2,Sleman,4,solapan,1,solo,1,Solok selatan,1,Soppeng,1,sorong selatan,18,stabat,15,subang,20,subulussalam,121,suka Makmue,1,Sukabumi,58,Sulawesi Selatan,1,sulbar,1,sulsel,3,sULTENG,5,Sulut,1,Sumba Barat(NTT),8,sumbar,6,sumbawa,1,sumbawa barat,8,Sumedang,4,Sumenep,77,Sumsel,5,sumut,3,sungai kakap,3,SUNGAI RAYA,1,Surabaya,25,takalar,1,Taliabu.,43,taliwang(Sumbawa Barat),8,tambang,1,tanah datar,1,tangerang,7,Tangerang Selatan,2,Tanjabtim,2,Tanjung agung,1,tanjung balai,1,tanjung batu,1,TANJUNG MEDANG,9,TANJUNG PINANG,3,tanjung pinang (Kepri),365,tanjung punak,3,tanjung selor,3,tanjung uban,12,TANJUNGPINANGKEPRI,1,Tapanuli Selatan,683,tapteng,2,TAREMPA(KEPRI),2,Tasikmalaya,18,tayan hilir,1,tayan hulu,1,tebing tinggi,103,Technology,12,Teekini,1,tegal,18,teluk kapuas,1,temajuk,2,Terindikasi,1,Terintegrasi,1,Terjini,1,Terk,1,TERKI,2,Terkimi,1,Terkin,5,Terkini,12076,TERKINIM,3,Terkino,4,Termini,3,timika,8,tolikara,1,Tolitoli,10,toraja utara,1,Tubaba,2,tubabar,1,tulang bawang,74,Tulang Bawang Barat,16,tulang bawang barat (lampung),9,Tulangbawang,18,tulungagung,1,ujung batu,2,Waibakul-NTT,1,Waikabubak(NTT),5,Walla Ndimu(NTT),3,Way Kanan,195,Wonosobo,1,Yogyakarta,17,
ltr
item
Radar Metro: KETUA FW- LSM KALBAR MINTA, KPK AMBIL ALIH KASUS BAGI- BAGI PROYEK KOTA SINGKAWANG
KETUA FW- LSM KALBAR MINTA, KPK AMBIL ALIH KASUS BAGI- BAGI PROYEK KOTA SINGKAWANG
https://1.bp.blogspot.com/-nZMqcKoUvak/X8Y7N5TPjBI/AAAAAAAAZD8/q51ONjn-iLYcvySiW6jlfMy2gWCYASUqACLcBGAsYHQ/s320/IMG-20201201-WA0246.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-nZMqcKoUvak/X8Y7N5TPjBI/AAAAAAAAZD8/q51ONjn-iLYcvySiW6jlfMy2gWCYASUqACLcBGAsYHQ/s72-c/IMG-20201201-WA0246.jpg
Radar Metro
http://www.radarmetro.net/2020/12/ketua-fw-lsm-kalbar-minta-kpk-ambil.html
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/2020/12/ketua-fw-lsm-kalbar-minta-kpk-ambil.html
true
9158309300093259471
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy