Diduga ada permainan antara oknum BPN dan Oknum mantan Lurah kelurahan sumber agung kota Lubuklinggau

dalam pembuatan sertifikat tanah program PTSl tahun 2019, delapan warga kesulitan mendapatkan sertipikat tanah hak miliknya Lubuklinggau,Ra...

dalam pembuatan sertifikat tanah program PTSl tahun 2019, delapan warga kesulitan mendapatkan sertipikat tanah hak miliknya
Lubuklinggau,Radar metro


Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia.

Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah).

Hal itu membuktikan pentingnya sertipikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah sistematis lengkap (PTSL)

Program PTSL Kelurahan Sumber agung Kota Lubuklinggau SumSel tahun 2019, menurut pantauan media Radar Metro tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada dan sarat dengan masalah, termasuk lambat proses jadinya sertifikat dan besarnya pungutan biaya yang diminta oleh pihak panitia di kelurahan Sumber agung kecamatan lubuklinggau utara II.

Program yang mengundang banyak pertanyaan besar bagi masyarakat terkait tingginya biaya yang dikenakan kepada pihak pemohon PTSL khususnya masyarakat kelurahan Sumber agung Kecamatan lubuklinggau utara II yang dimintai biaya lebih dari Rp 500.000,- (lima Ratus Ribu rupiah) per sertifikat dan hingga sampai hari ini sertifikat belum mereka terima.

Sementara menurut panitia pembuatan sertifikat kepada mereka sertifikat akan diserahkan pada akhir tahun 2019.

Dijelaskan Deska Efriyanto, Ketua LSM FORUM PENGAWAS KEBIJAKAN PUBLIK dan PELAYANAN MASYARAKAT (FPKPPM) KORWIL SUMSEL  Bila mengacu kepada surat keputusan bersama (SKB) 3 (tiga) menteri yang terdiri dari Mendagri, Menteri Tata Ruang/Kepala BPN dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no 25/SKB/V/2017,
didalam SKB tersebut sudah ditetapkan biaya persiapan pelaksanaan (kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, kegiatan operasional petugas kelurahan/desa) PTSL untuk kategori IV (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung Bengkulu dan Kalimantan Selatan ) biayanya Rp 200 ribu.
"Ya kalaupun ada pungutan diluar biaya yang ditetapkan SKB tiga menteri itu jika itu legal ada Perda (perda nomor berapa tahun berapa??) Jika memang ada Perdanya nya ya sah-sah saja tolong disertakan juga kwitansi pembayarannya, jika perdanya tidak ada berarti itu termasuk Pungli ancamannya Pidana"

Salah seorang warga SW mengaku dimintai biaya sebesar Rp.500.000,-  agar tanahnya dapat disertifikat dalam program PTSL tahun 2019,.

Namun hingga terbitnya berita ini, sertifikat tanah yang diharap-harapkannya tak kunjung diterimanya.

" Iya memang benar pak, proses pembuatan sertifikat tanah pada program PTSL thn 2019 kami dimintai biaya administrasi sebesar 500rb, namun sampai saat ini sertifikat tanah milik saya masih juga belum bisa saya dapatkan. Sertipikatnya sudah selesai tapi kami belum bisa mengambilnya kabarnyo bemasalah karno masuk kawasan hutan lindung, ado orang delapan yang tanahnya katanya termasuk kedalam kawasan hutan lindung temasuk tanah punya saya yang didaerah talang mandur pak, tapi kalu masuk kawasan hutan lindung kenapa tanah saya itu sudah ada pajak PBB nya ujar SW"

Ditempat terpisah AD salah seorang warga yang juga ikut pembuatan sertifikat tanah pada program PTSL thn 2019 mengatakan bahwa berdasarkan pembicaraannya dengan salah seorang pegawai kelurahan sumber agung inisial BJS mengatakan bahwa sertipikat tanahnya sudah selesai namun untuk mengambil sertipikat dirinya beserta tujuh orang lainnya terlebih dahulu diminta untuk kekantor Dinas Kehutanan membuat surat keterangan bahwa tanah miliknya tersebut berada diluar kawasan wilayah hutan lindung.

Sementara GJT mantan lurah kelurahan sumber agung ketika dikonfirmasi berita terkait mengatakan bahwa sertipikat pada program PTSL tahun 2019 seluruhnya sudah selesai namun masih ada delapan orang yang sertipikatnya masih ditahan oleh pihak BPN kota Lubuklinggau karena termasuk tanah kawasan hutan lindung, dan disarankan untuk dibuatkan surat keterangan tanah diluar kawasan hutan lindung, disinggung mengenai pungutan biaya administrasi sebesar 500rb dirinya bersedia untuk mengembalikan biaya pembuatan sertipikat yang sudah dikeluarkan warganya diluar ketetapan SKB tiga menteri.

Hal senada juga dibenarkan oleh seorang warga bernama Ishak ia membenarkan bahwa sertipikat seluruhnya sudah selesai
"ado pak sertipikatnyo sudah selesai aku nengoknyo dewek, tapi untuk yang delapan orang sertipikatnyo masih dipegang oleh pihak BPN kota karno katonyo tanah kedelapan orang tersebut termasuk kedalam kawasan hutan lindung jadi di arahkan oleh BPN untuk terlebih dahulu dibuatkan surat keterangan bahwa tanah tersebut diluar kawasan hutan" ujar ishak.

Masih menurut Deska Efriyanto, ketua LSM FORUM PENGAWAS KEBIJAKAN PUBLIK dan PELAYANAN MASYARAKAT (LSM FPKPPM) KORWIL SUMSEL bahwa tanah yang masuk kedalam kawasan hutan semestinya sertipikatnya tidak bisa diterbitkan, menerbitkan sertipikat hak milik didalam kawasan hutan merupakan perbuatan melawan hukum karena yang berwenang merubah status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan adalah pemerintah, dalam hal ini adalah kementrian kehutanan. Ketentuan yang dilanggar adalah pasal 4 ayat 2 huruf b Undang-Undang nomor 14 tahun 1991 tentang kehutanan.

BPN Kota lubuklinggau ketika awak media mengkonfirmasi berita,rabu 24/06/2020
diwakili sdr. febri menjelaskan bahwa memang benar pengurusan sertipikat milik sdr SW dan AD masih dalam proses dan terkendala pembuatan sertipikatnya karena tanah milik sdr SW, AD dan enam orang lainnya masuk kedalam kawasan hutan lindung, dan sdr. Febri menyarankan agar tanah kedelapan orang tersebut dibuatkan surat keterangan tanah diluar kawasan hutan lindung dari dinas Kehutanan agar dapat diterbitkan sertipikat tanahnya..

besar biaya yang dikeluhkan masyarakat tidak menjadi tanggung jawab BPN dan BPN tidak pernah menganjurkan panitia melakukan pungutan.

Menurutnya bila pungutan tersebut dianggap bermasalah, maka menjadi tanggung jawab setiap orang yang melakukan pungutan di tingkat kelurahan. " BPN kota lubuklinggau tidak memungut biaya, kalau pun ado pungutan dengan biaya administrasi pembuatan sertipikat yang melebihi SKB tiga menteri bukan tanggung jawab kami, ujarnya". (BAMBANG)

COMMENTS

Nama

(Praya Tengah,3,Aceh,45,Aceh singkil,8,ACEH TENGAH,1,aceh timur,3,Aceh Utara,4,agam(Sumbar),11,Ambon,1,Amuntai,1,anambas-kepri,8,ASMAT,1,badau(kalbar),1,badung,1,bagansiapiapi,2,balai raja pinggir,2,balangan,1,Bali,2,Balikpapan,2,Banda Aceh,20,bandar lampung,2,Bandung,31,bangkinang,1,Banjarbaru,1,banjarmasin,6,Banjarnegara,2,banten,6,Banyumas,4,Banyuwangi,5,bappenas,2,BARABATU PANGKEP,1,barru,1,batam,78,batang,1,BATAVIA,1,Batu Ampar,1,batubara,1,Batunyala,1,bekas,1,Bekasi,35,belawan,1,belitang,1,bengkalis,113,bengkayang,3,bengkulu utara,3,BERAU,4,berita terkini,562,bintan,14,Bireuen,117,bisnis,4,Blitar,1,BLORA,25,Bogor,10,bojonegoro,1,Bolmut,2,bondowoso,14,boyolali,1,Brang Ene(Sumbawa Barat),10,brebes,5,BUKITTINGGI,12,BULUNGAN,1,buol,1,Business,1,Calang,1,ciamis,3,Cianjur,3,Cikampek,1,Cikarang,6,cilacap,7,Cilegon,3,cimahi,1,Cirebon,7,daera,3,Daerah,285,Denpasar,5,depok,13,dewan pers,1,Donggala,2,DPRD Bekasi,28,DPRD Kab. Bekasi,11,dumai,11,Dungun Baru Rupat,1,duri,3,duri barat,1,Duri(Mandau),19,Ekonomi,57,entikong,6,Garut,35,Global,3,Gorontalo,145,Gowa,2,Gresik,3,Gunung kidul,1,Gunung Meriah,1,gunung puyuh,1,gunung sitoli,1,Health Info,2,Humas Beltim,3,Hutan Panjang(Rupat),2,Indramayu,2,informasi,1,Internasional,29,itali,1,Jagoi Babang,1,jakara,3,jakarta,672,jakarta barat,1,jambi,1,Janapria(Lombok Tengah),13,jateng,1,Jayapura,18,Jember,1,Jembrana,1,Jeneponto,1,Jenggik Utara(Lombok timur),3,Jepara,7,kab,1,Kab Bandung,64,Kab. Bekasi,29,Kab. Langkat,35,Kab. Mimika,24,kab. musi rawas,4,Kab. Pekalongan,2,kab. pemalang,6,kab. polman,6,Kab. Seluma,27,Kab. Wajo,1,kab.bengkalis,3,kab.keerom(Papua),1,kab.kubu,1,kab.kubu raya(kalbar),139,kab.pemalang,3,Kab.Semarang,2,kab.sintang,5,kab.Tangerang,2,kab.Tegal,77,Kabar Rohul,1,Kabupaten Bireuen-Aceh,17,Kabupaten Pelalawan,1,kalbar,11,Kalembu Kaha(NTT),1,kalideres,1,kalimantan barat,5,kalimantan selatan,1,KALSEL,1,Kaltim,3,kampar,10,Kandangan,1,KAPUAS,2,Kapuas Hulu,3,karanganyar,2,karangasem,1,Karawang,35,Karimun-Kepulauan Riau,24,kaur,2,Kebumen,1,Kementerian PPN/Bappenas,1,kendari,4,KENDARI(SULTRA),34,kepri,95,keprri,5,Keruak(Lombok Timur),2,kerumak,1,ketapang,4,Kotabumi,1,kotawaringin barat,1,Kuala kapuas,10,kuala lumpur,1,Kuala Pembuang,20,kubu raya,27,Kulim Bathinsolapan,2,Kuliner,3,Kutai Kartanegara,1,kutim,1,l,1,Lab. Wajo,1,labuhan batu,2,labuhan haji,1,Labura,9,lamboya (NTT),1,lamongan,2,lampok(sumbawa barat),1,lampung,10,Lampung Selatan,2,Lampung Tengah,19,lampung utara,17,lampura,3,landak,4,lando(Terara Lombok Timur),1,Lantamal V,385,lantamal x,102,lebak,2,lemo morut,1,Lhokseumawe,5,Lhoksukon,1,LINGGA,138,LOMBOK,1,lombok barat,2,lombok tengah,25,Lombok timur,47,loteng,1,loteng(NTB),3,loteng),1,Lubuklinggau,15,Lumajang,24,Luwu,1,Luwuk Banggai,2,Madiun,4,magelang,1,Majalengka,115,majene,12,makassar,16,malang,3,Mamberamo Raya,1,Mamuju,2,Manado,1,mancanegara,1,Manemeng (Sumbawa Barat),4,manokwari,3,Maros,31,mataram,7,mataram(ntb),4,Medan,11,MELAWI(KALBAR),4,Mempawah,1,Mengkopot,4,Merangin,1,meranti,3,Merauke,2,MESUJI,4,MEULABOH,3,Minahasa,1,mojokerto,4,Montong Gading (Lombok Timur),2,Morowali,1,Morowali Utara,2,morut,1,muara,2,Muara Basung Pinggir,1,Muara Enim(Sumsel),18,mukomuko,27,mukoq,1,Muna(Sultra),1,mura(sumbawa barat),1,MURATARA,97,murung jaya,1,musi banyuasin,1,musirawas,4,Nabire,1,nagan raya,2,Nasional,40,Natuna(Kepri),11,News,187,Ngawi,1,nias selatan,5,NTB,18,nternasional,1,oku selatan,2,Oku Timur(Sumsel),4,Olahraga,1,opini,5,Otomotif,3,Pacitan,1,Padang,2,padang genting,1,padangsidempuan,3,Palangka raya,2,Palas (Lampung Selatan),3,palelawan,3,Palembang,7,palu,4,Pandeglang,181,Pangandaran,19,Pangkep,1,Papua,9,papua barar,1,Parepare,1,Parimo,5,Pariwisata,31,pasangkayu,6,Pasuruan,3,Pekanbaru,63,pelalawan,1,Pemkab Bekasi,17,PemkaPelalawan,1,Pemkot Bekasi,1,PEN Sdm,1,Pendidikan,51,Pengumuman,1,peristiwa,72,Pessel,1,Pidie,1,pidie jaya,2,Pilkada,6,pinggir,2,polda kalbar,1,Polewalimamdar,1,Polewalimandar,3,Polhukam,158,politik,13,Polman Sulbar,12,polres Sekadau,148,Polsek Belitang,21,Polsek Belitang Hulu,1,polsek Sekadau,3,Polsek Sekadau Hilir,4,Polsek Sekadau Hulu,6,Ponorogo,2,Pontianak,10,pontianak(kalbar),43,praya,1,Probolinggo,1,prov. Aceh,1,Prov.Papua,1,pulang pisau,2,Purwakarta,1,purwokerto,1,Purworejo,1,Pyongyang,1,rada,2,radar metro,896,Rasau Jaya,1,Regional,31,Rembang,1,Riau,17,rimo,1,Rohil,2,ROHUL,4,Rokan Hulu,8,rundeng,1,rupat,39,rupat utara,30,saham,1,sakra barat,2,Sakra(Lombok Timur),4,Salatiga,1,samalanga,1,samarinda,9,sambas,1,sampang,28,sampit,1,sanggau,67,Sebanga Pinggir,2,sekadau,25,sekayam,3,selebritis,8,selopan,1,seluma,1,Seluma Utara,1,Semarang,6,serang,29,siak,6,Sidoarjo,16,Sigi,21,Simalungun,10,simeule,1,singkawang,5,singkil,2,sintang,7,slawi,2,Sleman,4,solo,1,Solok selatan,1,sorong selatan,1,subang,6,subulussalam,81,Sukabumi,40,Sulawesi Selatan,1,sulsel,1,sULTENG,2,Sumba Barat(NTT),8,sumbar,6,sumbawa barat,8,Sumenep,32,Sumsel,1,sungai kakap,3,Surabaya,19,taliwang(Sumbawa Barat),8,tambang,1,tanah datar,1,tangerang,7,Tangerang Selatan,2,Tanjabtim,1,TANJUNG MEDANG,4,tanjung pinang (Kepri),78,tanjung selor,3,tanjung uban,1,Tapanuli Selatan,189,tapteng,2,Tasikmalaya,2,tayan hilir,1,tayan hulu,1,Technology,12,tegal,18,teluk kapuas,1,temajuk,1,Terkin,4,Terkini,4139,TERKINIM,1,timika,8,tolikara,1,Tolitoli,6,Tubaba,2,tulang bawang,37,Tulang Bawang Barat,11,tulang bawang barat (lampung),9,Tulangbawang,8,Waibakul-NTT,1,Waikabubak(NTT),5,Walla Ndimu(NTT),3,Way Kanan,46,Wonosobo,1,Yogyakarta,9,
ltr
item
Radar Metro: Diduga ada permainan antara oknum BPN dan Oknum mantan Lurah kelurahan sumber agung kota Lubuklinggau
Diduga ada permainan antara oknum BPN dan Oknum mantan Lurah kelurahan sumber agung kota Lubuklinggau
https://1.bp.blogspot.com/-T7Wm5RiiZu4/Xv1bIOdyheI/AAAAAAACh_A/EZI-QqtP76UuYEZi47_P2Z7S-8CvBSmEQCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20200702-WA0050.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-T7Wm5RiiZu4/Xv1bIOdyheI/AAAAAAACh_A/EZI-QqtP76UuYEZi47_P2Z7S-8CvBSmEQCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG-20200702-WA0050.jpg
Radar Metro
http://www.radarmetro.net/2020/07/diduga-ada-permainan-antara-oknum-bpn.html
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/2020/07/diduga-ada-permainan-antara-oknum-bpn.html
true
9158309300093259471
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy